Pengurusan DJID

Layanan pengurusan Sertifikasi DJID/SDPPI untuk perangkat telekomunikasi dan produk wireless di Indonesia

Pengurusan DJID umumnya merujuk pada proses mendapatkan Sertifikat alat/perangkat telekomunikasi untuk produk yang akan dibuat, dirakit, diimpor, diperdagangkan, atau digunakan di Indonesia. Istilah Postel dan SDPPI masih banyak digunakan secara komersial, sedangkan Sertifikat baru saat ini menggunakan nomenklatur DJID — Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital.

Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2024 menetapkan bahwa alat/perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, atau dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di Indonesia wajib memenuhi Standar Teknis. Pemenuhan tersebut dilakukan melalui pengujian dan dibuktikan dengan Sertifikat. JDIH Kemkomdigi

Database resmi e-Sertifikasi pada November 2026 juga telah menampilkan Sertifikat baru dengan format nomor /DJID/2026, sehingga nomenklatur DJID telah digunakan dalam penerbitan Sertifikat saat ini. e-Sertifikasi

Apa yang Dimaksud Pengurusan DJID?

Pengurusan DJID bukan sekadar mengisi formulir permohonan. Prosesnya perlu dimulai dengan menentukan apakah produk masuk dalam ruang lingkup Sertifikasi, Standar Teknis apa yang berlaku, radio technology yang digunakan, serta apakah existing test report dapat digunakan.

Untuk produk wireless, assessment biasanya memperhatikan Bluetooth, WiFi/RLAN, cellular, SRD, NFC, Zigbee, Thread, proprietary RF, atau teknologi radio lainnya.

Hasil assessment tersebut menentukan dokumen, test report, dan certification strategy yang sesuai untuk exact model.

Produk yang Dapat Memerlukan Sertifikasi DJID

Sertifikasi tidak hanya berlaku untuk smartphone, modem, atau router. Produk lain yang mempunyai fitur telekomunikasi juga dapat membutuhkan assessment.

Database Sertifikat DJID saat ini menunjukkan produk yang sangat beragam, termasuk CPE, wireless earphones, router, module, gaming controller, smart switch, wireless keyboard, Bluetooth printer, bahkan perangkat rumah tangga pintar. e-Sertifikasi

Karena itu, fungsi utama produk bukan satu-satunya penentu. Smart appliance, toy, industrial equipment, computer accessory, vehicle electronics, dan IoT device dapat mempunyai kewajiban DJID apabila mengandung fungsi komunikasi yang relevan.

Assessment Sebelum Pengajuan

Tahap awal yang penting adalah mengidentifikasi exact product configuration.

Brand, model, manufacturer, country of manufacture, wireless module, antenna, operating frequency, transmission power, dan supported radio modes perlu dibandingkan dengan datasheet dan laboratory report.

Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2024 mengatur bahwa pemenuhan Standar Teknis dilakukan untuk setiap merek, tipe, dan negara asal pembuatan. Merek dan tipe yang sama dari negara pembuatan berbeda juga dibuktikan dengan Sertifikat yang berbeda. JDIH Kemkomdigi

Karena itu, country of manufacture sebaiknya dikunci sebelum submission.

Applicant dan OSS

Untuk pelaku usaha, permohonan Sertifikat dilakukan melalui Sistem OSS yang terintegrasi dengan fasilitas layanan Sertifikasi. JDIH Kemkomdigi

Portal e-Sertifikasi saat ini menerima beberapa kategori pemohon, antara lain pemegang merek yang terdaftar di Indonesia, perwakilan atau distributor pemegang merek, manufacturer/assembler, serta perusahaan yang menggunakan perangkat untuk keperluan sendiri. e-Sertifikasi

Karena itu, sebelum pengurusan dimulai perlu ditentukan apakah applicant bertindak sebagai brand owner, official distributor, manufacturer, atau end user.

