Panduan Pengajuan SNI Wajib Kemenperin melalui SIINas, LSPro, Pengujian, Sertifikat SNI, SPPT SNI, dan Produk Impor
SNI SIINas umumnya merujuk pada proses pengajuan dan pengelolaan sertifikasi SNI melalui SIINas atau Sistem Informasi Industri Nasional, khususnya untuk produk yang SNI-nya diberlakukan wajib oleh Kementerian Perindustrian. SIINas bukan nama sebuah standar dan bukan pula lembaga yang melakukan pengujian produk. SIINas merupakan sistem informasi dan layanan elektronik Kementerian Perindustrian yang digunakan dalam berbagai kegiatan industri, termasuk proses administrasi sertifikasi untuk sejumlah SNI wajib Kemenperin.
Kementerian Perindustrian menjelaskan SIINas sebagai sistem informasi terpadu yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data terkait industri nasional serta digunakan oleh perusahaan industri, pemerintah, asosiasi, dan pemangku kepentingan lainnya. kpaii.kemenperin.go.id
Dalam konteks sertifikasi produk, informasi resmi unit Kemenperin yang diperbarui pada 6 Mei 2026 menegaskan bahwa produk yang termasuk dalam skema SNI Wajib Kementerian Perindustrian mengajukan sertifikasi melalui SIINas. Unit Kemenperin lainnya juga menjelaskan bahwa perusahaan harus mempunyai akun SIINas untuk mengajukan sertifikasi dalam lingkup SNI wajib. BBSPJIKKP
Karena itu, perusahaan sebaiknya memahami bahwa proses “SNI melalui SIINas” melibatkan beberapa bagian yang berbeda: SIINas sebagai sistem administrasi, LSPro sebagai lembaga sertifikasi, laboratorium sebagai pihak yang melakukan pengujian, regulasi Kemenperin sebagai dasar kewajiban, serta Sertifikat SNI dan dalam produk tertentu SPPT SNI sebagai dokumen yang mempunyai fungsi berbeda.
Apa Itu SIINas?
SIINas adalah singkatan dari Sistem Informasi Industri Nasional.
Sistem ini bukan hanya digunakan untuk SNI. SIINas merupakan infrastruktur informasi Kementerian Perindustrian untuk pengumpulan, pengelolaan, pelayanan, serta penyajian data dan informasi industri. Kementerian Perindustrian menggunakan SIINas untuk berbagai layanan dan kewajiban administrasi industri, sehingga akun SIINas dapat menjadi bagian penting dari aktivitas regulatory perusahaan industri. kpaii.kemenperin.go.id
Dalam konteks sertifikasi SNI, SIINas berfungsi sebagai jalur elektronik untuk mengajukan dan mengelola proses sertifikasi pada produk SNI wajib yang berada dalam skema Kementerian Perindustrian.
Artinya, SIINas bukan Sertifikat SNI, bukan LSPro, dan bukan laboratorium.
Apa Hubungan SNI dan SIINas?
Hubungan SNI dan SIINas muncul terutama ketika sebuah produk berada dalam SNI Wajib Kementerian Perindustrian.
Perusahaan yang produknya tercakup dalam regulasi wajib Kemenperin perlu mengikuti proses yang ditetapkan pada regulasi produk tersebut. Untuk skema SNI wajib Kemenperin, proses pengajuan sertifikasi saat ini dilakukan melalui SIINas. BBSPJIKKP
SIINas menjadi titik administrasi tempat data perusahaan dan permohonan diproses. Setelah itu, conformity assessment tetap dilakukan melalui LSPro dan laboratorium sesuai skema sertifikasi.
Dengan demikian, prosesnya tidak berhenti setelah perusahaan mengisi permohonan SIINas.
Apakah Semua SNI Harus Melalui SIINas?
Tidak.
Ini merupakan perbedaan yang sangat penting.
SIINas terutama relevan untuk layanan industri yang berada dalam kewenangan Kementerian Perindustrian, termasuk SNI wajib Kemenperin. Informasi resmi Kemenperin menggunakan wording khusus bahwa pengajuan melalui SIINas berlaku untuk produk yang penerapan SNI-nya diwajibkan oleh Kementerian Perindustrian. BBSPJIKKP
Produk SNI wajib yang berada di bawah regulator lain dapat mempunyai mekanisme yang berbeda.
