SNI Sukarela

Panduan Penerapan SNI Sukarela, Sertifikasi, Tanda SNI, LSPro, Pengujian, Product Family, dan Produk Impor

SNI Sukarela adalah penerapan Standar Nasional Indonesia yang dilakukan berdasarkan kebutuhan tanpa adanya regulasi teknis yang mewajibkan standar tersebut untuk ruang lingkup produk tertentu. Pelaku usaha dapat menggunakan SNI sukarela untuk meningkatkan kepercayaan pasar, membuktikan kualitas atau keselamatan produk, memenuhi persyaratan customer atau tender, memperkuat posisi merek, serta membangun sistem quality assurance yang lebih terstruktur.
Prinsip penerapan SNI secara sukarela mempunyai dasar yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Pasal 20–21 membedakan penerapan SNI secara sukarela dari pemberlakuan SNI secara wajib dan membuka kemungkinan bagi pelaku usaha yang telah mampu menerapkan SNI untuk mengajukan sertifikasi kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian yang diakreditasi KAN. UU tersebut hingga saat ini masih berstatus berlaku. CRPG Law Database
Ketentuan tersebut diperinci dalam PP Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, yang juga masih berstatus berlaku. PP tersebut menegaskan bahwa SNI pada dasarnya dapat diterapkan secara sukarela berdasarkan kebutuhan, sedangkan pemberlakuan wajib terjadi apabila terdapat persyaratan dari menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian. CRPG Law Database
Karena itu, sebelum mengajukan sertifikasi SNI sukarela, perusahaan sebaiknya memastikan terlebih dahulu nomor standar, status SNI, ruang lingkup produk, availability skema penilaian kesesuaian, LSPro yang mempunyai scope, model list, product family, representative sample, dan existing test report.

Apa Itu SNI Sukarela?

SNI sukarela adalah penerapan SNI yang dilakukan atas keputusan atau kebutuhan pihak yang menerapkannya, bukan karena terdapat regulasi teknis yang mewajibkan produk tersebut menggunakan standar tertentu.
PP Nomor 34 Tahun 2018 menyatakan bahwa SNI dapat diterapkan oleh pelaku usaha, kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah sesuai kebutuhan. Penerapan tersebut dapat berlaku terhadap barang, jasa, proses atau sistem, dan personal. CRPG Law Database
Dengan demikian, SNI sukarela tidak hanya berkaitan dengan produk fisik.
Suatu perusahaan dapat mempertimbangkan penerapan SNI untuk barang yang diproduksi, jasa yang disediakan, sistem yang dijalankan, proses tertentu, atau objek penilaian kesesuaian lainnya sepanjang terdapat SNI dan skema yang relevan.

Perbedaan SNI Sukarela dan SNI Wajib

Perbedaan utama berada pada dasar kewajibannya.
SNI sukarela diterapkan berdasarkan keputusan atau kebutuhan pelaku usaha. SNI wajib diterapkan karena kementerian atau lembaga berwenang telah menerbitkan regulasi yang mewajibkan standar tertentu terhadap ruang lingkup yang ditetapkan. CRPG Law Database

Aspek SNI Sukarela SNI Wajib
Dasar penerapan Kebutuhan pelaku usaha Regulasi teknis
Status awal Tidak diwajibkan regulator untuk scope tersebut Wajib untuk produk yang masuk scope
Sertifikasi Diajukan apabila perusahaan ingin membuktikan kesesuaian secara formal Harus mengikuti ketentuan regulasi
LPK/LSPro LPK terakreditasi dengan scope yang sesuai Dapat juga memerlukan penunjukan regulator
Tanda SNI Setelah sertifikasi dan persetujuan penggunaan tanda Mengikuti regulasi dan skema wajib
HS Code Dapat membantu identifikasi tetapi bukan dasar kewajiban sukarela Sering menjadi bagian penetapan ruang lingkup
Konsekuensi tidak menerapkan Umumnya bukan pelanggaran SNI wajib Dapat menghambat produksi, impor, atau peredaran produk sesuai regulasi
Namun, istilah sukarela tidak berarti proses sertifikasinya informal. Apabila perusahaan memilih mendapatkan sertifikat dan menggunakan Tanda SNI, persyaratan sertifikasi serta penggunaan tanda tetap harus dipenuhi.

