Panduan Sertifikasi Postel/DJID bagi perusahaan Penanaman Modal Asing yang mengimpor atau memasarkan perangkat wireless di Indonesia
Perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing) dapat menjalankan kegiatan usaha di Indonesia melalui badan usaha Indonesia sesuai struktur perizinannya. Untuk produk seperti router, Bluetooth device, IoT equipment, printer wireless, smartwatch, modem, smart appliance, peripheral komputer, atau perangkat telekomunikasi lainnya, perusahaan PMA juga dapat menghadapi kewajiban Sertifikasi Postel/DJID.
Status sebagai perusahaan PMA pada dasarnya bukan penghalang untuk menjadi pemohon Sertifikat. Yang lebih penting adalah apakah badan usaha tersebut memenuhi salah satu kategori pemohon yang diakui, mempunyai NIB dan akses OSS, serta mempunyai hubungan yang jelas dengan brand dan produk yang akan disertifikasi. Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2024 tidak membedakan pemohon pelaku usaha berdasarkan PMDN atau PMA, tetapi berdasarkan posisi pelaku usaha terhadap merek, produksi, distribusi, atau penggunaan perangkat. JDIH Komdigi
Apakah Perusahaan PMA Bisa Mengurus Sertifikasi Postel?
Secara prinsip, bisa, selama perusahaan PMA tersebut merupakan pelaku usaha Indonesia dan memenuhi kategori pemohon Sertifikat yang diatur.
Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2024 dan portal e-Sertifikasi saat ini mencantumkan beberapa kategori pelaku usaha yang dapat menjadi pemohon, yaitu pemegang merek yang terdaftar di Indonesia, perwakilan atau distributor pemegang merek, pembuat/perakit untuk pemegang merek, pembuat/perakit, atau perusahaan yang menggunakan perangkat untuk keperluan sendiri. JDIH Komdigi
Artinya, yang perlu diperiksa bukan semata-mata komposisi saham asing pada perusahaan, tetapi role perusahaan PMA terhadap produk yang diajukan.
PMA Merupakan Badan Usaha Indonesia
Perusahaan PMA perlu dibedakan dari foreign parent company yang berada di luar Indonesia.
Dalam sistem investasi Indonesia, perusahaan dengan status Penanaman Modal Asing menggunakan bentuk Perseroan Terbatas dan tercatat sebagai badan usaha dengan status PMA. Sistem OSS juga membedakan status penanaman modal PT antara PMDN dan PMA. Invest Indonesia
Karena itu, perusahaan induk di Singapura, China, Jepang, Amerika Serikat, atau negara lain tidak otomatis identik dengan PT PMA yang didirikan di Indonesia.
Untuk pengurusan Sertifikasi DJID melalui OSS, identitas badan usaha Indonesia yang menjadi applicant perlu digunakan secara konsisten.
NIB dan Akses OSS
Untuk pelaku usaha, permohonan Sertifikat dilakukan melalui Sistem OSS yang terintegrasi dengan fasilitas layanan Sertifikasi.
Portal e-Sertifikasi NextGen saat ini mencantumkan NIB dan hak akses layanan OSS sebagai persyaratan umum permohonan Sertifikat baru. JDIH Komdigi
Karena itu, sebelum pengajuan Sertifikasi dilakukan, perusahaan PMA sebaiknya memastikan data badan usaha pada OSS sudah sesuai, termasuk nama perusahaan dan informasi administrasi yang relevan.
Kerangka perizinan berusaha berbasis risiko juga telah diperbarui melalui PP Nomor 28 Tahun 2025 dan Permen Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025. jdih.bkpm.go.id
PMA sebagai Distributor Merek Asing
Salah satu struktur yang paling umum adalah perusahaan PMA Indonesia bertindak sebagai distributor atau representative dari foreign brand owner.
Contohnya:
Brand Owner: perusahaan di Jepang
Manufacturer: pabrik di China
Applicant Indonesia: PT PMA di Indonesia
Struktur seperti ini dapat digunakan apabila hubungan antara applicant Indonesia dan brand owner dapat dibuktikan.
Portal e-Sertifikasi saat ini secara khusus meminta surat penunjukan sebagai perwakilan atau distributor resmi dari pemilik merek apabila permohonan diajukan oleh badan usaha Indonesia yang ditunjuk oleh pemilik merek yang berkedudukan di luar Indonesia. e-Sertifikasi NextGen
Surat tersebut sebaiknya menunjukkan hubungan yang jelas antara brand owner dan badan usaha Indonesia yang akan menjadi pemegang Sertifikat.