Misalnya, SNI wajib untuk produk ketenagalistrikan dapat berada di bawah Kementerian ESDM. Produk telekomunikasi dapat mempunyai proses sertifikasi Komdigi. Produk tertentu dapat berada di bawah regulator sektoral lainnya.
Karena itu, jangan menyimpulkan bahwa semua Sertifikat SNI di Indonesia harus diajukan melalui SIINas.
SNI Wajib Kemenperin
Kementerian Perindustrian memberlakukan SNI wajib untuk berbagai kategori produk industri melalui Permenperin yang bersifat product-specific.
Regulasi tersebut dapat menentukan nomor SNI, ruang lingkup produk, HS Code, pihak yang dapat mengajukan sertifikasi, product family, sampling, pengujian, sistem manajemen, audit atau evaluasi proses produksi, surveillance, marking, hingga proses SPPT SNI.
Sebagai contoh, Permenperin Nomor 7 Tahun 2025 mengatur pemberlakuan SNI wajib untuk Elektronika Rumah Tangga dan mencabut beberapa regulasi lama untuk produk seperti pendingin ruangan, lemari pendingin, mesin cuci, serta beberapa peralatan rumah tangga lainnya. Peraturan tersebut masih berstatus berlaku. Database Peraturan | JDIH BPK
Permenperin Nomor 9 Tahun 2025 juga mengatur pemberlakuan SNI wajib untuk ban dan menggantikan regulasi ban sebelumnya. Database Peraturan | JDIH BPK
Karena regulasi berubah, perusahaan perlu memeriksa regulasi terkini sebelum menggunakan SIINas untuk proyek baru.
Peran BSKJI dalam SNI SIINas
Dalam struktur Kementerian Perindustrian, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri atau BSKJImempunyai peran utama dalam standardisasi industri.
Struktur Kemenperin yang berlaku berdasarkan Permenperin Nomor 1 Tahun 2025 mencakup BSKJI sebagai badan yang menangani fungsi standardisasi dan kebijakan jasa industri. Database Peraturan | JDIH BPK
Pada Juli 2026, BSKJI juga melakukan koordinasi percepatan layanan sertifikasi melalui SIINas dengan fokus antara lain pada industri dalam negeri, SNI impor bahan baku, SNI impor produk jadi bagi importir yang memiliki pabrik, dan SNI impor produk jadi bagi importir. BSPJI Banda Aceh
Hal tersebut menunjukkan bahwa SIINas saat ini menjadi bagian penting dalam digitalisasi layanan sertifikasi industri Kemenperin.
Apakah Perusahaan Harus Memiliki Akun SIINas?
Untuk pengajuan SNI wajib Kemenperin melalui SIINas, perusahaan perlu mempunyai akun SIINas yang aktif.
Informasi resmi LSPro Kemenperin menyatakan bahwa perusahaan dalam lingkup SNI wajib harus memiliki akun SIINas dan mengajukan permohonan melalui sistem tersebut. bbs.kemenperin.go.id
Data perusahaan sebaiknya disiapkan secara konsisten sejak awal.
Nama perusahaan, NIB, alamat, kegiatan usaha, factory, brand, serta data lain yang muncul dalam SIINas perlu sesuai dengan legal documents dan struktur certification project.
Kesalahan atau ketidaksesuaian data perusahaan dapat menyebabkan proses administrasi menjadi lebih rumit ketika permohonan sudah berjalan.
NIB dan SIINas
NIB dan akun SIINas merupakan dua hal yang berbeda tetapi saling berkaitan dalam administrasi perusahaan.
NIB merupakan identitas dan legalitas usaha dalam sistem perizinan berusaha, sedangkan SIINas merupakan sistem informasi industri Kementerian Perindustrian.
Kemenperin pada 2026 juga menekankan pentingnya pemenuhan NIB dan akun SIINas bagi pelaku industri untuk mendukung administrasi, pendataan, pelaporan, serta akses terhadap berbagai program industri. DJIKMA
Namun, mempunyai NIB dan akun SIINas tidak berarti produk otomatis memperoleh Sertifikat SNI.
Product certification tetap membutuhkan conformity assessment.
Apakah Importir Membutuhkan Akun SIINas?
Untuk produk impor yang masuk ke dalam skema SNI wajib Kemenperin, struktur pihak yang menggunakan SIINas perlu diperiksa berdasarkan regulasi produknya.