Apakah Semua SNI pada Dasarnya Sukarela?

Dalam sistem nasional, penerapan SNI dilakukan secara sukarela berdasarkan kebutuhan sampai suatu SNI atau persyaratan terkait diberlakukan wajib oleh regulator untuk ruang lingkup tertentu. PP Nomor 34 Tahun 2018 secara eksplisit membedakan penerapan sukarela dengan pemberlakuan wajib oleh kementerian atau lembaga. CRPG Law Database
FAQ resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diterbitkan pada 2025 juga menjelaskan prinsip yang sama: SNI dapat diterapkan secara sukarela oleh pelaku usaha dan sertifikasi dapat diajukan kepada LPK yang terakreditasi KAN, sedangkan pemberlakuan wajib ditetapkan pemerintah untuk kepentingan tertentu. E-PPID
Karena itu, jangan menyimpulkan bahwa produk wajib sertifikasi hanya karena menemukan SNI yang sesuai di katalog.

SNI Aktif Tidak Sama dengan SNI Wajib

SNI dengan status berlaku menunjukkan bahwa dokumen tersebut masih merupakan standar nasional aktif.
Status tersebut tidak otomatis menunjukkan bahwa pemerintah mewajibkan sertifikasi terhadap semua produk yang berkaitan dengannya.
Untuk menentukan wajib atau tidak, perusahaan perlu mencari regulasi teknis dari regulator sektoral.
Misalnya, standar dapat aktif tetapi tetap diterapkan secara sukarela. Sebaliknya, regulator dapat memberlakukan standar tersebut secara wajib hanya untuk rating, HS Code, penggunaan, atau konstruksi produk tertentu.
Karena itu, assessment perlu membedakan:

  1. apakah SNI tersedia dan masih berlaku;
  2. apakah terdapat regulasi wajib; dan
  3. apakah produk aktual masuk dalam ruang lingkup regulasi tersebut.

Apakah SNI Sukarela Harus Disertifikasi?

Penerapan SNI secara sukarela dan sertifikasi SNI sukarela perlu dibedakan.
UU Nomor 20 Tahun 2014 menyatakan bahwa pelaku usaha yang telah mampu menerapkan SNI dapat mengajukan sertifikasi kepada LPK yang telah diakreditasi KAN. PP Nomor 34 Tahun 2018 menggunakan mekanisme serupa dan menyatakan LPK memberikan sertifikat kepada pemohon yang memenuhi persyaratan SNI. CRPG Law Database
Artinya, perusahaan dapat menggunakan standar sebagai technical reference internal tanpa otomatis berarti produknya bersertifikat.
Namun, apabila perusahaan ingin menyatakan produknya bersertifikat SNI atau menggunakan Tanda SNI, conformity assessment dan persetujuan yang sesuai perlu diselesaikan.

Mengapa Perusahaan Mengambil SNI Sukarela?

Keputusan melakukan sertifikasi SNI sukarela biasanya didorong oleh kebutuhan bisnis.
Perusahaan dapat ingin memberikan bukti independen bahwa produk telah memenuhi standar nasional, meningkatkan customer confidence, menunjukkan quality commitment, atau membedakan produk dari kompetitor.
Sertifikat juga dapat membantu apabila customer, project owner, distributor, marketplace tertentu, atau tender meminta evidence of conformity walaupun pemerintah belum menjadikan SNI tersebut wajib.
Dalam kondisi ini, istilah sukarela secara regulasi tetap dapat menjadi persyaratan secara komersial atau kontraktual.
Hal tersebut perlu dibedakan dari SNI wajib yang berasal langsung dari regulasi pemerintah.

SNI Sukarela untuk Tender

Tender pemerintah maupun swasta dapat menetapkan technical specification yang lebih tinggi dari minimum legal requirement.
Apabila tender menyebut SNI tertentu, perusahaan perlu memeriksa apakah yang diminta hanya compliance terhadap spesifikasi atau sertifikat formal dari LPK.
Jangan mengasumsikan bahwa test report internal cukup ketika dokumen tender meminta certificate.
Sebaliknya, jangan melakukan sertifikasi penuh sebelum memahami wording tender apabila sebenarnya yang diminta hanya technical compliance.
Assessment dokumen tender dapat membantu menentukan evidence yang benar.