PMA sebagai Pemegang Merek
Perusahaan PMA juga dapat mempunyai merek sendiri yang terdaftar di Indonesia.
Jika applicant mengajukan Sertifikat sebagai pemilik merek berbadan hukum Indonesia, portal e-Sertifikasi meminta dokumen yang menunjukkan pemenuhan ketentuan mengenai kepemilikan merek. e-Sertifikasi NextGen
Dalam kondisi tersebut, brand pada trademark documentation perlu konsisten dengan:
brand pada produk, model/type, foto produk, datasheet, Declaration of Conformity, dan data yang dimasukkan pada permohonan Sertifikat.
Status PMA tidak mengubah prinsip tersebut.
Foreign Parent Company dan PT PMA Harus Dibedakan
Kesalahan yang cukup umum adalah menggunakan dokumen foreign parent company seolah-olah nama perusahaan tersebut sama dengan applicant Indonesia.
Misalnya:
Global Brand Owner: ABC Electronics Ltd., Korea
Indonesian Entity: PT ABC Electronics Indonesia
Walaupun berada dalam satu corporate group, keduanya tetap merupakan badan hukum yang berbeda.
Jika PT PMA Indonesia mengajukan Sertifikat sebagai representative/distributor foreign brand owner, relationship documentation perlu disiapkan sesuai struktur tersebut.
Corporate affiliation saja tidak sebaiknya diasumsikan otomatis menggantikan dokumen penunjukan yang dipersyaratkan.
PMA sebagai Manufacturer atau Assembler
Perusahaan PMA yang mempunyai fasilitas manufacturing atau assembly di Indonesia dapat berada pada kategori applicant yang berbeda.
Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2024 memasukkan pembuat/perakit untuk pemegang merek serta pembuat/perakit sebagai kategori pelaku usaha yang dapat mengajukan Sertifikat. JDIH Komdigi
Dalam kondisi ini, perlu diperiksa hubungan antara manufacturer, brand owner, product model, negara asal pembuatan, dan technical documentation.
Perubahan lokasi atau negara produksi juga penting karena regulasi mengatur Sertifikat berbeda untuk merek dan tipe yang sama apabila berasal dari negara yang berbeda. JDIH Komdigi
Sertifikasi untuk Perangkat yang Digunakan Sendiri
Perusahaan PMA tidak selalu mengimpor perangkat untuk dijual.
Contohnya, perusahaan dapat mengimpor radio communication equipment, IoT gateway, wireless terminal, atau perangkat operasional untuk digunakan sendiri di pabrik atau kantor.
Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2024 juga memasukkan pelaku usaha yang menggunakan perangkat untuk keperluan sendiri sebagai salah satu kategori applicant. JDIH Komdigi
Untuk kategori ini, e-Sertifikasi mensyaratkan surat pernyataan bahwa perangkat hanya digunakan untuk keperluan sendiri. e-Sertifikasi NextGen
Karena itu, penggunaan internal dan commercial distribution perlu dibedakan sejak awal.
Dokumen Dasar Sertifikasi untuk Perusahaan PMA
Persyaratan umum Sertifikat baru pada portal e-Sertifikasi saat ini mencakup:
- NIB dan akses OSS.
- LHU atau test report.
- Spesifikasi teknis perangkat.
- Declaration of Conformity.
- Foto berwarna yang menunjukkan brand dan model/type.
- Pernyataan bahwa data dan dokumen yang disampaikan benar dan lengkap. e-Sertifikasi NextGen
Selain dokumen tersebut, terdapat persyaratan khusus tergantung posisi applicant dan jenis perangkat.
Karena itu, perusahaan PMA sebaiknya menentukan applicant structure terlebih dahulu sebelum seluruh dokumen sertifikasi disiapkan.
Test Report dari Headquarters atau Manufacturer
PMA yang merupakan bagian dari multinational company sering menerima test report dari headquarters atau manufacturer luar negeri.
Report tersebut dapat berupa CE, FCC, ETSI, Bluetooth, WiFi, LTE, atau laboratory report lainnya.
Portal e-Sertifikasi mensyaratkan LHU/test report diterbitkan oleh balai uji dalam negeri yang ditetapkan atau balai uji luar negeri yang diakui sesuai ketentuan. e-Sertifikasi NextGen
Karena itu, nama besar manufacturer atau keberadaan CE/FCC certification tidak otomatis membuat report langsung dapat digunakan.