Dalam sejumlah skema, produk dari Produsen di Luar Negeri diproses melalui Perwakilan Resmi yang berkedudukan di Indonesia. Pada produk lain dapat terdapat ketentuan tambahan mengenai importer, brand owner, kerja sama merek, atau maklun.
BSKJI pada Juli 2026 secara khusus memasukkan layanan SNI impor, baik bahan baku maupun produk jadi, termasuk struktur importir yang mempunyai pabrik maupun importir saja, dalam koordinasi layanan sertifikasi melalui SIINas. BSPJI Banda Aceh
Karena itu, foreign manufacturer sebaiknya tidak membuat struktur certificate holder atau Letter of Appointment sebelum regulatory assessment dilakukan.
Official Representative dan SIINas
Untuk produk dari manufacturer luar negeri, Official Representative atau Perwakilan Resmi dapat mempunyai peran yang penting dalam pengajuan SNI wajib Kemenperin.
Namun, peran tersebut harus mengikuti Permenperin produk.
Perwakilan Resmi tidak otomatis sama dengan importer. Satu perusahaan dapat menjadi representative sekaligus importer apabila struktur legal dan regulasinya memungkinkan, tetapi kedua fungsi tersebut perlu dibedakan.
Demikian pula, importer tidak otomatis dapat menjadi certificate holder hanya karena mempunyai NIB/API.
Karena itu, sebelum membuka certification project melalui SIINas, perlu ditentukan hubungan antara manufacturer, factory, brand owner, Perwakilan Resmi, applicant, certificate holder, importer, dan distributor.
Apakah SIINas Menerbitkan Sertifikat SNI?
Secara sederhana, tidak tepat mengatakan SIINas adalah lembaga penerbit Sertifikat SNI.
SIINas merupakan sistem administrasi elektronik.
Sertifikasi produk dilakukan oleh LSPro atau Lembaga Sertifikasi Produk sesuai scope dan skema yang berlaku. Informasi resmi Kemenperin menjelaskan bahwa perusahaan yang memenuhi persyaratan sertifikasi memperoleh Sertifikat Produk yang diterbitkan LSPro sebagai bukti bahwa produk memenuhi SNI atau standar yang diacu. BBSPJIKKP
Karena itu, perusahaan perlu membedakan:
SIINas sebagai platform pengajuan, LSPro sebagai certification body, laboratorium sebagai penyedia bukti pengujian, dan regulator sebagai pihak yang menetapkan kewajiban.
Apa Itu LSPro?
LSPro adalah Lembaga Sertifikasi Produk.
LSPro melakukan proses conformity assessment berdasarkan skema sertifikasi yang berlaku. Kegiatan dapat meliputi review dokumen, audit atau evaluasi produksi, sampling, koordinasi testing, review hasil, dan certification decision.
Tidak semua LSPro mempunyai scope untuk semua produk.
Untuk SNI wajib Kemenperin, perusahaan perlu memastikan LSPro mempunyai scope SNI yang tepat serta status yang sesuai untuk melaksanakan sertifikasi wajib tersebut.
Akreditasi dan penunjukan regulator perlu dibedakan apabila regulasi produk mensyaratkannya. Informasi Kemenperin terbaru juga mengingatkan bahwa LSPro yang terakreditasi tidak otomatis dapat menjalankan seluruh SNI wajib; pada produk tertentu diperlukan penunjukan regulator. BSPJI Pontianak
Pemilihan LSPro di SIINas
Dalam proses sertifikasi SNI wajib, pemilihan LSPro sebaiknya dilakukan setelah perusahaan mengetahui standar dan regulasi yang tepat.
Jangan memilih LSPro hanya karena mempunyai lokasi terdekat atau menawarkan biaya paling rendah.
Periksa nomor SNI, product scope, skema, kemampuan laboratorium pendukung, pengalaman produk, serta status penunjukan apabila diperlukan.
Jika LSPro yang dipilih tidak mempunyai scope yang sesuai, proses tidak dapat dilanjutkan hanya karena perusahaan sudah mempunyai akun SIINas.
Laboratorium dan SIINas
Laboratorium mempunyai fungsi berbeda dari SIINas dan LSPro.
Laboratorium melakukan pengujian terhadap sample berdasarkan parameter SNI yang berlaku.
