Layanan konsultasi pelabelan Postel/DJID untuk memastikan Label, PLG ID, QR Code, Tanda Peringatan, dan artwork produk sesuai ketentuan Indonesia
Setelah perangkat memperoleh Sertifikat DJID/SDPPI, pekerjaan compliance belum selesai. Pemegang Sertifikat mempunyai kewajiban menerapkan label sertifikasi pada perangkat dan kemasannya, termasuk Nomor Sertifikat, PLG ID, QR Code, dan Tanda Peringatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2024 mewajibkan pemilik Sertifikat memasang label pada perangkat yang telah memperoleh Sertifikat. Label tersebut mencakup Nomor Sertifikat dan PLG ID, QR Code, serta Tanda Peringatan. Regulasi ini masih berstatus berlaku. JDIH Komdigi
Kesalahan pelabelan dapat terjadi apabila nomor Sertifikat salah, PLG ID tidak sesuai, QR Code tidak dapat dipindai, label hanya ditempatkan pada lokasi yang tidak sesuai, atau artwork produksi dibuat sebelum data Sertifikat final tersedia. Karena itu, review labeling sebaiknya dilakukan sebelum mass production atau shipment komersial.
Apa yang Dimaksud Pelabelan Postel?
Pelabelan Postel adalah penerapan informasi Sertifikasi DJID/SDPPI pada perangkat telekomunikasi atau perangkat lain yang telah memperoleh Sertifikat.
Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2024 menetapkan bahwa label menampilkan:
- Nomor Sertifikat dan PLG ID.
- QR Code.
- Tanda Peringatan.
QR Code memuat paling sedikit Nomor Sertifikat, PLG ID, merek perangkat, tipe perangkat, dan elemen data lain yang tercantum dalam Sertifikat. JDIH Komdigi
Karena itu, label bukan sekadar logo atau tulisan “Postel Certified”. Data yang diterapkan harus mengacu pada Sertifikat yang benar untuk exact product.
Nomor Sertifikat dan PLG ID
Nomor Sertifikat merupakan nomor yang diterbitkan untuk setiap Sertifikat, sedangkan PLG ID merupakan identitas registrasi pemilik Sertifikat dalam sistem layanan sertifikasi.
Keduanya merupakan bagian utama dari format label resmi.
Lampiran Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2024 menjelaskan bahwa ukuran dan warna penulisan Nomor Sertifikat dan PLG ID dapat disesuaikan dengan media penempatan selama tetap dapat terbaca dengan baik. JDIH Komdigi
Karena itu, perusahaan memiliki fleksibilitas dalam mengintegrasikan informasi tersebut ke artwork, tetapi readability tetap harus dijaga.
QR Code Sertifikasi
QR Code tidak sebaiknya dibuat sendiri berdasarkan data yang diperkirakan.
Regulasi menyatakan bahwa QR Code dihasilkan oleh Fasilitas Layanan Sertifikasi untuk setiap Sertifikat yang diterbitkan. Ukuran dan warnanya dapat disesuaikan dengan media penempatan dengan syarat tetap dapat dibaca oleh alat pemindai. JDIH Komdigi
Sebelum artwork disetujui untuk produksi, QR Code sebaiknya diuji kembali menggunakan beberapa perangkat pemindai untuk memastikan hasil cetaknya tetap terbaca.
Ukuran label yang terlalu kecil, contrast rendah, printing resolution buruk, atau perubahan bentuk QR Code dapat menimbulkan masalah saat scanning.
Tanda Peringatan
Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2024 juga memasukkan Tanda Peringatan sebagai salah satu komponen label.
Tanda tersebut memuat informasi mengenai larangan melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya. Formatnya terdapat dalam lampiran regulasi. JDIH Komdigi
Ukuran dan warna Tanda Peringatan dapat disesuaikan dengan media penempatan selama tetap dapat terbaca dengan baik.
Karena itu, manufacturer tidak sebaiknya membuat redaksi warning sendiri tanpa membandingkannya dengan format resmi.
Label Harus Ditempatkan di Mana?
Secara umum, Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2024 mensyaratkan pemasangan label pada setiap:
- alat atau perangkat telekomunikasi; dan
- kemasan atau pembungkus perangkat.
Jika ukuran perangkat terlalu kecil sehingga pemasangan label pada unit tidak memungkinkan, regulasi memperbolehkan label dipasang hanya pada kemasan atau pembungkus. JDIH Komdigi
Ketentuan tersebut penting untuk produk seperti smartwatch, earbud, tracker, dongle, sensor IoT, miniature module, dan perangkat kecil lainnya.
Keputusan menggunakan pengecualian ukuran sebaiknya didasarkan pada kondisi produk sebenarnya, bukan semata-mata untuk mengurangi kebutuhan artwork.
Metode Pemasangan Label
Regulasi memberikan beberapa pilihan metode pemasangan label.
Label dapat diterapkan melalui emboss, deboss, tercetak, ditempel atau melekat, maupun secara digital pada perangkat. JDIH Komdigi
Hal ini memberikan fleksibilitas kepada manufacturer untuk menyesuaikan metode dengan desain produk.
Sebagai contoh, produk dengan permanent rating label dapat mengintegrasikan informasi Sertifikasi pada label tersebut, sedangkan perangkat dengan display dapat mempunyai opsi digital apabila penerapannya memenuhi ketentuan.
Metode final tetap perlu diperiksa terhadap desain aktual perangkat dan kemasan.
Review Artwork Sebelum Mass Production
Untuk produk impor, artwork sering dibuat oleh manufacturer luar negeri beberapa minggu sebelum production run dimulai.
Idealnya, area untuk regulatory marking sudah disediakan sejak tahap desain. Namun, Nomor Sertifikat, PLG ID, dan QR Code final harus menggunakan data Sertifikat yang benar.
Karena QR Code diterbitkan untuk Sertifikat yang sudah diterbitkan, manufacturer sebaiknya tidak membuat QR Code placeholder kemudian menganggapnya sebagai QR sertifikasi final. JDIH Komdigi
Review artwork dapat dilakukan terhadap product label, carton, retail box, sticker, engraving, rating plate, dan digital-label arrangement sebelum final printing approval diberikan.
Konsistensi Merek dan Model
Data pada label sebaiknya konsisten dengan identitas produk yang disertifikasi.
QR Code Sertifikasi memuat antara lain merek dan tipe perangkat sebagaimana tercatat pada Sertifikat. JDIH Komdigi
Karena itu, perubahan brand, model number, product suffix, atau regional variant setelah Sertifikat diterbitkan perlu diperiksa dengan hati-hati.
Produk dengan casing sama tetapi model berbeda tidak sebaiknya menggunakan Nomor Sertifikat atau QR Code produk lain hanya karena spesifikasi terlihat serupa.
Pelabelan Produk OEM dan Private Label
Produk OEM sering menimbulkan risiko labeling karena satu factory dapat memproduksi hardware serupa untuk beberapa merek.
Misalnya, Factory X membuat perangkat yang sama untuk Brand A dan Brand B. Walaupun PCB atau wireless module sama, artwork kedua produk dapat mempunyai identitas sertifikasi berbeda.
Nomor Sertifikat, PLG ID, QR Code, merek, dan tipe pada produk harus mengacu pada certification configuration yang sesuai.
Karena itu, manufacturer perlu mendapatkan controlled artwork untuk setiap brand dan model yang diproduksi.
Pelabelan pada Produk dengan Banyak Varian
Satu product family dapat mempunyai beberapa warna, kapasitas, ukuran, atau cosmetic variants.
Sebelum satu label sertifikasi digunakan pada seluruh varian, perlu dipastikan bahwa cakupan Sertifikat memang sesuai.
Pelabelan tidak dapat digunakan sebagai cara untuk memperluas cakupan Sertifikat ke model yang sebenarnya tidak tercakup.
Assessment sebaiknya membandingkan Certificate scope, brand, type/model, country of manufacture, serta technical configuration sebelum artwork diterapkan pada seluruh production variants.
Kewajiban Melaporkan Pelabelan
Setelah Sertifikat diterbitkan, implementasi label juga perlu dilaporkan.
Portal e-Sertifikasi NextGen saat ini menyatakan bahwa pemegang Sertifikat wajib melaporkan pelaksanaan pemberian Label, QR Code, dan Tanda Peringatan paling lama 30 hari kerja sejak Sertifikat diterbitkan dengan mengunggah foto perangkat yang sudah diberi marking. e-Sertifikasi NextGen
Teks Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2024 sendiri menyebut pelaporan bukti pembuatan label paling lambat 30 Hari sejak Sertifikat diterbitkan melalui Fasilitas Layanan Sertifikasi dengan mengunggah foto perangkat yang telah dipasang label. JDIH Komdigi
Karena portal layanan saat ini menggunakan wording 30 hari kerja, perusahaan sebaiknya mengikuti instruksi operasional terbaru pada e-Sertifikasi dan tidak menunda proses pelaporan.
Foto Bukti Implementasi
Pelaporan bukan hanya memasukkan nomor Sertifikat ke dalam sistem.
Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2024 mengatur pengunggahan foto perangkat yang telah dipasang label sebagai bukti implementasi. JDIH Komdigi
Karena itu, sebelum laporan dibuat, foto perlu menunjukkan marking secara cukup jelas.
Untuk produk impor, coordination antara certificate holder dan manufacturer menjadi penting agar sample atau first production unit dengan final labeling tersedia untuk dokumentasi.
Risiko Jika Pelabelan Tidak Dipenuhi
Pelabelan merupakan bagian dari kewajiban pemilik Sertifikat dan juga termasuk aspek yang dapat diperiksa dalam pengawasan.
Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2024 mengatur pengawasan melalui pemeriksaan Sertifikat, pemeriksaan label, dan pemeriksaan kesesuaian perangkat dengan Standar Teknis yang menjadi referensi Sertifikat. JDIH Komdigi
Pelanggaran kewajiban memasang label dapat dikenai teguran tertulis dan, apabila tidak diperbaiki sesuai mekanisme regulasi, penghentian layanan Sertifikat selama enam bulan. Keterlambatan menyampaikan laporan bukti pelabelan juga memiliki mekanisme teguran dan dapat berlanjut pada sanksi terkait pelabelan. JDIH Komdigi
Karena itu, labeling sebaiknya diperlakukan sebagai bagian dari regulatory compliance, bukan hanya pekerjaan desain packaging.
Kesalahan Pelabelan yang Perlu Dihindari
Beberapa masalah yang sering perlu diperiksa dalam labeling assessment adalah penggunaan Nomor Sertifikat yang salah, PLG ID milik certificate holder lain, QR Code yang tidak sesuai dengan Sertifikat, QR Code tidak dapat dipindai setelah dicetak, brand/model pada produk berbeda dari Sertifikat, serta kemasan menggunakan artwork dari model sebelumnya.
Masalah lain dapat terjadi ketika supplier mengganti production factory atau regional variant tetapi tetap menggunakan artwork certification lama.
Karena itu, artwork approval sebaiknya mempunyai kontrol versi dan dikaitkan dengan exact Certificate.
Pelabelan Sebelum Import
Untuk commercial import, compliance labeling idealnya dipersiapkan sebelum shipment.
Certificate holder dapat mengatur agar manufacturer menerapkan marking yang benar di pabrik setelah data Sertifikat final tersedia.
Pendekatan tersebut umumnya lebih terkendali dibanding melakukan relabeling dalam jumlah besar setelah barang tiba di Indonesia.
Namun, artwork sebaiknya tidak difinalisasi menggunakan data Sertifikat sementara atau informasi yang belum diverifikasi.
Proses Konsultasi Kepatuhan Pelabelan Postel
Assessment biasanya dimulai dengan review Sertifikat DJID/SDPPI dan identitas exact product.
Selanjutnya dilakukan pengecekan Nomor Sertifikat, PLG ID, QR Code, Tanda Peringatan, brand, model/type, product label, serta packaging artwork.
Lokasi pemasangan dan metode labeling kemudian dibandingkan dengan ketentuan Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2024.
Setelah final artwork sesuai, perusahaan dapat mempersiapkan production sample, dokumentasi foto, dan pelaporan implementasi melalui e-Sertifikasi.
Kesimpulan
Kepatuhan pelabelan Postel merupakan bagian penting setelah Sertifikat DJID/SDPPI diterbitkan.
Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2024 mewajibkan label yang mencakup Nomor Sertifikat dan PLG ID, QR Code, serta Tanda Peringatan. Label pada umumnya dipasang pada perangkat dan kemasannya, dengan ketentuan khusus apabila ukuran perangkat terlalu kecil. Regulasi juga memperbolehkan beberapa metode penerapan seperti printed, attached, emboss/deboss, maupun digital. JDIH Komdigi
Portal e-Sertifikasi saat ini juga mewajibkan pemegang Sertifikat melaporkan implementasi Label, QR Code, dan Tanda Peringatan dengan mengunggah foto perangkat yang telah diberi marking. e-Sertifikasi NextGen
Review sebelum mass production membantu memastikan artwork, Certificate number, PLG ID, QR Code, brand, model, lokasi label, dan packaging telah sesuai sebelum produk diproduksi atau dikirim dalam jumlah besar.
Hubungi Biruni Consulting
Biruni Consulting membantu assessment dan sertifikasi DJID/SDPPI untuk kepatuhan pelabelan Postel dan berbagai produk wireless yang akan diimpor atau dipasarkan di Indonesia.
Layanan kami meliputi:
- Assessment kebutuhan sertifikasi DJID/SDPPI.
- Assessment format label dan QR Code.
- Review spesifikasi RF.
- Analisis frekuensi dan daya pancar.
- Review dokumen teknis.
- Persiapan dokumen sertifikasi.
- Koordinasi pengujian apabila diperlukan.
- Pendampingan Sertifikasi DJID/SDPPI.
Jika Anda memiliki produk yang telah atau akan memperoleh Sertifikat DJID/SDPPI, Anda dapat menyiapkan foto produk, merek, model, datasheet, spesifikasi RF, dan artwork label untuk dilakukan assessment awal terhadap kepatuhan pelabelan Postel.