Laboratory status, report scope, exact model, frequency, transmission power, antenna, dan applicable Indonesian Technical Standard tetap perlu direview.
Jika Menggunakan LHU Module
Perangkat yang diimpor PMA dapat menggunakan Bluetooth, WiFi, cellular, atau RF module yang sudah mempunyai LHU.
Dalam kondisi tersebut, e-Sertifikasi saat ini meminta block diagram, foto lokasi module pada final equipment, dan surat pernyataan penggunaan module yang menghubungkan merek dan tipe module dengan merek, tipe, serta varian final product. e-Sertifikasi NextGen
Karena itu, memiliki module report belum otomatis berarti semua final products yang menggunakan module tersebut dapat langsung disertifikasi tanpa assessment.
Final integration tetap perlu dibandingkan.
OEM Product yang Diimpor Perusahaan PMA
Perusahaan PMA juga dapat menjual produk OEM atau private label.
Misalnya perusahaan Indonesia mempunyai brand sendiri tetapi manufacturing dilakukan oleh affiliated factory atau independent OEM factory di luar negeri.
Dalam struktur seperti ini, perlu dipastikan konsistensi:
applicant → brand owner → manufacturer → country of manufacture → model → RF configuration → test report.
Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2024 menegaskan bahwa Sertifikat bukan bukti kepemilikan merek maupun bukti penunjukan agen. JDIH Komdigi
Artinya, commercial relationship dan trademark relationship tetap perlu dibuktikan melalui dokumen yang sesuai.
Apakah PMA Harus Menjadi Importer?
Menjadi pemegang Sertifikat dan mempunyai kewenangan melakukan kegiatan import merupakan dua aspek compliance yang perlu dilihat secara terpisah.
Sertifikasi DJID menentukan conformity perangkat terhadap Standar Teknis dan posisi applicant dalam proses Sertifikasi.
Sementara kegiatan import dan perdagangan juga harus sesuai dengan NIB, kegiatan usaha, perizinan berbasis risiko, serta ketentuan import lain yang berlaku bagi perusahaan tersebut.
Kerangka perizinan usaha saat ini menggunakan PP Nomor 28 Tahun 2025 dan ketentuan pelaksanaannya melalui sistem OSS. jdih.bkpm.go.id
Karena itu, Sertifikat Postel tidak dengan sendirinya menggantikan perizinan usaha atau persyaratan import lainnya.
Brand, Model, dan Country of Manufacture
Untuk perusahaan multinasional, satu produk sering dibuat di beberapa factory.
Contohnya brand dan model yang sama dapat diproduksi di China, Vietnam, Thailand, atau negara lain.
Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan bahwa pemenuhan Standar Teknis untuk setiap merek dan tipe perangkat dari negara yang berbeda dibuktikan dengan Sertifikat yang berbeda. JDIH Komdigi
PMA yang mempunyai global supply chain karena itu perlu memastikan country of manufacture sebelum certification strategy ditentukan.
Perubahan sourcing factory tidak sebaiknya dilakukan tanpa regulatory review.
Data OSS Harus Konsisten
Jika nama atau alamat pemegang Sertifikat berubah, pelaku usaha perlu memastikan data pada OSS sudah sesuai.
Portal e-Sertifikasi secara khusus mengarahkan pelaku usaha untuk memastikan data OSS telah diperbarui ketika terdapat perubahan nama atau alamat pemegang Sertifikat. e-Sertifikasi NextGen
Hal ini penting bagi perusahaan PMA karena perubahan corporate data, restructuring, merger, atau relokasi kantor dapat terjadi selama lifecycle sebuah produk.
Data certificate holder sebaiknya selalu dibandingkan dengan corporate data yang aktif.
Label Setelah Sertifikat Terbit
Setelah Sertifikat diterbitkan, perusahaan PMA sebagai certificate holder juga mempunyai kewajiban labeling.
Portal e-Sertifikasi saat ini mewajibkan pemegang Sertifikat menerapkan Label, QR Code, dan Tanda Peringatan serta melaporkan implementasinya paling lama 30 hari kerja setelah Sertifikat diterbitkan. e-Sertifikasi NextGen
Jika produk dibuat oleh factory luar negeri, PMA sebaiknya mengatur regulatory artwork dan label control dengan manufacturer sebelum commercial shipment.
Nomor Sertifikat dan PLG ID harus mengacu pada Sertifikat milik applicant yang benar.