SNI Sukarela untuk Meningkatkan Kepercayaan Pasar

Sertifikasi pihak ketiga dapat menjadi alat untuk menunjukkan bahwa klaim kualitas perusahaan tidak hanya berdasarkan internal declaration.
LPK melakukan conformity assessment terhadap persyaratan acuan berdasarkan skema yang digunakan.
Untuk produk konsumen, keberadaan sertifikasi dapat membantu customer memahami bahwa produk telah melalui proses evaluasi yang terstruktur.
Namun, marketing claim harus tetap sesuai dengan certificate scope. Perusahaan tidak boleh menggunakan satu sertifikat untuk memberikan kesan bahwa model atau karakteristik di luar scope juga telah disertifikasi.

SNI Sukarela untuk Produk Baru

Produk baru yang belum mempunyai regulasi wajib dapat tetap mempunyai standar nasional yang relevan.
Manufacturer dapat menggunakan SNI tersebut sejak product-development stage.
Pendekatan ini dapat membantu engineering team menentukan material, construction, performance target, marking, dan testing requirement sejak awal.
Jika pada masa mendatang standar tersebut kemudian diberlakukan wajib, pengalaman menerapkan SNI dapat membantu kesiapan perusahaan. Namun, sertifikat sukarela lama tidak sebaiknya diasumsikan otomatis menggantikan skema wajib baru karena regulasi baru dapat mempunyai applicant structure, testing, factory evaluation, marking, atau persyaratan tambahan yang berbeda.

Siapa yang Dapat Menerapkan SNI Sukarela?

UU Nomor 20 Tahun 2014 dan PP Nomor 34 Tahun 2018 menyebut pelaku usaha, kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah sebagai pihak yang dapat menerapkan SNI secara sukarela. CRPG Law Database
Dalam konteks bisnis, pelaku usaha dapat berupa manufacturer, brand owner, perusahaan yang menyediakan jasa, maupun pihak lain yang sesuai dengan skema penilaian kesesuaian.
Untuk produk OEM atau impor, siapa yang dapat menjadi applicant perlu diperiksa berdasarkan skema sertifikasi yang digunakan.
Jangan menentukan certificate holder hanya berdasarkan struktur komersial sebelum skema diperiksa.

Apa Itu LPK?

LPK atau Lembaga Penilaian Kesesuaian merupakan lembaga yang melakukan kegiatan conformity assessment.
Untuk penerapan SNI sukarela, UU Nomor 20 Tahun 2014 dan PP Nomor 34 Tahun 2018 mengarahkan sertifikasi kepada LPK yang telah diakreditasi oleh KAN. CRPG Law Database
Jenis LPK dapat berbeda tergantung kegiatan yang diperlukan, misalnya lembaga sertifikasi, laboratorium pengujian, atau lembaga inspeksi.
Untuk sertifikasi produk, perusahaan umumnya berhubungan dengan LSPro.

Apa Itu LSPro?

LSPro atau Lembaga Sertifikasi Produk melakukan sertifikasi produk berdasarkan skema dan scope tertentu.
Tidak semua LSPro dapat menerbitkan sertifikat untuk setiap SNI.
LSPro perlu mempunyai kompetensi dan ruang lingkup yang sesuai. SNI ISO/IEC 17065:2012 mengenai persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa masih tercatat berstatus berlaku di katalog BSN. Pesta
Karena itu, sebelum meminta quotation, perusahaan sebaiknya memastikan nomor SNI dan produk yang akan disertifikasi terlebih dahulu.

Peran KAN

KAN atau Komite Akreditasi Nasional merupakan bagian penting dalam sistem akreditasi LPK.
Untuk SNI sukarela, UU dan PP secara khusus menyebut sertifikasi oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN. CRPG Law Database
Namun, perusahaan tidak biasanya mengajukan sertifikasi produknya langsung kepada KAN.
Perusahaan mengajukan kepada LSPro atau LPK yang mempunyai scope, sedangkan KAN mengakreditasi kompetensi lembaga tersebut.

Skema Penilaian Kesesuaian

Nomor SNI saja belum cukup untuk memulai certification project.
Perusahaan juga perlu mengetahui Skema Penilaian Kesesuaian.
Peraturan BSN Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI masih berstatus berlaku. Regulasi tersebut mengatur bahwa skema antara lain memuat persyaratan acuan, prosedur administratif, jenis kegiatan penilaian kesesuaian, bukti kesesuaian, dan pengawasan oleh LPK. Database Peraturan | JDIH BPK
Karena itu, dua SNI sukarela dapat mempunyai certification procedure yang berbeda.

Apakah Semua SNI Aktif Bisa Langsung Disertifikasi?

Belum tentu secara praktis.
Sebuah standar dapat berstatus aktif, tetapi perusahaan tetap perlu memastikan adanya skema penilaian kesesuaian yang dapat digunakan serta LPK yang mempunyai scope sesuai.
Peraturan BSN Nomor 9 Tahun 2023 menunjukkan bahwa skema menentukan cara pembuktian pemenuhan persyaratan dan dapat disusun untuk barang, jasa, sistem, proses, atau personal berdasarkan karakteristik yang relevan. Database Peraturan | JDIH BPK
Karena itu, sebelum menjanjikan waktu dan biaya sertifikasi, perlu dilakukan feasibility check terhadap SNI + skema + LSPro/LPK scope.

Tanda SNI pada Sertifikasi Sukarela

Setelah memperoleh sertifikat, penggunaan Tanda SNI tidak dilakukan secara sembarangan.
PP Nomor 34 Tahun 2018 mengatur bahwa pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat membubuhkan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian dan pembubuhannya dilakukan setelah memperoleh persetujuan penggunaan tanda. Untuk penerapan sukarela, persetujuan tersebut diberikan oleh BSN. CRPG Law Database
Perka BSN Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI juga masih tercatat berstatus berlaku. Database Peraturan | JDIH BPK
Karena itu, perusahaan jangan mencetak logo SNI pada mass production hanya karena testing telah selesai.

Tanda SNI Tidak Boleh Digunakan di Luar Scope

Pelaku usaha tidak boleh membubuhkan Tanda SNI atau nomor SNI di luar ketentuan sertifikat.
PP Nomor 34 Tahun 2018 juga melarang penggunaan tanda apabila sertifikat sukarela telah berakhir, dicabut, atau dibekukan. CRPG Law Database
UU Nomor 20 Tahun 2014 memuat prinsip yang sama: pelaku usaha yang sertifikatnya sudah berakhir, dicabut, atau dibekukan tidak boleh terus menggunakan Tanda SNI atau Tanda Kesesuaian. CRPG Law Database
Karena itu, certification maintenance tetap penting walaupun SNI diterapkan secara sukarela.

Sertifikasi Sukarela Bukan Self-Declaration

Perusahaan dapat menyatakan bahwa desain internalnya mengacu pada suatu SNI apabila klaim tersebut akurat dan tidak menyesatkan, tetapi istilah bersertifikat SNI mempunyai makna berbeda.
Sertifikasi melibatkan third-party conformity assessment oleh LPK yang kompeten.
Karena itu, internal test, supplier declaration, atau test report dari laboratorium belum tentu memberikan hak untuk mengklaim bahwa produk telah memperoleh sertifikasi SNI.
Marketing, packaging, dan product catalogue perlu menggunakan wording yang sesuai dengan status aktual.

Pengujian untuk SNI Sukarela

Jenis pengujian bergantung pada standar.
Produk listrik dapat memerlukan pengujian insulation, electric strength, temperature rise, abnormal operation, mechanical construction, protection against electric shock, atau parameter lain.
Produk material dapat membutuhkan chemical composition, dimensions, tensile strength, durability, atau performance testing.
Produk pangan, tekstil, mesin, dan sektor lainnya mempunyai parameter berbeda.
Karena itu, biaya dan waktu pengujian tidak dapat ditentukan hanya dari istilah “SNI sukarela”.

Existing Test Report

Manufacturer dapat sudah mempunyai IEC, ISO, ASTM, EN, JIS, CB Test Report, CE technical report, atau laporan laboratorium lainnya.
Existing report sebaiknya dikumpulkan pada tahap awal.
Apabila SNI merupakan adopsi dari standar internasional yang sama atau mempunyai parameter yang sebanding, laporan tersebut dapat membantu gap assessment.
Namun, acceptance untuk certification tetap ditentukan oleh skema, LSPro, standard edition, laboratory competence, model coverage, dan technical differences.
Existing report jangan diasumsikan otomatis menggantikan testing SNI.

Product Family

Perusahaan sering ingin memasukkan banyak model dalam satu certification project.
Kemungkinan tersebut perlu dinilai melalui product family assessment.
Parameter family tergantung produknya dan dapat meliputi material, rating, voltage, wattage, construction, circuit, enclosure, dimensions, critical components, manufacturing process, atau fungsi tambahan.
Model dengan warna berbeda mungkin mempunyai construction identik, sedangkan dua model yang terlihat sama dapat menggunakan internal component berbeda.
Karena itu, product family harus ditentukan dari technical configuration, bukan hanya nama seri.

Representative Sample

Setelah product family ditentukan, representative sample dipilih untuk testing.
Model dengan capacity atau wattage tertinggi tidak selalu otomatis menjadi satu-satunya sample yang dibutuhkan.
Critical condition bergantung pada persyaratan standar.
Pada produk listrik, thermal condition dapat menjadi kritis. Pada material, composition atau thickness dapat lebih penting. Pada produk mekanis, size atau loading dapat menentukan sample.
Pemilihan sample sebaiknya dilakukan sebelum manufacturer mengirim barang ke laboratorium.

Audit atau Evaluasi Pabrik

Beberapa skema sertifikasi produk dapat melibatkan evaluasi proses produksi atau factory assessment.
Tujuannya adalah memastikan mass production tetap konsisten dengan produk yang telah dievaluasi.
Assessment dapat meliputi incoming inspection, supplier control, production process, testing equipment, calibration, final inspection, traceability, nonconforming product, dan engineering change.
Namun, tidak seluruh SNI sukarela otomatis membutuhkan audit pabrik dengan format yang sama.
Skema sertifikasi perlu diperiksa terlebih dahulu.

Apakah ISO 9001 Wajib?

Tidak ada aturan umum bahwa setiap sertifikasi SNI sukarela wajib mempunyai ISO 9001.
Sertifikat ISO 9001 dapat membantu menunjukkan adanya quality-management system, tetapi product-certification scheme dapat mempunyai persyaratan produksi sendiri.
Perusahaan sebaiknya tidak mengambil ISO 9001 semata-mata karena menganggap semua SNI membutuhkan certificate tersebut.
Periksa skema produknya terlebih dahulu.

SNI Sukarela untuk Produk Impor

Produk impor juga dapat memperoleh sertifikasi SNI sukarela apabila tersedia standar, skema, dan struktur pemohon yang sesuai.
Negara asal tidak menghalangi penerapan sukarela.
Manufacturer dari China, Vietnam, Thailand, Malaysia, Korea Selatan, Jepang, India, Eropa, Amerika Serikat, atau negara lain dapat mempunyai technical product yang relevan dengan SNI Indonesia.
Namun, struktur applicant, certificate holder, factory evaluation, brand, dan authorization perlu diperiksa berdasarkan scheme.
Untuk proyek impor, assessment idealnya dilakukan sebelum mass production dan shipment.

Apakah SNI Sukarela Dibutuhkan untuk Impor?

Tidak otomatis.
Jika SNI benar-benar belum diberlakukan wajib untuk produk dan scope tersebut, sertifikasi sukarela pada dasarnya bukan persyaratan impor hanya karena sebuah standar tersedia.
Namun, produk dapat mempunyai regulasi impor lain yang tetap berlaku.
HS Code dapat terkait dengan izin, kebijakan mutu, registrasi, atau ketentuan sektoral lain yang terpisah dari status SNI sukarela.
Karena itu, perusahaan harus membedakan antara SNI certification requirement dan import requirement.

SNI Sukarela dan HS Code

HS Code bukan faktor utama yang membuat sertifikasi sukarela menjadi wajib.
Namun, HS classification tetap berguna untuk regulatory assessment karena dapat membantu memastikan apakah sebenarnya terdapat regulasi wajib yang belum teridentifikasi.
Sebelum menyimpulkan SNI bersifat sukarela, perusahaan sebaiknya memeriksa technical product description, HS Code, regulator, dan daftar wajib terkait.
Hal ini penting terutama untuk produk yang mempunyai nama komersial luas seperti lampu, charger, socket, machinery, household appliance, atau chemical product.