Dokumen Pengurusan DJID

Untuk permohonan Sertifikat baru, e-Sertifikasi saat ini mencantumkan beberapa persyaratan umum, antara lain:

  • NIB dan hak akses OSS.
  • LHU atau test report.
  • Spesifikasi teknis perangkat.
  • Declaration of Conformity.
  • Foto berwarna yang menunjukkan merek dan model/type.
  • Pernyataan bahwa data dan dokumen yang disampaikan benar dan lengkap. e-Sertifikasi

Dokumen tambahan dapat berlaku tergantung kategori applicant dan jenis perangkat.

Sebagai contoh, badan usaha Indonesia yang bertindak sebagai representative atau distributor resmi foreign brand owner perlu melampirkan surat penunjukan. e-Sertifikasi

Review LHU dan Test Report

LHU atau test report merupakan salah satu dokumen terpenting dalam pengurusan DJID.

Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2024 mengatur bahwa pengujian dilakukan oleh balai uji dalam negeri atau luar negeri yang ditetapkan sesuai ketentuan. JDIH Kemkomdigi Portal e-Sertifikasi saat ini mensyaratkan LHU dari balai uji dalam negeri yang ditetapkan atau balai uji luar negeri yang diakui. e-Sertifikasi

Review sebaiknya mencakup exact model, frequency, transmission power, antenna, radio mode, laboratory, test method, dan applicable Indonesian Technical Standard.

CE atau FCC report dapat membantu assessment, tetapi tidak otomatis menggantikan Sertifikat DJID.

Penggunaan LHU Module

Banyak produk menggunakan Bluetooth, WiFi, cellular, atau RF module yang sudah mempunyai laboratory report.

Dalam kondisi tersebut, e-Sertifikasi meminta dokumen tambahan berupa block diagram, foto lokasi module pada final product, serta surat pernyataan penggunaan module yang menghubungkan merek dan tipe module dengan merek, tipe, dan varian perangkat akhir. e-Sertifikasi

Karena itu, memiliki report module belum otomatis berarti setiap final product dapat langsung memperoleh Sertifikat.

Final integration, antenna, firmware, dan radio configuration tetap perlu diperiksa.

Produk OEM dan Private Label

Pengurusan DJID untuk produk OEM/private label membutuhkan perhatian pada hubungan antara commercial model dengan tested model.

Satu factory dapat menyediakan hardware yang hampir sama untuk beberapa brand, tetapi Sertifikat harus disiapkan sesuai identitas final product dan applicant structure.

Assessment sebaiknya memetakan:

applicant → brand owner → manufacturer → country of manufacture → model → wireless configuration → test report.

Dengan mapping tersebut, potensi mismatch antara OEM report dan final commercial product dapat diketahui sebelum submission.

Proses Pengurusan DJID

Secara umum, pengurusan dimulai dari assessment produk dan radio technology. Selanjutnya dilakukan review Standar Teknis, LHU/test report, applicant, brand/model, dan supporting documents.

Jika existing report memadai, dokumen Sertifikasi dapat disiapkan untuk submission. Jika terdapat gap terhadap model, frequency, parameter RF, atau standard yang berlaku, dapat diperlukan clarification, supporting document, atau additional testing.

Untuk pelaku usaha, pengajuan kemudian dilakukan melalui OSS dan e-Sertifikasi sesuai mekanisme yang berlaku. e-Sertifikasi

Perubahan Nama atau Alamat Pemegang Sertifikat

Pengurusan DJID juga dapat mencakup perubahan data administrasi Sertifikat.

Portal e-Sertifikasi menyediakan mekanisme perubahan Sertifikat apabila terjadi perubahan nama atau alamat pemegang Sertifikat. Untuk pelaku usaha, data pada OSS perlu terlebih dahulu dipastikan sudah sesuai. e-Sertifikasi

Hal ini penting bagi perusahaan yang mengalami perubahan alamat, corporate restructuring, atau perubahan nama badan usaha.