Jenis testing bergantung pada produk. Produk elektronika dapat mempunyai electrical-safety testing. Produk baja mempunyai material dan mechanical testing. Produk pangan mempunyai chemical, physical, atau microbiological parameters. Produk ban mempunyai performance testing yang berbeda lagi.
Karena itu, istilah “daftar di SIINas” tidak berarti produk sudah diuji.
Testing tetap menjadi bagian tersendiri dalam conformity assessment.
Sertifikat SNI dan Hasil Pengujian Tidak Sama
Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah menganggap laboratory report merupakan Sertifikat SNI.
Informasi resmi Kemenperin menegaskan bahwa hasil pengujian bukan Sertifikat SNI. Hasil pengujian merupakan salah satu bukti teknis yang digunakan dalam conformity assessment, sedangkan Sertifikat SNI diterbitkan setelah proses sertifikasi sesuai skema selesai. BSPJI Pontianak
Dengan demikian, alur secara konseptual adalah:
testing dan evidence → conformity assessment → certification decision → Sertifikat SNI.
Untuk produk tertentu masih terdapat tahap berikutnya berupa SPPT SNI.
Sertifikat SNI dan SPPT SNI
Sertifikat SNI dan SPPT SNI atau Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI tidak selalu merupakan dokumen yang sama.
Informasi resmi Kemenperin pada Oktober 2026 secara khusus menjelaskan bahwa Sertifikat SNI merupakan hasil proses sertifikasi, sedangkan pada produk SNI wajib tertentu terdapat SPPT SNI sebagai persetujuan penggunaan Tanda SNI sesuai regulasi produk. BSPJI Pontianak
Karena itu, jangan mengasumsikan proses selesai segera setelah laboratory test atau Sertifikat SNI diterbitkan.
Perusahaan perlu membaca Permenperin produk untuk memastikan apakah terdapat proses SPPT SNI dan tanda elektronik.
SPPT SNI dan SIINas
Pada banyak regulasi SNI wajib Kemenperin generasi baru, SIINas digunakan tidak hanya pada tahap pengajuan Sertifikat SNI tetapi juga dalam administrasi SPPT SNI.
Namun, mekanisme ini tetap product-specific.
Tidak tepat menyatakan bahwa seluruh SNI di Indonesia menggunakan SPPT SNI melalui SIINas.
Perusahaan perlu memeriksa regulasi produk yang berlaku pada saat application.
Tanda SNI
Tanda SNI tidak boleh dicetak pada mass production hanya karena perusahaan sudah membuka permohonan di SIINas.
Produk harus terlebih dahulu memenuhi conformity assessment dan ketentuan marking yang berlaku.
Pada beberapa SNI wajib Kemenperin modern, regulasi juga mengatur tanda elektronik selain Tanda SNI.
Karena itu, label artwork sebaiknya diperiksa sebelum mass production dan tidak dibuat hanya berdasarkan contoh label dari proyek lama.
Apakah SNI Sukarela Menggunakan SIINas?
SNI sukarela perlu dibedakan dari SNI wajib Kemenperin.
Informasi unit LSPro Kemenperin menunjukkan bahwa lembaga tersebut dapat melayani SNI wajib maupun sukarela, tetapi menyatakan secara khusus bahwa produk yang diwajibkan Kementerian Perindustrian mengajukan sertifikasi melalui SIINas. BBSPJIKKP
Dengan demikian, jangan menganggap semua voluntary certification harus melalui jalur SIINas yang sama dengan mandatory Kemenperin.
Jalur sertifikasi sukarela perlu dilihat dari LSPro, skema, dan standar yang dipilih.
Cara Menentukan Apakah Produk Perlu SNI SIINas
Langkah pertama bukan membuat akun atau langsung memilih LSPro.
Perusahaan perlu melakukan regulatory assessment.
Nama teknis produk, fungsi, intended use, HS Code, kapasitas, rating, material, model, manufacturer, factory, dan existing standards perlu diperiksa.
Setelah itu baru ditentukan apakah produk masuk SNI wajib Kemenperin.
Jika ternyata SNI wajib berada di regulator lain, jalurnya dapat berbeda. Jika SNI masih sukarela, prosesnya juga tidak otomatis menggunakan mandatory-SNI workflow di SIINas.
HS Code dan SIINas
HS Code dapat menjadi bagian penting dalam menentukan product scope SNI wajib Kemenperin.
Banyak Permenperin menggunakan kombinasi deskripsi barang, HS Code, serta technical parameters untuk menentukan ruang lingkup.
