Panduan impor smartwatch ke Indonesia dari sisi HS Code, Sertifikasi Postel/DJID, Bluetooth, WiFi, cellular, dan dokumen teknis
Import smart watch atau smartwatch ke Indonesia perlu memperhatikan lebih dari sekadar proses kepabeanan. Berbeda dengan jam tangan konvensional, smartwatch umumnya memiliki fungsi telekomunikasi seperti Bluetooth, WiFi, NFC, GPS/GNSS, bahkan cellular LTE/5G melalui SIM atau eSIM.
Karena itu, sebelum shipment dilakukan, importer sebaiknya mengidentifikasi exact model, wireless technology, operating frequency, transmission power, module, antenna, supported cellular bands, RF test report, serta klasifikasi barang yang digunakan.
Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2024 berlaku terhadap alat/perangkat telekomunikasi maupun perangkat lain yang mempunyai fitur telekomunikasi yang dibuat, dirakit, atau dimasukkan ke Indonesia untuk diperdagangkan atau digunakan. Pemenuhan Standar Teknis dibuktikan dengan Sertifikat. JDIH Komdigi
Smartwatch Bukan Sekadar Jam Tangan
Smartwatch dapat mempunyai beberapa fungsi sekaligus.
Selain menampilkan waktu, produk dapat digunakan untuk menerima notification, melakukan pairing dengan smartphone, memonitor aktivitas, terhubung ke WiFi, melakukan pembayaran berbasis NFC, menerima lokasi GNSS, atau berkomunikasi langsung melalui jaringan cellular.
Karena itu, assessment import tidak sebaiknya hanya melihat bentuk produk sebagai “jam tangan”.
Fungsi wireless yang terdapat di dalam perangkat menjadi bagian penting untuk menentukan kebutuhan Sertifikasi DJID/SDPPI.
Smartwatch dengan Bluetooth
Hampir seluruh smartwatch modern mempunyai Bluetooth untuk terhubung ke smartphone.
Bluetooth dapat digunakan untuk notification, synchronization, phone call audio, music control, data aktivitas, firmware update, atau pengaturan melalui aplikasi.
KM Kominfo Nomor 260 Tahun 2024 menetapkan Standar Teknis Short Range Devices dan mendefinisikan Bluetooth IEEE 802.15.1 sebagai komunikasi data jarak pendek pada pita 2400–2483,5 MHz. s3.sertifikasi.postel.go.id
Assessment perlu melihat Bluetooth version, module atau chipset, transmission power, antenna, serta konfigurasi radio pada exact model yang akan diimpor.
Smartwatch dengan WiFi
Beberapa smartwatch mempunyai WiFi agar dapat mengakses internet atau melakukan synchronization tanpa harus selalu terhubung ke smartphone.
WiFi perlu dinilai terpisah dari Bluetooth.
Untuk perangkat Radio Local Area Network, Kepmenkomdigi Nomor 12 Tahun 2025 menetapkan spektrum berdasarkan izin kelas sekaligus Standar Teknis RLAN. Regulasi tersebut mencakup persyaratan teknis untuk radio WiFi yang dibuat, dirakit, dimasukkan, diperdagangkan, atau digunakan di Indonesia. s3.sertifikasi.postel.go.id
Jika smartwatch mempunyai Bluetooth dan WiFi sekaligus, kedua interface perlu tercantum dalam technical assessment.
Smartwatch dengan Cellular
Smartwatch tertentu menggunakan SIM card atau eSIM sehingga dapat terhubung langsung ke jaringan operator tanpa smartphone.
Produk seperti ini dapat mendukung GSM, WCDMA, LTE, atau 5G sesuai module dan regional variant yang digunakan.
Untuk teknologi GSM dan IMT-2000, Standar Teknis saat ini diatur dalam Kepmenkomdigi Nomor 45 Tahun 2025. JDIH Komdigi
Sementara untuk LTE dan IMT-2020/5G, acuan yang berlaku adalah Kepmenkomdigi Nomor 569 Tahun 2025. JDIH Komdigi
Karena itu, smartwatch versi Bluetooth-only dan smartwatch LTE sebaiknya tidak dianggap mempunyai ruang lingkup Sertifikasi yang sama.
Regional Variant Perlu Diperiksa
Smartwatch sering diproduksi dalam beberapa regional variant.
Nama komersial dan desain casing dapat sama, tetapi supported cellular bands, WiFi configuration, NFC, firmware, atau model number dapat berbeda untuk pasar Amerika, Eropa, China, dan Asia.