Masa Sertifikat dan Import Berkelanjutan
Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2024 mengatur bahwa Sertifikat tidak berbatas waktu.
Namun, pemilik Sertifikat dapat membuat, merakit, atau memasukkan perangkat untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di Indonesia paling lama 3 tahun sejak Sertifikat diterbitkan. Untuk melanjutkan kegiatan setelah periode tersebut, pemenuhan kembali Standar Teknis perlu dibuktikan dengan Sertifikat baru. JDIH Komdigi
Perusahaan PMA yang melakukan import secara reguler sebaiknya memasukkan tanggal penerbitan Sertifikat ke dalam regulatory planning dan product lifecycle management.
Struktur yang Sebaiknya Ditentukan Sebelum Pengajuan
Sebelum permohonan, perusahaan PMA sebaiknya memastikan terlebih dahulu:
Siapa applicant?
Apakah perusahaan bertindak sebagai brand owner, official distributor, manufacturer, atau end user?
Siapa pemegang merek?
Apakah brand dimiliki PT PMA di Indonesia atau foreign parent company?
Siapa manufacturer?
Apakah perusahaan afiliasi atau independent OEM factory?
Apa exact model dan country of manufacture?
Apakah sama dengan test report dan produk yang akan dikirim?
Apakah NIB dan data OSS sudah sesuai?
Karena permohonan pelaku usaha dilakukan melalui OSS yang terintegrasi dengan sistem Sertifikasi. JDIH Komdigi
Menentukan struktur ini sejak awal dapat mengurangi masalah administratif setelah testing selesai.
Mengapa Assessment Sebelum Import Penting?
Perusahaan PMA sering mempunyai akses lebih mudah ke global technical documentation, tetapi dokumen tersebut belum tentu langsung sesuai dengan kebutuhan Indonesia.
Satu global product dapat mempunyai regional variants, factory berbeda, model suffix berbeda, atau radio configuration yang berbeda.
Technical assessment sebelum purchase order atau shipment membantu memastikan applicant, brand, model, manufacturer, test report, module, antenna, operating frequency, transmission power, dan applicable Technical Standard telah dipetakan dengan benar.
Hal ini membantu menghindari situasi ketika barang sudah diproduksi tetapi Certificate ternyata diajukan dengan struktur corporate atau technical configuration yang tidak sesuai.
Kesimpulan
Perusahaan PMA dapat mengajukan Sertifikasi Postel/DJID apabila memenuhi kategori pemohon yang ditentukan. Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2024 tidak membedakan applicant pelaku usaha berdasarkan status PMDN atau PMA, melainkan berdasarkan hubungan perusahaan terhadap merek, produksi, distribusi, atau penggunaan perangkat. JDIH Komdigi
Untuk permohonan baru, perusahaan perlu mempunyai NIB dan akses OSS serta menyiapkan LHU/test report, technical specification, Declaration of Conformity, foto produk, dan dokumen pendukung lainnya. e-Sertifikasi NextGen
Jika PT PMA bertindak sebagai representative atau distributor dari foreign brand owner, surat penunjukan resmi perlu disiapkan. Jika PMA merupakan pemilik merek berbadan hukum Indonesia, dokumen terkait kepemilikan merek menjadi relevan. e-Sertifikasi NextGen
Dengan menentukan applicant structure, brand owner, manufacturer, model, country of manufacture, dan test report sebelum import, proses Sertifikasi DJID/SDPPI dapat dipersiapkan dengan lebih terstruktur.
Hubungi Biruni Consulting
Biruni Consulting membantu assessment dan sertifikasi DJID/SDPPI untuk perusahaan PMA dan berbagai produk wireless yang akan diimpor atau dipasarkan di Indonesia.
Layanan kami meliputi:
- Assessment kebutuhan sertifikasi DJID/SDPPI.
- Assessment transmitter dan receiver.
- Review spesifikasi RF.
- Analisis frekuensi dan daya pancar.
- Review dokumen teknis.
- Persiapan dokumen sertifikasi.
- Koordinasi pengujian apabila diperlukan.
- Pendampingan Sertifikasi DJID/SDPPI.
Jika Anda memiliki produk wireless melalui perusahaan PMA, Anda dapat menyiapkan foto produk, merek, model, datasheet, spesifikasi RF, dan datasheet modul wireless untuk dilakukan assessment awal terhadap kebutuhan Sertifikasi Postel.
