Sertifikasi Kominfo Sumatera Utara

Sertifikasi Kominfo Sumatera Utara Resmi Sesuai Permen Kominfo No. 3 Tahun 2024

Sertifikasi Kominfo Sumatera Utara merupakan kewajiban hukum bagi pelaku usaha yang memproduksi, merakit, mengimpor, maupun mendistribusikan alat dan/atau perangkat telekomunikasi di wilayah Sumatera Utara. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.

Sebagai salah satu provinsi dengan aktivitas perdagangan dan logistik terbesar di Sumatera, khususnya di wilayah Medan, Belawan, Binjai, dan Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi jalur strategis masuknya perangkat telekomunikasi dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, Sertifikasi Kominfo menjadi persyaratan utama agar produk dapat beredar secara legal.

Apa Itu Sertifikasi Kominfo?

Sertifikasi Kominfo adalah proses penilaian kesesuaian teknis yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal SDPPI Kominfo terhadap alat dan/atau perangkat telekomunikasi. Sertifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk:

• memenuhi standar teknis nasional,

• aman digunakan oleh masyarakat,

• tidak mengganggu spektrum frekuensi radio,

• sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Produk yang belum memiliki Sertifikat Kominfo dilarang diimpor, diperdagangkan, atau digunakan di wilayah Indonesia.

Dasar Hukum Sertifikasi Kominfo

Pelaksanaan Sertifikasi Kominfo mengacu pada:

• Permen Kominfo No. 3 Tahun 2024

• Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

• Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran

Regulasi ini menegaskan bahwa sertifikat wajib dimiliki sebelum alat dan/atau perangkat telekomunikasi diedarkan secara komersial.

Jenis Produk yang Wajib Sertifikasi Kominfo

Produk yang wajib memiliki Sertifikasi Kominfo antara lain:

• handphone, smartphone, dan tablet,

• modem, router, dan access point,

• perangkat IoT dan smart devices,

• perangkat komunikasi berbasis radio frequency,

• produk elektronik dengan modul telekomunikasi terintegrasi.

Proses Sertifikasi Kominfo di Sumatera Utara

Pengurusan Sertifikasi Kominfo dilakukan melalui sistem OSS (Online Single Submission) dengan tahapan sebagai berikut:

1. Analisis kewajiban sertifikasi produk

2. Pengujian perangkat di laboratorium terakreditasi

3. Pengajuan permohonan sertifikasi melalui OSS

4. Evaluasi dan verifikasi teknis

5. Pembayaran PNBP

6. Penerbitan Sertifikat Kominfo

7. Registrasi label dan QR Code Kominfo

Sanksi Jika Tidak Memiliki Sertifikasi Kominfo

Berdasarkan Permen Kominfo No. 3 Tahun 2024, pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban sertifikasi dapat dikenakan:

• sanksi administratif dan denda,

• penarikan produk dari peredaran,

• penolakan atau penahanan impor,

• penghentian distribusi produk,

• pencabutan izin usaha.

Kesimpulan

Sertifikasi Kominfo Sumatera Utara adalah langkah wajib untuk memastikan kepatuhan hukum, keamanan produk, dan kelancaran distribusi perangkat telekomunikasi. Dengan posisi Sumatera Utara sebagai pusat perdagangan dan logistik regional, sertifikasi menjadi faktor krusial dalam keberlangsungan usaha.

Biruni Consulting siap membantu pengurusan Sertifikasi Kominfo secara resmi, cepat, dan sesuai regulasi terbaru. Dengan pengalaman dan pendampingan menyeluruh, Biruni Consulting memastikan proses sertifikasi berjalan efisien hingga sertifikat diterbitkan.