Sertifikasi Kominfo Kalimantan Timur Resmi Sesuai Permen Kominfo No. 3 Tahun 2024
Sertifikasi Kominfo Kalimantan Timur merupakan kewajiban hukum bagi pelaku usaha yang memproduksi, merakit, mengimpor, atau mendistribusikan alat dan/atau perangkat telekomunikasi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.
Selain itu, kewajiban ini juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. Seluruh perangkat telekomunikasi yang akan dipasarkan di Indonesia wajib memiliki Sertifikat Kominfo sebelum diedarkan secara komersial.
Sebagai wilayah strategis dengan pertumbuhan industri yang pesat serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur — termasuk kota Balikpapan, Samarinda, dan Bontang — menjadi pusat distribusi dan kebutuhan infrastruktur telekomunikasi. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap Sertifikasi Kominfo menjadi langkah penting untuk memastikan legalitas dan keamanan produk.
Apa Itu Sertifikasi Kominfo
Sertifikasi Kominfo adalah proses penilaian kesesuaian teknis yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal SDPPI Kementerian Kominfo. Sertifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat:
memenuhi standar teknis nasional
sesuai dengan ketentuan spektrum frekuensi radio
aman digunakan oleh masyarakat
tidak mengganggu jaringan telekomunikasi
Perangkat tanpa sertifikasi berisiko ditolak saat impor, ditarik dari peredaran, atau dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku.
Produk yang Wajib Sertifikasi Kominfo
Beberapa produk yang wajib memiliki Sertifikasi Kominfo antara lain:
Smartphone dan tablet
Router, modem, dan access point
Perangkat IoT (Internet of Things)
Radio komunikasi dan perangkat RF
CCTV dengan modul WiFi atau LTE
Produk elektronik dengan fitur Bluetooth atau wireless
Proses Sertifikasi Kominfo di Kalimantan Timur
Pengurusan Sertifikasi Kominfo dilakukan melalui sistem OSS (Online Single Submission) sesuai Permen Kominfo No. 3 Tahun 2024 dengan tahapan:
Identifikasi kewajiban sertifikasi
Pengujian perangkat di laboratorium terakreditasi
Pengajuan permohonan melalui OSS
Evaluasi dan verifikasi teknis oleh Kominfo
Pembayaran PNBP
Penerbitan Sertifikat Kominfo dan registrasi QR Code
Sanksi Jika Tidak Memiliki Sertifikasi
Pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban sertifikasi dapat dikenakan:
Penolakan impor
Penahanan barang oleh Bea Cukai
Penarikan produk dari pasar
Denda administratif
Pencabutan izin usaha
Kesimpulan
Sertifikasi Kominfo Kalimantan Timur merupakan langkah penting untuk memastikan perangkat telekomunikasi legal, aman, dan sesuai regulasi nasional, khususnya di wilayah strategis seperti Kalimantan Timur yang berkembang pesat.
Biruni Consulting hadir sebagai konsultan profesional yang membantu pengurusan Sertifikasi Kominfo secara resmi, cepat, dan sesuai Permen Kominfo terbaru. Kami mendampingi klien mulai dari tahap analisis produk, pengujian laboratorium, hingga sertifikat terbit dengan proses yang efisien dan sesuai ketentuan yang berlaku.