SNI Sukarela dan NPB

NPB atau Nomor Pendaftaran Barang merupakan instrumen kebijakan mutu untuk produk tertentu dan tidak sama dengan Sertifikat SNI.
Apabila suatu produk berada dalam ruang lingkup kebijakan mutu yang mensyaratkan NPB, status tersebut perlu diperiksa secara terpisah.
Jangan mengasumsikan bahwa karena SNI tertentu diterapkan sukarela maka seluruh kewajiban NPB otomatis tidak ada.
Sebaliknya, keberadaan NPB pada kategori lain juga tidak membuat semua SNI menjadi wajib.
Product category dan HS Code harus diperiksa secara spesifik.

SNI Sukarela untuk OEM dan Private Label

OEM manufacturer dapat memproduksi satu platform untuk beberapa brand.
Sertifikasi sukarela dapat digunakan untuk salah satu atau beberapa brand apabila skema memungkinkan, tetapi certificate scope dan authorization perlu ditetapkan dengan benar.
Jangan hanya mengganti label produk setelah certification tanpa melakukan assessment.
Brand, manufacturer, factory, model, applicant, dan certificate holder perlu tetap konsisten dengan sertifikat dan skema.
Private-label strategy sebaiknya direncanakan sebelum application.

SNI Sukarela untuk UMKM

UMKM juga dapat menerapkan SNI secara sukarela apabila standar tersebut relevan dengan produk atau jasanya.
Skema penilaian kesesuaian bahkan dapat mempertimbangkan kondisi usaha mikro dan kecil. Peraturan BSN Nomor 9 Tahun 2023 menyebut bahwa penerapan skema bagi usaha mikro dan kecil dapat mempertimbangkan ruang lingkup dan lokasi usaha, jumlah personel, risiko ketidaksesuaian, serta kompleksitas produksi atau layanan. Database Peraturan | JDIH BPK
Namun, persyaratan teknis SNI yang menjadi acuan tetap perlu dipenuhi.
Kemudahan skema tidak berarti kualitas atau keselamatan produk dapat diabaikan.

SNI Sukarela untuk Produk Kelistrikan

Pada produk kelistrikan terdapat banyak SNI yang aktif tetapi tidak semuanya diberlakukan wajib untuk seluruh produk.
Contohnya, suatu jenis electronic control, luminaire khusus, appliance, component, atau electrical accessory dapat mempunyai standar SNI meskipun ruang lingkup mandatory regulation berbeda.
Perusahaan perlu memeriksa regulator sektoral sebelum menyimpulkan status sukarela.
Untuk produk dengan WiFi, Bluetooth, Zigbee, atau radio lainnya, status SNI sukarela juga tidak menghilangkan kewajiban sertifikasi perangkat telekomunikasi apabila fungsi radio masuk ruang lingkup regulasi.

SNI Sukarela untuk Produk Industri

Produk baja, tekstil, mesin, material konstruksi, kimia, karet, makanan, dan produk industri lainnya juga dapat mempunyai SNI sukarela.
Namun, banyak sektor tersebut memiliki beberapa standar yang sudah diberlakukan wajib sementara standar lain tetap sukarela.
Karena itu, assessment perlu dilakukan sampai level produk + grade/type + parameter + HS Code + regulasi.
Menggunakan daftar umum “SNI wajib” tanpa memeriksa edisi dan regulasi terkini dapat menyebabkan kesimpulan yang salah.

SNI Sukarela Dapat Menjadi Wajib di Masa Depan

Status regulasi dapat berubah.
Suatu standar yang sekarang diterapkan sukarela dapat kemudian diberlakukan wajib oleh regulator untuk ruang lingkup tertentu.
UU Nomor 20 Tahun 2014 dan PP Nomor 34 Tahun 2018 menyediakan mekanisme yang membedakan penerapan sukarela dan pemberlakuan wajib. CRPG Law Database
Jika regulasi baru diterbitkan, perusahaan perlu melakukan gap assessment terhadap certification scheme baru.
Jangan menganggap certificate sukarela lama otomatis memenuhi seluruh requirement wajib yang baru.

Apakah Sertifikat Sukarela Lebih “Rendah” dari Sertifikat Wajib?

Tidak tepat membandingkannya sebagai sertifikat yang lebih tinggi atau lebih rendah.
Keduanya menggunakan SNI sebagai technical reference tetapi berbeda pada dasar regulasi serta skema yang diterapkan.
Sertifikasi sukarela tetap dapat membutuhkan testing, factory assessment, surveillance, dan evidence yang ketat.
Perbedaan utamanya adalah apakah pemerintah mewajibkan penerapan tersebut terhadap product scope atau perusahaan menerapkannya berdasarkan kebutuhan.

Masa Berlaku Sertifikat SNI Sukarela

Tidak ada satu masa berlaku universal untuk seluruh sertifikat SNI sukarela.
Certification cycle, surveillance, renewal, atau recertification mengikuti skema dan kebijakan sertifikasi yang berlaku.
Perusahaan perlu memeriksa sertifikat dan aturan LSPro yang digunakan.
PP Nomor 34 Tahun 2018 menegaskan bahwa apabila sertifikat sukarela telah berakhir, dicabut, atau dibekukan, Tanda SNI atau Tanda Kesesuaian tidak boleh terus digunakan. CRPG Law Database
Karena itu, masa berlaku dan surveillance perlu dimasukkan dalam compliance calendar perusahaan.

Surveillance SNI Sukarela

Sertifikasi sukarela tidak selalu selesai setelah certificate diterbitkan.
Apabila scheme menggunakan surveillance, LSPro dapat melakukan assessment berkala terhadap factory, produk, dokumen, atau sample.
Perusahaan perlu menjaga production configuration tetap sama dengan yang disertifikasi.
Approved component list, raw-material specification, supplier information, quality records, testing records, dan engineering-change history sebaiknya dikelola dengan baik.

Perubahan Produk Setelah Sertifikasi

Supplier dapat mengganti material, component, factory, formula, rating, PCB, motor, driver, cable, resin, packaging configuration, atau manufacturing process.
Perubahan tersebut dapat memengaruhi conformity.
Karena itu, perusahaan sebaiknya mempunyai change-control procedure.
Perubahan yang signifikan sebaiknya dinilai oleh certificate holder dan LSPro sebelum masuk mass production.
Sertifikasi sukarela tetap membutuhkan consistency setelah certificate diterbitkan.

Penambahan Model

Model baru tidak otomatis dapat menggunakan certificate yang sudah ada.
Product family perlu diperiksa kembali.
Apabila model tambahan menggunakan technical platform yang sama dan memenuhi family criteria, additional assessment mungkin dapat dilakukan.
Jika construction berbeda secara signifikan, additional sample, testing, atau certificate terpisah dapat diperlukan.
Perusahaan dengan product roadmap besar sebaiknya melakukan family planning sejak awal.

Perubahan Factory

Factory baru dapat mengubah proses produksi meskipun drawing dan brand tetap sama.
Supplier, equipment, tooling, quality control, material handling, dan final inspection dapat berbeda.
Jika scheme menghubungkan certificate dengan manufacturing facility, perubahan factory perlu dilaporkan dan dinilai.
Karena itu, manufacturer dengan beberapa fasilitas sebaiknya menentukan factory yang akan digunakan sebelum certification dimulai.

Dokumen yang Perlu Disiapkan

Dokumen untuk sertifikasi tergantung produk, tetapi initial assessment biasanya membutuhkan informasi yang cukup untuk menentukan standar, family, dan scheme.
Dokumen yang relevan dapat meliputi product catalogue, datasheet, model list, foto produk, technical drawing, material atau critical-component information, label artwork, manual, manufacturer dan factory information, existing test reports, serta brand dan authorization document apabila diperlukan.
Dokumen lengkap membantu menghindari pengujian model yang salah.

Tahapan Sertifikasi SNI Sukarela

Tahap pertama adalah menentukan technical product name dan intended use. Kemudian dilakukan pencarian SNI yang sesuai serta pemeriksaan apakah standar memang masih sukarela atau sudah diberlakukan wajib untuk sebagian product scope.
Setelah status dikonfirmasi, perusahaan memeriksa availability skema dan LSPro yang mempunyai ruang lingkup sesuai.
Model list kemudian dianalisis melalui product family assessment untuk menentukan representative sample.
Technical documentation dan sample disiapkan untuk testing atau conformity assessment lainnya. Jika scheme membutuhkan production evaluation, factory juga perlu dipersiapkan.
Setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan certification decision diberikan, penggunaan Tanda SNI atau Tanda Kesesuaian mengikuti prosedur persetujuan yang berlaku. CRPG Law Database

Berapa Lama Proses SNI Sukarela?

Durasi proses bergantung pada produk dan scheme.
Faktor yang memengaruhi antara lain document readiness, number of models, product-family complexity, test duration, laboratory capacity, sample availability, factory location, audit requirement, corrective action, dan certification review.
Karena itu, tidak ada satu durasi universal.
Assessment awal perlu dilakukan sebelum memberikan timeline yang realistis.

Berapa Biaya SNI Sukarela?

Biaya juga bergantung pada scope.
Komponen biaya dapat mencakup certification application, laboratory testing, sampling, factory assessment, perjalanan auditor apabila diperlukan, jumlah product family, additional testing, dan surveillance.
Satu model sederhana dapat mempunyai biaya yang sangat berbeda dengan satu series yang memiliki puluhan model dan beberapa factory.
Quotation sebaiknya dibuat setelah datasheet, product list, standard, dan factory selesai diperiksa.

Kesalahan yang Sering Terjadi

Kesalahan pertama adalah menganggap SNI aktif otomatis wajib.
Kesalahan kedua adalah menganggap SNI sukarela berarti cukup melakukan self-declaration.
Kesalahan berikutnya adalah mengirim sample sebelum product family dan representative model ditentukan.
Perusahaan juga sering menganggap existing IEC atau ISO report pasti dapat langsung digunakan tanpa scheme assessment.
Kesalahan lain adalah mencetak Tanda SNI sebelum certificate dan persetujuan penggunaan tanda selesai.
Untuk produk impor, perusahaan sebaiknya tidak menunggu sampai mass production atau shipment selesai sebelum menentukan apakah SNI benar-benar sukarela atau ternyata telah diberlakukan wajib.

Mengapa Pre-Assessment SNI Sukarela Penting?

Sertifikasi sukarela seharusnya menghasilkan nilai bisnis, bukan menjadi proses administratif yang tidak diperlukan.
Pre-assessment membantu perusahaan menentukan apakah sertifikasi memang relevan, standar mana yang tepat, apakah tersedia scheme, LSPro mana yang mempunyai scope, model apa yang dapat dikelompokkan, testing apa yang diperlukan, dan existing report mana yang berpotensi digunakan.
Assessment juga membantu memastikan bahwa standar yang dianggap sukarela tidak ternyata sudah menjadi wajib untuk sebagian product scope.
Untuk produk impor atau OEM, assessment idealnya dilakukan sebelum mass production dan shipment sehingga manufacturer masih dapat menyesuaikan construction, material, label, component, brand, dan documentation apabila diperlukan.

Hubungi Kami

Biruni Consulting membantu perusahaan dalam proses assessment dan sertifikasi SNI Sukarela, termasuk identifikasi standar, pemeriksaan status wajib atau sukarela, product family assessment, pengujian, dan pendampingan sertifikasi.
Layanan kami meliputi:

  1. Konsultasi status SNI Sukarela dan pemeriksaan kemungkinan SNI wajib.
  2. Identifikasi nomor SNI, ruang lingkup standar, spesifikasi produk, HS Code apabila relevan, serta product list.
  3. Pemeriksaan availability skema penilaian kesesuaian, LSPro, laboratorium, dan certification route.
  4. Pemeriksaan technical document, existing IEC/ISO/CB Test Report, label, critical component, manufacturer, dan factory.
  5. Product family assessment serta penentuan representative sample dan persiapan evaluasi pabrik apabila diperlukan.
  6. Pendampingan pengujian, corrective action, sertifikasi SNI Sukarela, surveillance, dan penggunaan Tanda SNI.

Hubungi Biruni Consulting untuk mendapatkan informasi mengenai jasa sertifikasi SNI Sukarela, pengurusan SNI Sukarela, konsultasi Standar SNI, pengujian SNI, product family SNI, Sertifikat SNI produk impor, dan penggunaan Tanda SNI sesuai dengan jenis produk, merek, model, spesifikasi, HS Code, factory, dan negara asal produk Anda.

Business Consultant

    We have extensive and in-depth knowledge of businesschallenges in Indonesia, and coupled with the experience of our expert consultants in dealing with global and national brands and institutions, makes us the viable partner for you.

    Add Your Comments

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *