Panduan memahami izin, Sertifikasi DJID, dan perizinan spektrum untuk perangkat telekomunikasi di Indonesia
Istilah “Izin DJID” sering digunakan secara umum oleh importer, distributor, manufacturer, dan pemilik produk wireless untuk menyebut persetujuan yang berhubungan dengan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Namun, secara regulasi tidak terdapat satu jenis dokumen tunggal bernama “Izin DJID” yang berlaku untuk semua perangkat.
Untuk produk seperti Bluetooth device, WiFi appliance, router, modem, IoT device, wireless accessory, atau perangkat radio lainnya, kebutuhan compliance dapat berupa Sertifikat alat/perangkat telekomunikasi, penggunaan spektrum berdasarkan Izin Kelas, atau pada aplikasi tertentu izin penggunaan spektrum seperti Izin Stasiun Radio (ISR) atau Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR). Direktorat Layanan Infrastruktur Digital DJID memang mempunyai tugas yang mencakup layanan perizinan spektrum dan sertifikasi alat/perangkat telekomunikasi. Infradigital
Karena itu, langkah pertama bukan sekadar bertanya “bagaimana mendapatkan Izin DJID”, tetapi menentukan jenis perangkat, radio technology, frekuensi, daya pancar, dan cara penggunaan spektrumnya.
Istilah Izin DJID dalam Praktik
Dalam komunikasi bisnis, supplier luar negeri dapat meminta dokumen seperti “DJID approval”, “Postel license”, atau “SDPPI approval”.
Untuk produk komersial, yang sebenarnya sering dimaksud adalah Sertifikat DJID/SDPPI untuk alat atau perangkat telekomunikasi.
Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2024 menetapkan bahwa perangkat yang telah memenuhi Standar Teknis berdasarkan hasil pengujian dibuktikan dengan Sertifikat. Regulasi tersebut juga mengatur proses permohonan Sertifikat untuk pelaku usaha melalui OSS yang terintegrasi dengan fasilitas layanan Sertifikasi. JDIH Kemkomdigi
Jadi, untuk banyak produk wireless yang akan dijual di Indonesia, istilah yang lebih tepat adalah Sertifikasi DJIDdaripada sekadar “izin DJID”.
Sertifikat DJID untuk Perangkat
Sertifikat DJID membuktikan bahwa perangkat telah memenuhi Standar Teknis yang berlaku berdasarkan proses pengujian.
Pemenuhan Standar Teknis dilakukan untuk merek, tipe, dan negara asal pembuatan perangkat. Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2024 juga menyatakan bahwa merek dan tipe yang sama tetapi berasal dari negara pembuatan berbeda memerlukan Sertifikat yang berbeda. JDIH Kemkomdigi
Database resmi e-Sertifikasi saat ini menampilkan Sertifikat yang sah dengan nomor seperti 128618/DJID/2026, sehingga nomenklatur DJID telah digunakan pada Sertifikat baru. e-Sertifikasi
Izin Spektrum Berbeda dari Sertifikat Perangkat
Sertifikat perangkat dan izin penggunaan spektrum merupakan dua konsep yang perlu dibedakan.
Peraturan mengenai penggunaan spektrum mengenal tiga bentuk utama izin, yaitu:
- Izin Pita Frekuensi Radio atau IPFR.
- Izin Stasiun Radio atau ISR.
- Izin Kelas.
JDIH Komdigi menjelaskan bahwa IPFR merupakan izin penggunaan dalam bentuk pita frekuensi, ISR merupakan izin penggunaan dalam bentuk kanal frekuensi, sedangkan Izin Kelas melekat pada perangkat yang telah memenuhi Standar Teknis dan digunakan berdasarkan persyaratan tertentu. JDIH Kemkomdigi
Karena itu, mempunyai Sertifikat DJID tidak berarti setiap produk memerlukan ISR secara terpisah.
Apa yang Dimaksud Izin Kelas?
Izin Kelas merupakan mekanisme penggunaan spektrum yang melekat pada perangkat yang memenuhi Standar Teknis dan digunakan sesuai persyaratan teknis yang ditentukan.
Permenkominfo Nomor 2 Tahun 2023 mendefinisikan Izin Kelas sebagai izin penggunaan spektrum frekuensi radio yang melekat pada alat/perangkat telekomunikasi yang telah memenuhi Standar Teknis dan digunakan berdasarkan persyaratan tertentu. Regulasi tersebut kemudian diubah melalui Permenkomdigi Nomor 2 Tahun 2025, yang saat ini berstatus berlaku. JDIH Kemkomdigi
Konsep ini penting untuk memahami produk seperti Bluetooth, WiFi/RLAN, Short Range Device, dan berbagai radio lain yang menggunakan pita berdasarkan Izin Kelas.
Izin Kelas tidak berarti perangkat bebas Sertifikasi. Perangkat tetap perlu memenuhi applicable Technical Standard dan persyaratan Sertifikasi apabila termasuk dalam ruang lingkup yang diwajibkan.
WiFi dan Izin DJID
Perangkat WiFi perlu dinilai dari sisi Sertifikasi perangkat sekaligus ketentuan spektrum berdasarkan Izin Kelas.
Saat ini Kepmenkomdigi Nomor 12 Tahun 2025 mengatur spektrum frekuensi berdasarkan Izin Kelas sekaligus Standar Teknis untuk perangkat Radio Local Area Network atau RLAN. Regulasi tersebut berstatus berlaku. JDIH Kemkomdigi
Produk yang perlu diperhatikan dapat berupa router, access point, smart appliance, smart TV, printer WiFi, IoT gateway, laptop accessory, atau produk lain yang mempunyai fungsi RLAN.
Importer tetap perlu memeriksa supported frequency band, transmitter power, antenna, module, firmware, dan RF test report.
Bluetooth dan Short Range Device
Perangkat Bluetooth juga umumnya terkait dengan framework Short Range Device dan penggunaan spektrum berdasarkan ketentuan kelas yang berlaku.
Produk dapat berupa headset, keyboard, mouse, smart appliance, MIDI controller, drawing tablet, tracker, sensor, wearable, atau perangkat lainnya.
Tidak tepat menganggap Bluetooth bebas compliance hanya karena daya pancarnya rendah atau jangkauannya pendek.
Assessment tetap perlu memastikan teknologi radio, frequency configuration, transmission power, applicable Technical Standard, serta kelayakan LHU/test report sebelum Sertifikat diajukan.
Kapan ISR Diperlukan?
Izin Stasiun Radio atau ISR berbeda dari Sertifikat produk.
ISR merupakan izin penggunaan spektrum dalam bentuk kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu. JDIH Komdigi mencantumkan ISR sebagai salah satu jenis izin penggunaan spektrum bersama IPFR dan Izin Kelas. JDIH Kemkomdigi
Karena itu, tidak semua perangkat radio memerlukan ISR individual.
Perangkat yang bekerja sesuai ketentuan Izin Kelas mempunyai mekanisme berbeda dari radio yang menggunakan kanal atau assignment frekuensi tertentu. Bahkan Permenkominfo Nomor 2 Tahun 2023 mengatur bahwa untuk kondisi tertentu penggunaan spektrum di luar ketentuan teknis operasional Izin Kelas dapat membutuhkan ISR. JDIH Kemkomdigi
Jenis izin harus ditentukan berdasarkan penggunaan spektrum yang sebenarnya.
Dokumen Sertifikasi DJID
Untuk produk komersial yang memerlukan Sertifikat, portal e-Sertifikasi NextGen saat ini mencantumkan NIB dan akses OSS sebagai bagian dari persyaratan umum pemohon pelaku usaha.
Dokumen teknis utama antara lain LHU/test report yang diterbitkan oleh balai uji dalam negeri yang ditetapkan atau balai uji luar negeri yang diakui, serta technical specification perangkat. e-Sertifikasi
Untuk assessment awal, perusahaan sebaiknya menyiapkan foto produk, brand, exact model, datasheet, user manual, RF specification, operating frequency, transmission power, module datasheet, antenna information, dan RF test report yang tersedia.
Exact requirement kemudian ditentukan berdasarkan jenis applicant dan konfigurasi perangkat.
Applicant Sertifikat DJID
Tidak setiap foreign manufacturer dapat begitu saja menjadi applicant dengan menggunakan identitas perusahaan luar negeri.
Portal e-Sertifikasi saat ini mengenal beberapa kategori pemohon pelaku usaha, termasuk pemegang merek yang terdaftar di Indonesia, perwakilan/distributor pemegang merek, pembuat atau perakit untuk pemegang merek, pembuat/perakit, dan perusahaan yang menggunakan perangkat untuk keperluan sendiri. e-Sertifikasi
Karena itu, sebelum permohonan dilakukan perlu dipastikan hubungan antara:
applicant → brand owner → manufacturer → model → country of manufacture → RF test report.
Struktur yang salah sejak awal dapat menyebabkan masalah administratif walaupun report teknis produk sebenarnya tersedia.
CE atau FCC Bukan Izin DJID
Supplier sering memberikan CE, FCC, RED, ETSI, atau international laboratory report lalu menganggap dokumen tersebut sudah cukup untuk Indonesia.
Dokumen tersebut dapat sangat berguna untuk technical assessment, tetapi tidak otomatis sama dengan Sertifikat DJID.
Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2024 mensyaratkan pemenuhan Standar Teknis melalui pengujian, sedangkan portal e-Sertifikasi mensyaratkan LHU dari laboratory yang memenuhi mekanisme pengakuan yang berlaku. JDIH Kemkomdigi
Karena itu, existing report perlu direview terhadap exact model, frequency, transmission power, antenna, applicable Indonesian standard, dan laboratory eligibility.
Izin Kelas Tidak Menggantikan Sertifikasi
Ini merupakan salah satu hal yang sering menimbulkan kesalahpahaman.
Jika suatu pita dapat digunakan berdasarkan Izin Kelas, bukan berarti perangkat dapat langsung diimpor dan dipasarkan tanpa Sertifikat.
Definisi Izin Kelas sendiri menyebut bahwa izin tersebut melekat pada perangkat yang telah memenuhi Standar Teknisdan digunakan berdasarkan persyaratan tertentu. JDIH Kemkomdigi
Sementara itu, Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2024 menetapkan bahwa perangkat yang memenuhi Standar Teknis berdasarkan pengujian dibuktikan dengan Sertifikat. JDIH Kemkomdigi
Dengan demikian, spectrum authorization dan device certification harus dibaca bersama, bukan dianggap saling menggantikan.
Apakah Semua Produk Wireless Memerlukan Izin yang Sama?
Tidak.
Bluetooth headset, WiFi router, cellular modem, handheld radio, microwave link, satellite equipment, radar, smart appliance, dan IoT sensor dapat mempunyai regulatory pathway yang berbeda.
Sebagian menggunakan pita berdasarkan Izin Kelas, sementara aplikasi radio tertentu dapat berkaitan dengan ISR atau izin spektrum lainnya.
Karena itu, menentukan “Izin DJID” hanya berdasarkan HS Code atau nama komersial produk dapat menghasilkan kesimpulan yang salah.
Technical assessment harus melihat fungsi transmitter/receiver dan penggunaan spektrumnya.
Assessment Sebelum Import
Assessment idealnya dilakukan sebelum purchase order atau commercial shipment.
Satu produk global dapat mempunyai regional variant dengan frequency band, antenna, firmware, transmission power, manufacturing country, atau wireless module yang berbeda.
Untuk menentukan kebutuhan DJID, setidaknya perlu dipastikan:
exact model, radio technology, frequency, transmission power, module, antenna, manufacturer, manufacturing country, dan available test report.
Setelah itu baru dapat ditentukan apakah produk memerlukan Sertifikat DJID, menggunakan spectrum berdasarkan Izin Kelas, membutuhkan jenis izin spektrum lain, atau mempunyai kondisi compliance khusus.
Kesimpulan
“Izin DJID” merupakan istilah yang sering digunakan secara luas, tetapi tidak merujuk pada satu jenis izin universal untuk seluruh perangkat wireless.
Dalam konteks produk yang akan dipasarkan di Indonesia, dokumen yang paling sering dimaksud adalah Sertifikat DJID/SDPPI yang membuktikan pemenuhan Standar Teknis perangkat. Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2024 menetapkan bahwa pemenuhan Standar Teknis berdasarkan pengujian dibuktikan dengan Sertifikat. JDIH Kemkomdigi
Untuk penggunaan spektrum, terdapat IPFR, ISR, dan Izin Kelas. Produk seperti RLAN/WiFi dapat menggunakan spektrum berdasarkan framework Izin Kelas, tetapi Izin Kelas tidak berarti perangkat otomatis bebas dari Sertifikasi. JDIH Kemkomdigi
Karena DJID menangani baik layanan perizinan spektrum maupun sertifikasi alat/perangkat telekomunikasi, jenis approval yang diperlukan harus ditentukan dari fungsi perangkat dan penggunaan spektrum yang sebenarnya. Infradigital
Hubungi Biruni Consulting
Biruni Consulting membantu assessment dan sertifikasi DJID/SDPPI untuk perangkat telekomunikasi dan berbagai produk wireless yang akan diimpor atau dipasarkan di Indonesia.
Layanan kami meliputi:
- Assessment kebutuhan sertifikasi DJID/SDPPI.
- Assessment transmitter dan receiver.
- Review spesifikasi RF.
- Analisis frekuensi dan daya pancar.
- Review dokumen teknis.
- Persiapan dokumen sertifikasi.
- Koordinasi pengujian apabila diperlukan.
- Pendampingan Sertifikasi DJID/SDPPI.
Jika Anda memiliki perangkat telekomunikasi atau produk wireless, Anda dapat menyiapkan foto produk, merek, model, datasheet, spesifikasi RF, dan datasheet modul wireless untuk dilakukan assessment awal terhadap kebutuhan Sertifikasi Postel.
