Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai baterai asam timbal kendaraan kategori M, N, O, dan L menarik perhatian produsen dan importir. Namun rancangan bukan peraturan yang otomatis telah berlaku. Perusahaan sebaiknya memahami isi yang diusulkan sambil tetap memeriksa pengundangan dan tanggal mulai kewajiban.
Apa saja isi utama rancangan?
Rancangan mengacu pada SNI 38:2025 dan SNI 4326:2025. Kerangka penilaian yang direncanakan ialah Tipe 5, dengan audit proses produksi, penilaian sistem manajemen, pengujian kesesuaian, penerbitan Sertifikat SNI dan persetujuan penggunaan tanda SNI.
Kewajiban bagi produk impor dan dalam negeri dibahas bersama aturan pengecualian tertentu dan masa transisi.
Kewajiban produsen dan pemilik merek
Pabrik perlu menilai dokumen legal manufaktur, kapasitas produksi, fasilitas minimum, alat uji, ISO 9001 atau IATF 16949, serta ISO 14001. Hubungan kepemilikan merek kelas 9 menjadi penting karena skema merek sendiri berbeda dari kerja sama merek dan maklun.
Pabrikan yang memiliki beberapa lokasi produksi perlu mengidentifikasi masing-masing lokasi sebelum menentukan strategi sertifikasi.
AR dan importir produk luar negeri
Rancangan mengizinkan produsen luar negeri menggunakan Perwakilan Resmi di Indonesia. AR dapat melakukan impor sendiri atau menunjuk importir untuk tujuan yang ditentukan, tetapi importir perakitan dan importir purnajual tidak memiliki persyaratan sama.
Jalur purnajual memuat ketentuan khusus mengenai KBLI dan perjanjian distribusi dengan pemilik merek kendaraan atau kuasanya. Hal ini perlu diklarifikasi sebelum membuat skema aftermarket independen.
Kapan sebaiknya persiapan dimulai?
Pemeriksaan kesiapan dapat dilakukan bahkan sebelum aturan final terbit: susun daftar model, dokumen mutu, status merek, struktur perusahaan dan ketersediaan laporan uji. Langkah ini membantu menemukan kesenjangan dokumen lebih awal.
Jangan memublikasikan tanggal efektif, biaya atau jaminan kelulusan tanpa dasar pada aturan final dan hasil evaluasi pihak berwenang.
Membaca masa transisi dan pengecualian
Rancangan mencantumkan ketentuan penyesuaian untuk sertifikat dari standar lama dan pengecualian terbatas untuk sampel pengujian maupun penelitian. Penggunaan jalur contoh tidak boleh dianggap sebagai izin penjualan bebas. Perusahaan perlu mencatat tanggal impor atau produksi yang sebenarnya jika hendak memeriksa ketentuan peralihan.
Sebelum mengutip batas waktu transisi dalam proposal, pastikan redaksi dan tanggal mulai berlaku dari aturan yang diundangkan. Materi website hendaknya diperbarui ketika status regulasi berubah, agar pelanggan tidak mendapatkan informasi yang sudah tidak berlaku.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Apakah rancangan ini sudah berlaku?
Statusnya harus diverifikasi melalui regulasi final; adanya standar SNI tidak sama dengan penerapan wajib.
Apakah importir aftermarket bisa langsung ditunjuk AR?
Penunjukan dimungkinkan dalam rancangan, tetapi persyaratan khusus purnajual harus dipenuhi.
Artikel Terkait
- Jasa Sertifikasi SNI Aki Mobil dan Motor di Indonesia
- SNI Aki Mobil: Persyaratan SNI 38:2025
- SNI Aki Motor: Persyaratan SNI 4326:2025
Konsultasi Sertifikasi SNI Aki Kendaraan
Kirimkan daftar model, informasi manufaktur, sertifikat mutu, dokumen merek, serta rencana AR atau importir untuk pemeriksaan awal. Biruni Consulting dapat membantu menilai persyaratan dan kesiapan dokumen sebelum pengajuan.
Catatan: ketentuan pemberlakuan SNI wajib aki yang dijelaskan sebagai rancangan perlu diperiksa kembali terhadap peraturan final dan tanggal berlakunya. Keputusan sertifikasi, hasil uji, serta waktu penyelesaian tidak dijamin.