Peran Local Representative untuk Sertifikasi SNI dan Produk Impor di Indonesia
Local Representative Indonesia merupakan struktur perwakilan lokal yang perlu diperhatikan oleh produsen luar negeri ketika akan memperoleh sertifikasi tertentu dan memasarkan produk di Indonesia. Dalam konteks berbagai regulasi SNI wajib Kementerian Perindustrian, istilah resmi yang digunakan adalah Perwakilan Resmi.
Perwakilan Resmi bukan sekadar perusahaan yang membantu administrasi. Pada sejumlah regulasi SNI wajib, Perwakilan Resmi menjadi pihak yang secara resmi mewakili Produsen di Luar Negeri di Indonesia, mengajukan proses sertifikasi melalui SIINas, mengelola lisensi merek, memenuhi persyaratan gudang, mengurus SPPT SNI, serta dalam kondisi tertentu bertindak atau berhubungan dengan importir.
Sebagai contoh, Permenperin Nomor 71 Tahun 2024 tentang pelek kendaraan bermotor mendefinisikan Perwakilan Resmi sebagai badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia serta berfungsi sebagai perwakilan Produsen di Luar Negeri di Indonesia. Peraturan.go.id
Namun, persyaratan Local Representative Indonesia tidak dapat disamaratakan untuk seluruh produk. Ketentuan yang berlaku harus diperiksa berdasarkan produk, nomor SNI, regulasi wajib, dan skema sertifikasinya. Regulasi untuk minyak lumas, ban, pelek, dan kaca pengaman kendaraan, misalnya, sama-sama menggunakan konsep Perwakilan Resmi tetapi memiliki detail persyaratan yang berbeda. BPK Regulations Database
Apa Itu Local Representative Indonesia?
Dalam konteks sertifikasi SNI produk impor, Local Representative Indonesia dapat dipahami sebagai badan hukum Indonesia yang ditunjuk oleh produsen luar negeri untuk menjalankan fungsi perwakilan sesuai regulasi produk.
Istilah bahasa Inggris seperti Local Representative, Official Representative, atau Indonesian Representative sering digunakan dalam komunikasi bisnis. Namun, ketika membahas SNI wajib Kementerian Perindustrian, perusahaan sebaiknya mengikuti terminologi resmi dalam peraturan, yaitu Perwakilan Resmi.
Peran ini penting karena produsen yang tidak mempunyai badan usaha manufaktur di Indonesia tetap membutuhkan pihak lokal untuk menjalankan sejumlah kewajiban regulasi.
Pada skema tertentu, Sertifikat SNI tetap diterbitkan untuk Produsen di Luar Negeri, sementara proses pengajuannya dilakukan melalui Perwakilan Resmi. Dengan demikian, Local Representative tidak selalu menjadi pemilik pabrik atau produsen produk yang disertifikasi.
Apakah Produsen Luar Negeri Membutuhkan Local Representative di Indonesia?
Kebutuhan Local Representative bergantung pada regulasi masing-masing produk.
Untuk beberapa produk yang diwajibkan SNI, regulasi secara eksplisit mensyaratkan Produsen di Luar Negeri memiliki Perwakilan Resmi. Contohnya adalah minyak lumas berdasarkan Permenperin Nomor 8 Tahun 2025. Produsen di luar negeri dalam regulasi tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai produsen minyak lumas dan memiliki Perwakilan Resmi di Indonesia. BPK Regulations Database
Konsep serupa diterapkan pada ban berdasarkan Permenperin Nomor 9 Tahun 2025, kaca pengaman kendaraan berdasarkan Permenperin Nomor 15 Tahun 2025, dan pelek kendaraan berdasarkan Permenperin Nomor 71 Tahun 2024. BPK Regulations Database
Karena itu, perusahaan asing tidak sebaiknya menganggap seluruh produk impor membutuhkan struktur Local Representative yang identik. Regulatory assessment harus dilakukan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah produk termasuk SNI wajib dan apa ketentuan Perwakilan Resmi yang berlaku.
Persyaratan Local Representative Indonesia
Persyaratan Perwakilan Resmi berbeda berdasarkan produk. Namun, beberapa persyaratan sering muncul dalam regulasi SNI wajib terbaru.
1. Berbentuk Badan Hukum Indonesia
Perwakilan Resmi harus merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Indonesia pada regulasi yang menggunakan definisi tersebut.
Dalam Permenperin Nomor 71 Tahun 2024 untuk pelek kendaraan, definisi Perwakilan Resmi secara eksplisit menyebut badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia. Peraturan.go.id
Dengan demikian, perusahaan asing tidak cukup hanya menunjuk individu atau alamat korespondensi apabila regulasi mensyaratkan Perwakilan Resmi berbentuk badan hukum.
2. Ditunjuk oleh Produsen di Luar Negeri
Local Representative harus mempunyai hubungan penunjukan resmi dengan Produsen di Luar Negeri.
Bentuk dokumennya dapat ditetapkan secara spesifik oleh regulasi. Pada sertifikasi ban, misalnya, dokumen legalitas Perwakilan Resmi mencakup bukti penunjukan dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di Indonesia. BPK Regulations Database
Karena itu, appointment letter biasa dari produsen luar negeri belum tentu cukup untuk setiap produk.
3. Memiliki Lisensi Merek
Lisensi merek merupakan salah satu elemen penting pada banyak skema Local Representative SNI.
Untuk minyak lumas, Perwakilan Resmi harus memperoleh lisensi untuk menggunakan dan bertanggung jawab terhadap merek minyak lumas kelas 4 milik Produsen di Luar Negeri. Regulasi juga mensyaratkan perjanjian lisensi dan bukti pencatatannya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam dokumen sertifikasi. BPK Regulations Database
Untuk ban, regulasi mencantumkan perjanjian lisensi merek kelas 12 dari Produsen di Luar Negeri kepada Perwakilan Resmi serta bukti pencatatannya sebagai bagian dari dokumen yang disampaikan. BPK Regulations Database
Kelas merek berbeda menurut jenis produk sehingga perusahaan harus memeriksa regulasi spesifik sebelum menyiapkan lisensi.
4. Menguasai Gudang
Persyaratan gudang juga banyak ditemukan dalam regulasi SNI untuk produk impor.
Pada minyak lumas, Perwakilan Resmi harus menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi. BPK Regulations Database
Persyaratan serupa terdapat pada ban. Dokumen legalitas Perwakilan Resmi mencakup bukti penguasaan gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukannya. BPK Regulations Database
Pada kaca pengaman kendaraan, produk asal impor juga harus dimasukkan terlebih dahulu ke gudang yang dikuasai Perwakilan Resmi sebelum diedarkan atau dipindahtangankan kepemilikannya. BPK Regulations Database
5. Memiliki Akun SIINas
SIINas atau Sistem Informasi Industri Nasional merupakan bagian penting dari proses administrasi berbagai SNI wajib.
Regulasi minyak lumas secara eksplisit mensyaratkan Perwakilan Resmi memiliki akun SIINas. BPK Regulations Database
SIINas digunakan dalam berbagai tahapan, termasuk permohonan Sertifikat SNI dan SPPT SNI sesuai mekanisme masing-masing produk.
6. Memenuhi Ketentuan Importir
Local Representative dan importir dapat merupakan badan usaha yang sama, tetapi tidak selalu demikian.
Pada minyak lumas, Perwakilan Resmi dapat bertindak sebagai importir. Jika tidak bertindak sebagai importir, regulasi memperbolehkan Perwakilan Resmi menunjuk paling banyak lima importir. BPK Regulations Database
Pada ban, terdapat ketentuan khusus yang memungkinkan Perwakilan Resmi berfungsi sebagai importir dan/atau menunjuk importir sesuai kondisi yang ditetapkan regulasi. BPK Regulations Database
Artinya, struktur Local Representative dan importir harus ditentukan berdasarkan regulasi produk, bukan hanya berdasarkan kebutuhan logistik perusahaan.
Local Representative dan Importir Apakah Sama?
Local Representative dan importir memiliki fungsi yang berbeda.
Local Representative atau Perwakilan Resmi bertindak sebagai wakil Produsen di Luar Negeri untuk memenuhi kewajiban regulasi tertentu. Importir menjalankan kegiatan importasi produk berdasarkan perizinan dan ketentuan perdagangan yang berlaku.
Dalam praktiknya terdapat tiga kemungkinan struktur:
- Perwakilan Resmi sekaligus menjadi importir.
- Perwakilan Resmi menunjuk satu atau beberapa importir sesuai regulasi.
- Regulasi membatasi jenis importir yang dapat ditunjuk untuk penggunaan produk tertentu.
Karena itu, keberadaan importir di Indonesia tidak otomatis berarti persyaratan Local Representative telah dipenuhi.
Hal yang sama berlaku sebaliknya. Perusahaan yang ditunjuk sebagai Local Representative perlu memastikan apakah izin dan struktur usahanya memungkinkan perusahaan tersebut sekaligus menjalankan fungsi importasi.
Local Representative dan Distributor Apakah Sama?
Distributor juga tidak otomatis sama dengan Local Representative.
Distributor berfokus pada kegiatan distribusi dan penjualan produk. Sementara itu, Perwakilan Resmi memiliki fungsi regulasi terhadap Produsen di Luar Negeri berdasarkan ketentuan produk tertentu.
Satu badan hukum dapat menjalankan lebih dari satu fungsi apabila diizinkan oleh regulasi dan memiliki perizinan yang sesuai. Namun, perusahaan tidak dapat menganggap distributor yang telah lama menjual produk di Indonesia otomatis memenuhi syarat menjadi Perwakilan Resmi.
Sebelum distributor ditunjuk sebagai Local Representative, perusahaan perlu memeriksa legalitas badan hukum, lisensi merek, gudang, SIINas, perizinan usaha, dan dokumen penunjukan.
Local Representative untuk Sertifikasi SNI
Dalam sertifikasi produk impor, Perwakilan Resmi dapat menjalankan peran sejak tahap awal sampai sertifikasi selesai dan selama produk dipasarkan.
Identifikasi Produk dan Regulasi
Tahap pertama adalah mengidentifikasi produk yang akan masuk ke Indonesia.
Informasi yang perlu diperiksa dapat mencakup:
- Nama produk.
- Fungsi produk.
- Merek.
- Model atau tipe.
- Spesifikasi teknis.
- HS code.
- Negara asal.
- Produsen.
- Lokasi pabrik.
- Nomor SNI yang berpotensi berlaku.
Dari data tersebut dapat ditentukan apakah produk termasuk SNI wajib dan apakah Produsen di Luar Negeri memerlukan Perwakilan Resmi.
Pembentukan Struktur Local Representative
Apabila regulasi mensyaratkan Perwakilan Resmi, produsen perlu menentukan badan hukum Indonesia yang akan menjalankan fungsi tersebut.
Tahap ini sebaiknya dilakukan sebelum pengajuan Sertifikat SNI karena data Perwakilan Resmi menjadi bagian dari dokumen sertifikasi produk impor pada banyak skema.
Penunjukan Perwakilan Resmi
Produsen kemudian menyiapkan bukti penunjukan sesuai bentuk dokumen yang diwajibkan.
Untuk produk tertentu, bukti penunjukan harus berbentuk akta otentik di hadapan notaris Indonesia. Karena itu, perusahaan perlu memeriksa regulasinya sebelum hanya menggunakan surat penunjukan perusahaan.
Persiapan Lisensi Merek
Selanjutnya, perusahaan perlu memastikan hubungan antara pemilik merek, Produsen di Luar Negeri, dan Perwakilan Resmi.
Apabila regulasi mensyaratkan lisensi merek, perjanjian perlu dipersiapkan dan dicatatkan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum atau dalam rangka proses sertifikasi.
Persiapan Gudang
Jika regulasi mensyaratkan penguasaan gudang, lokasi serta dokumen penguasaan gudang perlu disiapkan sejak awal.
Untuk produk tertentu, alamat gudang menjadi bagian dari data Sertifikat SNI. Pada kaca pengaman kendaraan impor, misalnya, Sertifikat SNI harus mencantumkan nama dan alamat Perwakilan Resmi serta alamat gudangnya. BPK Regulations Database
Pengajuan Sertifikat SNI
Permohonan Sertifikat SNI untuk produsen luar negeri pada berbagai regulasi diajukan melalui Perwakilan Resmi.
Untuk minyak lumas, Produsen di Luar Negeri mengajukan penerbitan Sertifikat SNI melalui Perwakilan Resmi secara elektronik melalui SIINas. Jika produsen mempunyai lebih dari satu lokasi produksi, permohonan dilakukan untuk setiap lokasi produksi. BPK Regulations Database
Setelah dokumen lengkap, proses dilanjutkan dengan penilaian kesesuaian oleh LSPro.
Pengujian dan Audit Pabrik
Bergantung pada skema sertifikasi, produk dapat menjalani pengambilan sampel, pengujian laboratorium, dan audit terhadap fasilitas Produsen di Luar Negeri.
Local Representative berperan dalam koordinasi antara produsen, LSPro, laboratorium, dan pihak terkait di Indonesia.
Penerbitan Sertifikat SNI
Apabila seluruh persyaratan terpenuhi, LSPro dapat menerbitkan Sertifikat SNI sesuai ruang lingkup produk dan lokasi produksi.
Untuk produk impor tertentu, identitas Perwakilan Resmi juga dicantumkan pada Sertifikat SNI.
Pengurusan SPPT SNI
Setelah Sertifikat SNI diperoleh, beberapa regulasi mewajibkan persetujuan penggunaan Tanda SNI dalam bentuk SPPT SNI.
Pada kaca pengaman kendaraan, SPPT SNI dapat diberikan kepada Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi dan permohonannya dilakukan secara elektronik melalui SIINas. BPK Regulations Database
Artinya, fungsi Local Representative dapat terus berjalan setelah sertifikasi produk selesai.
Dokumen Local Representative Indonesia
Dokumen yang perlu disiapkan berbeda menurut produknya. Secara umum, dokumen dapat mencakup:
- Akta pendirian badan hukum Indonesia beserta perubahannya.
- NIB dan perizinan berusaha.
- Bukti penunjukan dari Produsen di Luar Negeri.
- Dokumen legalitas Produsen di Luar Negeri.
- Dokumen merek.
- Perjanjian lisensi merek.
- Bukti pencatatan lisensi merek.
- Bukti penguasaan gudang.
- Akun SIINas.
- Product list.
- Informasi importir apabila berbeda dengan Perwakilan Resmi.
- Dokumen teknis produk.
- Dokumen sistem manajemen mutu produsen apabila dipersyaratkan.
- Informasi fasilitas produksi.
- Dokumen tambahan sesuai LSPro dan regulasi produk.
Untuk beberapa regulasi, dokumen tertentu milik produsen luar negeri harus disampaikan dalam salinan yang dilegalisasi dan disertai terjemahan Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah. Ketentuan seperti ini terdapat, misalnya, dalam proses sertifikasi minyak lumas. BPK Regulations Database
Local Representative untuk Automotive Parts Indonesia
Local Representative memiliki relevansi besar bagi produsen automotive parts luar negeri karena beberapa kelompok produk otomotif telah memiliki SNI wajib.
Local Representative untuk Ban
Permenperin Nomor 9 Tahun 2025 mengatur pemberlakuan SNI ban secara wajib dan menggunakan Perwakilan Resmi dalam mekanisme sertifikasi Produsen di Luar Negeri. Regulasi tersebut berlaku sejak 24 Juli 2025. BPK Regulations Database
Dokumen Perwakilan Resmi antara lain mencakup legalitas badan usaha, bukti penunjukan, perjanjian dan pencatatan lisensi merek kelas 12, serta bukti penguasaan gudang. BPK Regulations Database
Local Representative untuk Pelek Kendaraan
Permenperin Nomor 71 Tahun 2024 mengatur SNI wajib untuk pelek kendaraan kategori M, N, O, dan L serta menggunakan sistem sertifikasi tipe 5. Peraturan.go.id
Dalam regulasi tersebut, Perwakilan Resmi didefinisikan secara khusus sebagai badan hukum Indonesia yang mewakili Produsen di Luar Negeri. Peraturan.go.id
Local Representative untuk Kaca Pengaman Kendaraan
Permenperin Nomor 15 Tahun 2025 mengatur SNI wajib kaca pengaman kendaraan dan berlaku sejak 25 Oktober 2025. BPK Regulations Database
Perwakilan Resmi dalam regulasi ini memiliki kewajiban yang berkaitan dengan penunjukan produsen, merek, gudang, SIINas, serta pengajuan sertifikasi dan SPPT SNI. Kaca pengaman impor juga harus masuk ke gudang yang dikuasai Perwakilan Resmi sebelum diedarkan atau dipindahtangankan. BPK Regulations Database
Local Representative untuk Pelumas
Permenperin Nomor 8 Tahun 2025 memberlakukan SNI minyak lumas secara wajib sejak 24 Juli 2025. BPK Regulations Database
Produsen di Luar Negeri harus memiliki Perwakilan Resmi. Perwakilan tersebut harus ditunjuk produsen, memiliki lisensi dan tanggung jawab atas merek yang relevan, menguasai gudang, dapat bertindak sebagai importir, serta mempunyai akun SIINas. BPK Regulations Database
Apakah Satu Local Representative Bisa Mewakili Banyak Produsen?
Jawabannya bergantung pada regulasi produk.
Prinsip yang ditemukan dalam beberapa regulasi terbaru adalah satu Produsen di Luar Negeri hanya dapat menunjuk satu Perwakilan Resmi. Namun, terdapat kondisi tertentu di mana satu Perwakilan Resmi dapat mewakili lebih dari satu produsen jika perusahaan-perusahaan tersebut mempunyai hubungan dalam satu kelompok usaha yang memenuhi persyaratan.
Pada minyak lumas, misalnya, Perwakilan Resmi pada prinsipnya mewakili satu Produsen di Luar Negeri, dengan pengecualian tertentu untuk struktur induk dan anak perusahaan. Produsen di luar negeri sendiri hanya dapat menunjuk satu Perwakilan Resmi. BPK Regulations Database
Ketentuan grup perusahaan perlu dibuktikan menggunakan dokumen yang sesuai dan tidak sebaiknya diasumsikan berlaku tanpa pemeriksaan terhadap regulasi produk.
Apakah Local Representative Bisa Diganti?
Penggantian Local Representative perlu direncanakan dengan sangat hati-hati.
Pada beberapa regulasi SNI wajib, pergantian Perwakilan Resmi sebelum masa berlaku Sertifikat SNI berakhir dapat mengakibatkan Sertifikat SNI dinyatakan berakhir.
Untuk minyak lumas, Permenperin Nomor 8 Tahun 2025 secara eksplisit menetapkan bahwa jika Produsen di Luar Negeri mengganti Perwakilan Resmi sebelum masa berlaku Sertifikat SNI berakhir, Sertifikat SNI dinyatakan berakhir masa berlakunya. BPK Regulations Database
Ketentuan serupa juga terdapat dalam regulasi ban. BPK Regulations Database
Oleh karena itu, produsen luar negeri sebaiknya tidak memilih Local Representative hanya berdasarkan kebutuhan sertifikasi awal. Kemampuan pihak tersebut untuk mendukung kepatuhan produk selama masa berlaku sertifikat juga perlu dipertimbangkan.
Tanggung Jawab Local Representative Setelah Sertifikat Terbit
Peran Local Representative tidak berhenti ketika Sertifikat SNI diterbitkan.
Pada produk tertentu, Perwakilan Resmi bertanggung jawab terhadap jaminan mutu produk yang diedarkan. Regulasi ban, misalnya, menetapkan tanggung jawab Perwakilan Resmi terhadap jaminan mutu ban yang diedarkan dengan merek Produsen di Luar Negeri. BPK Regulations Database
Local Representative juga dapat perlu menangani:
- SPPT SNI.
- Perpanjangan SPPT SNI.
- Surveilans sertifikasi.
- Koordinasi pengujian.
- Audit fasilitas luar negeri.
- Perubahan merek.
- Perubahan tipe atau model.
- Perubahan importir.
- Pengelolaan gudang.
- Kepatuhan penggunaan Tanda SNI.
Karena itu, fungsi Local Representative sebaiknya dipandang sebagai tanggung jawab compliance jangka menengah dan panjang, bukan sekadar penggunaan nama badan hukum pada saat pengajuan.
Perubahan Importir Setelah Sertifikasi
Produsen luar negeri juga perlu memperhatikan perubahan struktur importir.
Pada minyak lumas, apabila terdapat perubahan importir atau data importir sebelum masa berlaku Sertifikat SNI berakhir, Perwakilan Resmi harus mengajukan perubahan terhadap Sertifikat SNI yang telah diterbitkan. BPK Regulations Database
Ketentuan semacam ini menunjukkan bahwa data dalam sertifikasi harus tetap konsisten dengan struktur distribusi produk yang sebenarnya.
Sebelum menunjuk importir baru, perusahaan sebaiknya memeriksa apakah perubahan tersebut perlu diberitahukan atau diproses sebagai perubahan Sertifikat SNI.
Biaya Local Representative Indonesia
Tidak terdapat satu tarif resmi yang berlaku untuk seluruh layanan Local Representative Indonesia.
Biaya dapat dipengaruhi oleh jenis produk, ruang lingkup tanggung jawab, masa kerja sama, persyaratan gudang, lisensi merek, administrasi SIINas, koordinasi importasi, surveilans, perubahan sertifikat, dan tingkat dukungan terhadap proses sertifikasi.
Perusahaan juga perlu membedakan antara biaya Local Representative dan biaya lain seperti:
- Biaya LSPro.
- Biaya pengujian laboratorium.
- Biaya audit pabrik.
- Tiket dan akomodasi auditor.
- Biaya penerjemahan dokumen.
- Legalisasi dokumen.
- Biaya gudang.
- Biaya pencatatan lisensi merek.
- Biaya importasi.
- Biaya surveilans.
Karena itu, estimasi biaya Local Representative sebaiknya dibuat setelah produk dan regulasi yang berlaku diketahui.
Berapa Lama Menyiapkan Local Representative Indonesia?
Tidak terdapat satu waktu penyelesaian yang sama untuk setiap proyek.
Waktu persiapan dapat dipengaruhi oleh kesiapan badan hukum di Indonesia, dokumen produsen luar negeri, proses penunjukan, lisensi merek, pencatatan lisensi, gudang, SIINas, serta kelengkapan dokumen lain yang dipersyaratkan.
Apabila produsen baru mulai menyiapkan Perwakilan Resmi setelah proses SNI berjalan, sertifikasi dapat tertunda karena sejumlah dokumen Perwakilan Resmi merupakan bagian dari persyaratan permohonan.
Karena itu, struktur Local Representative sebaiknya dipersiapkan bersamaan dengan regulatory assessment dan sebelum permohonan sertifikasi resmi diajukan.
Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Memilih Local Representative Indonesia
Produsen luar negeri sebaiknya mengevaluasi Local Representative berdasarkan kemampuan pihak tersebut menjalankan kewajiban regulasi, bukan hanya kesediaannya menjadi pihak yang ditunjuk.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:
- Memiliki badan hukum Indonesia yang sesuai.
- Memiliki perizinan berusaha yang diperlukan.
- Memahami regulasi produk.
- Memahami proses Sertifikat SNI.
- Memahami proses SPPT SNI.
- Memiliki atau mampu memenuhi persyaratan gudang.
- Memiliki akun SIINas.
- Mampu mengelola lisensi merek.
- Mampu berkoordinasi dengan LSPro.
- Mampu berkoordinasi dengan laboratorium.
- Memahami proses surveilans.
- Mampu mengelola perubahan sertifikasi.
- Memahami hubungan dengan importir.
- Mampu mendukung audit produsen luar negeri.
- Memiliki kemampuan compliance selama masa berlaku sertifikat.
Pemilihan yang tepat penting karena pada produk tertentu perubahan Perwakilan Resmi dapat berdampak langsung pada keberlakuan Sertifikat SNI.
Kesimpulan
Local Representative Indonesia merupakan elemen penting bagi banyak Produsen di Luar Negeri yang ingin memperoleh sertifikasi SNI dan memasarkan produk tertentu di Indonesia. Dalam berbagai regulasi SNI wajib Kementerian Perindustrian, istilah resminya adalah Perwakilan Resmi.
Perwakilan Resmi dapat memiliki tanggung jawab yang mencakup penunjukan resmi oleh produsen, lisensi merek, penguasaan gudang, akun SIINas, koordinasi Sertifikat SNI, SPPT SNI, importir, surveilans, dan jaminan mutu produk. Namun, persyaratan yang tepat harus diperiksa berdasarkan regulasi masing-masing produk. BPK Regulations Database
Produsen luar negeri sebaiknya menentukan struktur Local Representative sebelum mengajukan sertifikasi karena perubahan Perwakilan Resmi pada beberapa produk dapat memengaruhi keberlakuan Sertifikat SNI.
Hubungi Kami
Biruni Consulting membantu perusahaan dalam proses Local Representative Indonesia secara profesional dan sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.
Layanan kami meliputi:
- Konsultasi regulasi.
- Identifikasi standar yang berlaku.
- Persiapan dokumen sertifikasi.
- Pendampingan pengujian laboratorium.
- Pengurusan sertifikasi hingga penerbitan sertifikat.
Biruni Consulting dapat membantu Produsen di Luar Negeri dalam memahami struktur Perwakilan Resmi, persyaratan merek, gudang, SIINas, importir, dan sertifikasi SNI berdasarkan produk yang akan dipasarkan di Indonesia.
Hubungi Biruni Consulting untuk konsultasi Local Representative Indonesia, Official Representative, sertifikasi SNI produk impor, dan proses kepatuhan produk di Indonesia.