Pelabelan Setelah Sertifikat Terbit

Pekerjaan compliance tidak berhenti ketika Sertifikat diterbitkan.

Portal e-Sertifikasi menyatakan bahwa pemegang Sertifikat wajib menerapkan Label, QR Code, dan Tanda Peringatanpada perangkat dan kemasan serta melaporkan pelaksanaannya dengan mengunggah foto produk yang telah diberi marking. Portal saat ini mencantumkan batas pelaporan paling lama 30 hari kerja sejak Sertifikat diterbitkan. e-Sertifikasi

Karena itu, regulatory artwork sebaiknya dipersiapkan sebelum mass production atau shipment komersial.

DJID Saat Ini

DJID adalah Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital.

Di dalam struktur DJID, Direktorat Layanan Infrastruktur Digital mempunyai tugas yang antara lain mencakup layanan perizinan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi alat/perangkat telekomunikasi serta perangkat digital. Infradigital

Database e-Sertifikasi terbaru yang tersedia pada 14 November 2026 menunjukkan Sertifikat baru telah menggunakan format /DJID/2026. e-Sertifikasi

Istilah “Postel” dan “SDPPI” masih banyak digunakan di pasar, tetapi untuk Sertifikat baru nomenklatur DJID menjadi semakin dominan.

Mengapa Pengurusan Sebelum Import Penting?

Satu produk dapat mempunyai model regional, module, antenna, firmware, atau country of manufacture yang berbeda meskipun marketing name sama.

Jika assessment baru dilakukan setelah barang diproduksi atau dikirim, dapat muncul masalah seperti test report tidak cocok dengan exact model, radio band tidak sesuai, laboratory report tidak eligible, atau applicant documentation belum lengkap.

Melakukan assessment sebelum purchase order atau shipment memungkinkan certification strategy disusun berdasarkan produk yang benar sejak awal.

Kesimpulan

Pengurusan DJID merupakan proses untuk memastikan perangkat telekomunikasi atau produk dengan fungsi wireless memenuhi Standar Teknis dan persyaratan Sertifikasi yang berlaku di Indonesia.

Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2024 menetapkan bahwa perangkat yang masuk dalam ruang lingkup regulasi harus memenuhi Standar Teknis melalui pengujian dan dibuktikan dengan Sertifikat. JDIH Kemkomdigi Untuk pelaku usaha, pengajuan dilakukan melalui OSS dan e-Sertifikasi, dengan dokumen utama seperti NIB, LHU/test report, technical specification, Declaration of Conformity, dan foto produk. e-Sertifikasi

Pengurusan yang baik sebaiknya dimulai dari assessment exact model, radio technology, frequency, transmission power, module, antenna, manufacturer, country of manufacture, applicant structure, dan laboratory report sebelum submission atau import dilakukan.

Hubungi Biruni Consulting

Biruni Consulting membantu assessment dan sertifikasi DJID/SDPPI untuk perangkat telekomunikasi dan berbagai produk wireless yang akan diimpor atau dipasarkan di Indonesia.

Layanan kami meliputi:

  • Assessment kebutuhan sertifikasi DJID/SDPPI.
  • Assessment transmitter dan receiver.
  • Review spesifikasi RF.
  • Analisis frekuensi dan daya pancar.
  • Review dokumen teknis.
  • Persiapan dokumen sertifikasi.
  • Koordinasi pengujian apabila diperlukan.
  • Pendampingan Sertifikasi DJID/SDPPI.

Jika Anda memiliki perangkat telekomunikasi atau produk wireless, Anda dapat menyiapkan foto produk, merek, model, datasheet, spesifikasi RF, dan datasheet modul wireless untuk dilakukan assessment awal terhadap kebutuhan Sertifikasi Postel.

Business Consultant

    We have extensive and in-depth knowledge of businesschallenges in Indonesia, and coupled with the experience of our expert consultants in dealing with global and national brands and institutions, makes us the viable partner for you.

    Add Your Comments

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *