Rancangan Pasal 15 meminta akta otentik penunjukan importir oleh AR di hadapan notaris Indonesia. Surat penunjukan biasa tidak dapat diasumsikan setara dengan akta otentik. Artikel ini membantu produsen, importir dan pemilik merek mengumpulkan bukti yang relevan sebelum menentukan langkah SNI aki Indonesia.
Memahami notaris penunjukan importir aki
Rancangan Pasal 15 meminta akta otentik penunjukan importir oleh AR di hadapan notaris Indonesia. Surat penunjukan biasa tidak dapat diasumsikan setara dengan akta otentik.
Struktur impor memiliki empat peran yang jangan disamakan: produsen luar negeri, pemilik merek, Perwakilan Resmi Indonesia (AR), dan importir fisik. Salah satu perusahaan dapat menjalankan lebih dari satu peran bila diperbolehkan, tetapi bukti penunjukan dan persyaratan setiap peran tetap terpisah.
Bagaimana ketentuan dalam rancangan memengaruhi pemeriksaan?
Dalam rancangan, jalur importir bahan perakitan menggunakan KBLI 29100 dan/atau 30911 serta pembatasan distribusi; sedangkan jalur purnajual menggunakan KBLI 46620 dan/atau 46633 dengan persyaratan perjanjian distribusi pemilik merek kendaraan atau kuasanya. Jangan menganggap kontrak dengan merek aki otomatis sama dengan kontrak pemilik merek kendaraan.
Sebelum menyimpulkan wajib, tidak wajib, atau memenuhi syarat, cocokkan detail produk dengan SNI teknis dan peraturan final. Untuk dokumen yang belum final, jelaskan kepada pelanggan bahwa persyaratan yang dikutip merupakan usulan dalam naskah rancangan.
Checklist pemeriksaan awal
Empat hal berikut dapat diminta dari produsen atau importir agar penilaian lebih terarah:
- Konfirmasi identitas AR dan dokumen yang mendukungnya sebelum menentukan jalur sertifikasi.
- Konfirmasi identitas importir dan dokumen yang mendukungnya sebelum menentukan jalur sertifikasi.
- Konfirmasi kuasa penandatangan dan dokumen yang mendukungnya sebelum menentukan jalur sertifikasi.
- Konfirmasi akta notaris dan dokumen yang mendukungnya sebelum menentukan jalur sertifikasi.
Contoh pertanyaan saat menerima inquiry
Pertanyaan awal untuk notaris penunjukan importir aki: apakah penerapannya pada satu lokasi manufaktur atau beberapa lokasi, siapa pihak yang mengurusnya, dan apakah seluruh bukti berasal dari entitas yang sama? Jawaban ini perlu dicocokkan dengan dokumen asli, bukan hanya pernyataan melalui pesan singkat.
Khusus pembahasan ini, prioritas pertama adalah identitas AR, disusul identitas importir. Perbedaan informasi pada dua elemen tersebut bisa mengubah penetapan dokumen maupun jenis jalur layanan.
Risiko administratif dan tindak lanjut
Apabila kuasa penandatangan belum tersedia, catat statusnya sebagai informasi belum terverifikasi. Jangan langsung menyebut proyek siap diajukan, dan jangan menyamakan pemberitahuan dari mitra dengan validasi lembaga berwenang.
Biruni Consulting dapat membantu menelaah informasi awal, mengidentifikasi dokumen yang belum lengkap, serta mengarahkan koordinasi sesuai regulasi yang benar-benar berlaku. Hasil uji, keputusan sertifikasi, validasi dan waktu layanan tidak dapat dijanjikan di awal.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa hal terpenting tentang notaris penunjukan importir aki?
Rancangan Pasal 15 meminta akta otentik penunjukan importir oleh AR di hadapan notaris Indonesia. Surat penunjukan biasa tidak dapat diasumsikan setara dengan akta otentik.
Dokumen apa yang sebaiknya disiapkan lebih dulu?
Mulai dari identitas AR, identitas importir, kuasa penandatangan. Gunakan dokumen sumber resmi, bukan perkiraan.
Apakah pengajuan sertifikasi dan waktu selesai dapat dijamin?
Tidak. Perlu verifikasi status aturan final, kesesuaian produk, dokumen pabrik serta keputusan LSPro/laboratorium/instansi terkait.
Bacaan Terkait
- Jasa Sertifikasi SNI Aki Mobil dan Motor di Indonesia
- SNI Aki Mobil: Persyaratan SNI 38:2025
- SNI Aki Motor: Persyaratan SNI 4326:2025
Konsultasikan Persyaratan SNI Aki
Untuk review awal, siapkan daftar model dan spesifikasi, identitas produsen, sertifikat sistem manajemen, informasi merek, serta rencana peran AR dan importir. Tim Biruni Consulting dapat membantu menilai dokumen dan menentukan kebutuhan konsultasi berikutnya.
Status regulasi: SNI 38:2025 dan SNI 4326:2025 merupakan standar teknis BSN. Ketentuan SNI wajib yang dibahas sebagai rancangan perlu diverifikasi terhadap peraturan final yang berlaku. Tidak ada jaminan hasil atau durasi sertifikasi.