Hal ini penting karena Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2024 mengatur pemenuhan Standar Teknis berdasarkan merek, tipe, dan negara asal pembuatan melalui pengujian dan Sertifikat. JDIH Komdigi
Importer sebaiknya memastikan exact model number pada purchase order sama dengan model yang akan digunakan dalam proses Sertifikasi.
GPS dan GNSS pada Smartwatch
GPS/GNSS sering digunakan untuk fitness tracking, navigation, running, cycling, dan location services.
Fungsi GNSS pada smartwatch umumnya bekerja sebagai receiver yang menerima sinyal navigasi satelit.
Hal ini perlu dibedakan dari Bluetooth, WiFi, NFC, atau cellular yang mempunyai fungsi komunikasi radio aktif.
Karena itu, assessment sebaiknya memetakan seluruh fungsi radio secara terpisah, bukan menyimpulkan kewajiban Sertifikasi hanya karena produk mempunyai GPS.
NFC pada Smartwatch
NFC dapat digunakan untuk payment, pairing, digital key, access control, atau fungsi contactless lainnya.
KM Kominfo Nomor 260 Tahun 2024 memasukkan Near Field Communication dalam kelompok Short Range Device. s3.sertifikasi.postel.go.id
Jika smartwatch mempunyai NFC selain Bluetooth dan WiFi, NFC juga perlu dimasukkan dalam RF mapping.
Satu smartwatch dapat mempunyai beberapa radio dengan frequency dan power yang berbeda.
Apakah Smartwatch Memerlukan Sertifikasi Postel?
Untuk smartwatch yang mempunyai active telecommunications functions seperti Bluetooth, WiFi, NFC, atau cellular, kebutuhan Sertifikasi DJID/SDPPI perlu dilakukan assessment terhadap exact product.
Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan bahwa perangkat telekomunikasi maupun perangkat lain yang mempunyai fitur telekomunikasi yang dimasukkan untuk diperdagangkan atau digunakan di Indonesia wajib memenuhi Standar Teknis yang berlaku. JDIH Komdigi
Karena itu, smartwatch wireless tidak sebaiknya diperlakukan seperti jam tangan konvensional tanpa melakukan technical review.
Sertifikat Bluetooth Saja Belum Tentu Cukup
Jika smartwatch mempunyai Bluetooth, WiFi, NFC, dan LTE, seluruh fungsi radio yang aktif perlu diperiksa.
Tidak tepat menggunakan dokumen Bluetooth saja apabila final product juga mempunyai WiFi atau cellular.
Sertifikat perangkat yang diterbitkan DJID pada 2026 menunjukkan praktik bahwa satu perangkat multi-radio dapat mempunyai beberapa referensi Standar Teknis sekaligus, misalnya SRD untuk Bluetooth/NFC, RLAN untuk WiFi, serta standar cellular untuk GSM/LTE/5G. e-Sertifikasi NextGen
Prinsip yang sama penting untuk smartwatch dengan beberapa radio interface.
Apakah Module yang Sudah Diuji Bisa Digunakan?
Smartwatch menggunakan integrated chipset atau wireless module yang mungkin sudah mempunyai test report.
Dokumen module dapat membantu proses assessment, tetapi tidak otomatis berarti final smartwatch sudah tercakup.
Portal e-Sertifikasi NextGen saat ini mewajibkan perangkat yang menggunakan LHU module untuk menyiapkan block diagram, foto posisi module di dalam perangkat, serta surat pernyataan penggunaan module yang menghubungkan merek dan tipe module dengan merek, tipe, dan varian final product. e-Sertifikasi NextGen
Antenna, firmware, power setting, dan radio function final smartwatch tetap perlu diperiksa.
Dokumen untuk Sertifikasi Smartwatch
Untuk permohonan Sertifikat baru, e-Sertifikasi saat ini mencantumkan beberapa persyaratan umum, termasuk:
- NIB dan akses OSS.
- Laporan Hasil Uji atau test report.
- Dokumen spesifikasi teknis.
- Declaration of Conformity.
- Foto berwarna yang menunjukkan merek dan model/tipe.
- Pernyataan kebenaran dan kelengkapan dokumen.
LHU harus berasal dari balai uji dalam negeri yang ditetapkan atau balai uji luar negeri yang diakui sesuai ketentuan. e-Sertifikasi NextGen
Untuk smartwatch, importer sebaiknya juga menyiapkan wireless specification, supported bands, antenna information, user manual, dan module datasheet.
Bagaimana dengan IMEI Smartwatch LTE?
Smartwatch cellular dapat mempunyai modem dan identitas jaringan seluler, tetapi persyaratan IMEI tidak sebaiknya langsung disamakan dengan smartphone.
Pada persyaratan e-Sertifikasi yang berlaku saat ini, dokumen khusus berupa deklarasi jaminan keamanan IMEI dan daftar IMEI secara eksplisit disebut untuk pesawat telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet. Smartwatch tidak disebut secara khusus pada ketentuan tersebut. e-Sertifikasi NextGen
Karena itu, untuk smartwatch LTE atau eSIM, classification perangkat perlu diperiksa terlebih dahulu sebelum menyimpulkan bahwa seluruh prosedur IMEI HKT berlaku.
Bagaimana dengan SAR?
Smartwatch digunakan sangat dekat dengan tubuh sehingga aspek RF exposure dapat menjadi pertanyaan penting.
Namun, Kepmenkomdigi Nomor 197 Tahun 2026 tentang batas Specific Absorption Rate secara spesifik mengatur perangkat telekomunikasi telepon seluler dan komputer tablet. s3.sertifikasi.postel.go.id
Karena itu, persyaratan SAR berdasarkan keputusan tersebut tidak sebaiknya otomatis diterapkan pada seluruh smartwatch hanya karena perangkat dikenakan di pergelangan tangan.
Exact classification dan Technical Standard yang berlaku untuk produk tetap perlu diperiksa.
HS Code Smartwatch
HS Code smartwatch sebaiknya ditentukan berdasarkan spesifikasi dan karakter produk yang sebenarnya.
Jangan otomatis menggunakan HS untuk jam tangan konvensional hanya karena produk dikenakan di pergelangan tangan. Smartwatch dapat mempunyai fungsi komunikasi data yang sangat dominan sehingga klasifikasi perlu diperiksa terhadap BTKI dan Ketentuan Umum Interpretasi HS.
Bea Cukai menjelaskan bahwa BTKI merupakan referensi resmi untuk klasifikasi barang, tarif bea masuk, pajak impor, dan kebijakan larangan/pembatasan. Dokumen impor sejak berlakunya BTKI 2022 menggunakan struktur klasifikasi tersebut. Beacukai
Kerangka tarif tersebut juga telah mengalami perubahan terbaru melalui PMK Nomor 68 Tahun 2026, yang berlaku sejak 9 Oktober 2026. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Karena itu, HS final sebaiknya dikonfirmasi berdasarkan datasheet, communication functions, dan actual product sebelum PIB dibuat.
HS Code dan Sertifikasi Postel Bukan Hal yang Sama
HS Code digunakan untuk klasifikasi kepabeanan.
Sementara Sertifikasi DJID/Postel berkaitan dengan pemenuhan Standar Teknis perangkat telekomunikasi.
Satu HS Code tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk menentukan apakah smartwatch memerlukan Sertifikasi.
Sebaliknya, adanya Bluetooth atau LTE juga tidak otomatis menentukan HS Code final.
Importer perlu melakukan dua assessment yang berbeda: customs classification dan telecommunications compliance.
Import Smartwatch untuk Dijual
Untuk commercial import, assessment sebaiknya dilakukan sebelum purchase order dan shipment.
Hal yang perlu dipastikan antara lain exact brand dan model, negara asal, Bluetooth/WiFi/cellular configuration, supported frequency bands, RF test reports, certificate strategy, applicant, serta HS classification.
Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2024 mengatur bahwa perangkat yang dimasukkan untuk diperdagangkan atau digunakan di Indonesia harus memenuhi Standar Teknis, dan pemenuhan tersebut dibuktikan dengan Sertifikat. JDIH Komdigi
Karena itu, certification planning idealnya dilakukan sebelum barang tiba di Indonesia.
Bagaimana dengan Smartwatch untuk Pemakaian Pribadi?
Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2024 menyediakan pengecualian Sertifikat untuk barang bawaan atau barang yang dikirim melalui penyelenggara pos yang digunakan untuk keperluan sendiri, tidak diperdagangkan, dan bukan untuk tujuan komersial, untuk perangkat yang memenuhi kategori dan jumlah yang ditentukan dalam regulasi. Untuk customer premises equipment, batas yang disebutkan adalah paling banyak 2 unit. JDIH Komdigi
Namun, apakah suatu smartwatch masuk kategori CPE untuk tujuan ketentuan tersebut sebaiknya dikonfirmasi berdasarkan exact configuration dan mekanisme importnya.
Pengecualian penggunaan pribadi juga tidak dapat dijadikan dasar untuk commercial shipment.
Label Setelah Sertifikasi
Smartwatch yang telah memperoleh Sertifikat juga perlu memenuhi kewajiban regulatory marking.
Portal e-Sertifikasi saat ini menyatakan pemegang Sertifikat wajib menerapkan Label, QR Code, dan Tanda Peringatan pada perangkat dan kemasan sesuai ketentuan serta melaporkan implementasinya paling lama 30 hari kerja sejak Sertifikat diterbitkan. e-Sertifikasi NextGen
Karena body smartwatch mempunyai area yang sangat terbatas, aspek labeling sebaiknya dipertimbangkan sejak product planning dan packaging design.
Masa Berlaku Sertifikat
Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2024 mengatur bahwa Sertifikat tidak berbatas waktu.
Namun, pemilik Sertifikat hanya dapat membuat, merakit, atau memasukkan perangkat untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di Indonesia paling lama 3 tahun sejak Sertifikat diterbitkan. JDIH Komdigi
Apabila kegiatan komersial dilanjutkan setelah periode tersebut, pemenuhan kembali Standar Teknis dan kebutuhan Sertifikat baru perlu diperhatikan.
Hal ini penting untuk smartwatch yang mempunyai product lifecycle panjang atau shipment berulang.
Checklist Sebelum Import Smartwatch
Sebelum melakukan shipment komersial, importer sebaiknya memastikan:
- Exact brand dan model number.
- Negara asal pembuatan.
- Bluetooth, WiFi, NFC, GNSS, dan cellular functions.
- Supported cellular bands apabila menggunakan SIM/eSIM.
- Operating frequency dan transmission power.
- Module dan antenna specification.
- RF test reports.
- Status Sertifikasi DJID/SDPPI.
- HS Code dan ketentuan import terkait.
Satu product name dapat mempunyai beberapa regional variant, sehingga informasi supplier perlu dibandingkan dengan actual unit yang akan dikirim.
Mengapa Assessment Sebelum Purchase Order Penting?
Masalah paling umum terjadi ketika supplier memberikan datasheet untuk satu regional variant tetapi mengirimkan model berbeda.
Perubahan kecil pada model suffix dapat berarti cellular bands, WiFi configuration, NFC, module, antenna, atau firmware berbeda.
Assessment sebelum purchase order membantu memastikan test report dan certification strategy sesuai dengan actual product.
Hal tersebut juga membantu menghindari masalah ketika barang sudah berada di pelabuhan tetapi Sertifikat atau technical documentation belum sesuai.
Kesimpulan
Import smart watch ke Indonesia perlu melihat dua aspek utama, yaitu kepabeanan dan compliance perangkat telekomunikasi.
Dari sisi DJID/Postel, smartwatch dapat mempunyai Bluetooth, WiFi, NFC, cellular, dan teknologi wireless lainnya yang perlu dinilai berdasarkan exact configuration dan Standar Teknis. Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2024 tetap menjadi kerangka utama Sertifikasi perangkat telekomunikasi. JDIH Komdigi
Bluetooth dapat mengacu pada Standar Teknis SRD KM Kominfo Nomor 260 Tahun 2024, RLAN/WiFi pada Kepmenkomdigi Nomor 12 Tahun 2025, serta smartwatch cellular perlu ditinjau terhadap standar GSM/IMT-2000 atau LTE/IMT-2020 yang berlaku. s3.sertifikasi.postel.go.id
Dari sisi kepabeanan, HS Code perlu ditentukan berdasarkan karakteristik aktual produk dan BTKI yang berlaku, bukan hanya karena bentuknya menyerupai jam tangan. Beacukai
Technical assessment sebelum shipment membantu menentukan HS classification, kebutuhan Sertifikasi DJID/SDPPI, kelayakan RF test report, cellular bands, dokumen applicant, dan labeling secara lebih tepat.
Hubungi Biruni Consulting
Biruni Consulting membantu assessment dan sertifikasi DJID/SDPPI untuk smartwatch dan berbagai produk wireless yang akan diimpor atau dipasarkan di Indonesia.
Layanan kami meliputi:
- Assessment kebutuhan sertifikasi DJID/SDPPI.
- Assessment modul Bluetooth.
- Review spesifikasi RF.
- Analisis frekuensi dan daya pancar.
- Review dokumen teknis.
- Persiapan dokumen sertifikasi.
- Koordinasi pengujian apabila diperlukan.
- Pendampingan Sertifikasi DJID/SDPPI.
Jika Anda memiliki smartwatch, Anda dapat menyiapkan foto produk, merek, model, datasheet, spesifikasi RF, dan datasheet modul wireless untuk dilakukan assessment awal terhadap kebutuhan Sertifikasi Postel.