Namun, HS Code saja tidak cukup.
Satu heading dapat mencakup berbagai barang dengan fungsi dan konstruksi berbeda. Beberapa regulasi juga menggunakan designation ex, sehingga hanya bagian tertentu dari satu HS Code yang berada dalam ruang lingkup wajib.
Karena itu, HS classification sebaiknya diselesaikan bersama standard mapping sebelum permohonan SIINas diajukan.
Product Family sebelum Pengajuan SIINas
Product family sebaiknya sudah dipikirkan sebelum application.
Satu manufacturer dapat mempunyai puluhan model dengan perbedaan ukuran, wattage, capacity, material, motor, compressor, PCB, housing, formula, atau performance level.
Jika seluruh model langsung dimasukkan ke permohonan tanpa family assessment, LSPro dapat menemukan bahwa beberapa model membutuhkan representative sample tambahan atau bahkan certification scope yang berbeda.
Karena itu, product list jangan hanya disalin dari catalogue.
Model perlu dikelompokkan berdasarkan technical construction dan ketentuan skema.
Representative Sample
Representative sample merupakan model yang dipilih untuk mewakili family dalam conformity assessment.
Model dengan rating terbesar tidak selalu otomatis menjadi satu-satunya sample.
Produk elektronik dapat mempunyai thermal critical model. Produk baja dapat mempunyai thickness atau grade kritis. Produk pangan dapat mempunyai composition atau packaging configuration yang berbeda.
Sample selection yang dilakukan setelah application tanpa assessment dapat menyebabkan additional testing.
Idealnya family dan representative sample direncanakan sebelum sample dikirim.
Dokumen Legal Perusahaan
Permohonan melalui SIINas membutuhkan data legal perusahaan yang konsisten dengan kondisi aktual.
Dokumen dapat mencakup NIB, perizinan berusaha, identitas perusahaan, serta dokumen lain sesuai Permenperin produk.
Namun, daftar dokumen tidak sebaiknya digeneralisasi karena setiap produk dapat mempunyai persyaratan tambahan.
Sebagai contoh, panduan resmi Kemenperin untuk salah satu skema baja mewajibkan antara lain surat permohonan dari SIINas, legalitas usaha, dokumen sistem manajemen, proses produksi, fasilitas produksi, peralatan uji, pengendalian mutu, dan ilustrasi Tanda SNI. Persyaratan tersebut merupakan contoh product-specific scheme, bukan daftar universal seluruh produk. bbkb.kemenperin.go.id
Dokumen Teknis Produk
Selain legal document, perusahaan perlu mempersiapkan technical file.
Dokumen dapat mencakup product specification, model list, drawing, material specification, production flow, quality-control plan, label, brand documentation, existing test report, serta critical-component information.
Untuk produk OEM, kerja sama merek atau maklun, hubungan antara pihak-pihak terkait perlu disiapkan sejak awal.
Untuk produk impor, manufacturer dan factory information harus konsisten dengan certificate application.
Sistem Manajemen Mutu
Beberapa skema SNI wajib mempunyai persyaratan mengenai sistem manajemen mutu.
Namun, perusahaan tidak sebaiknya menganggap ISO 9001 selalu wajib untuk seluruh SNI SIINas.
Persyaratan tersebut harus dibaca dari Permenperin dan certification scheme produk masing-masing.
Ada skema yang menggunakan ISO 9001 atau sistem manajemen yang relevan, sementara skema lain dapat mempunyai pendekatan berbeda.
Karena itu, jangan mengurus sertifikat ISO hanya berdasarkan asumsi sebelum product regulation diperiksa.
Audit atau Evaluasi Pabrik
Setelah administrasi diterima, certification scheme dapat meminta audit atau evaluasi proses produksi.
Audit dapat melihat raw material control, incoming inspection, manufacturing process, equipment, calibration, testing, quality records, traceability, nonconforming product, complaint handling, dan change control.
Untuk overseas factory, proses tersebut dapat melibatkan fasilitas produksi di negara asal.
Factory sebaiknya diberitahu sejak awal bahwa SNI tidak hanya berupa pengujian sample.
Pengujian Produk
Sample kemudian diuji sesuai standar dan skema.
Pengujian dapat dilakukan oleh laboratorium yang memenuhi persyaratan certification scheme dan regulasi.
Existing IEC, ISO, ASTM, EN, JIS, CB Test Report, atau report internasional lainnya dapat membantu assessment, tetapi penerimaannya tidak otomatis.
LSPro tetap perlu menilai standard edition, model coverage, laboratory competence, national differences, serta ketentuan regulasi.
Existing Test Report dan SIINas
Existing report sebaiknya diperiksa sebelum application dan testing baru.
Jika supplier sudah mempunyai report yang relevan, technical gap dapat dipetakan lebih awal.
Sebaliknya, jangan mengunggah report hanya karena judul standarnya terlihat mirip.
Perbedaan edition, model, factory, critical component, atau test scope dapat membuat report tidak cukup untuk certification decision.
Produk Impor dari China
Banyak aplikasi SNI SIINas melibatkan produk dari China.
Manufacturer dapat sudah mempunyai CCC, CQC, CE, IEC, CB Test Report, atau laporan laboratorium lain.
Dokumen tersebut dapat membantu initial assessment tetapi tidak otomatis menjadi Sertifikat SNI Indonesia.
Foreign manufacturer sebaiknya menyiapkan model list, factory information, brand documentation, authorization, technical drawing, production process, component information, dan existing report sebelum mass production.
Assessment idealnya dilakukan sebelum purchase order final dan shipment.
Produk Impor dari Negara Lain
Prinsip yang sama berlaku untuk produk dari Vietnam, Thailand, Malaysia, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, India, Eropa, Amerika Serikat, dan negara lain.
Country of origin tidak menentukan apakah SIINas digunakan.
Yang menentukan adalah regulator produk dan regulatory scope.
Jika produk masuk SNI wajib Kemenperin, proses SIINas dapat menjadi bagian dari compliance-nya. Jika produk diatur oleh regulator lain, jalur berbeda dapat berlaku.
OEM, Maklun, dan Kerja Sama Merek
Produk OEM mempunyai tantangan tambahan karena satu factory dapat membuat barang untuk beberapa brand.
Permenperin generasi baru dapat mengatur struktur kerja sama merek dan maklun secara khusus.
Karena itu, perusahaan perlu menentukan siapa pemilik merek, siapa manufacturer, siapa factory, siapa applicant, siapa Perwakilan Resmi, dan siapa yang akan menggunakan certificate.
Brand sebaiknya tidak ditambahkan pada tahap akhir tanpa assessment.
Private Label
Private-label company juga perlu merencanakan certification structure sejak awal.
Mengganti label atau logo pada produk yang secara teknis sama tidak berarti brand baru otomatis tercakup oleh certificate lama.
Brand documentation, authorization, applicant, model, factory, dan certificate scope perlu diperiksa.
Hal ini penting terutama jika perusahaan ingin mempunyai beberapa distributor atau mengganti importer di masa depan.
SIINas dan Importer yang Berbeda dari Certificate Holder
Dalam struktur produk impor, importer dan certificate holder tidak selalu harus diperlakukan sebagai pihak yang sama.
Regulasi produk dapat menggunakan struktur Perwakilan Resmi bagi foreign manufacturer, sementara importation dapat mempunyai pengaturan tersendiri.
BSKJI pada 2026 juga secara eksplisit membedakan beberapa konfigurasi layanan SNI impor berdasarkan jenis barang dan struktur importir. BSPJI Banda Aceh
Karena itu, foreign manufacturer sebaiknya melakukan certificate-holder and importer structure assessment sebelum Letter of Appointment dibuat.
Alur Pengajuan SNI melalui SIINas
Secara umum, proses dapat dimulai dengan memastikan produk benar-benar masuk SNI wajib Kemenperin dan regulasi yang digunakan masih berlaku. Setelah itu perusahaan menyiapkan akun SIINas, legalitas, product list, brand, manufacturer/factory information, serta technical documentation.
Permohonan kemudian diajukan melalui SIINas dan LSPro yang sesuai dipilih atau diproses sesuai mekanisme pada skema. LSPro melakukan review dokumen dan conformity assessment, yang dapat mencakup audit atau production evaluation, sampling, serta laboratory testing.
Setelah seluruh hasil memenuhi, LSPro dapat menerbitkan Sertifikat SNI. Jika regulasi produk mensyaratkan SPPT SNI, perusahaan kemudian menyelesaikan proses persetujuan penggunaan Tanda SNI sesuai mekanisme yang berlaku. Informasi resmi Kemenperin membedakan secara jelas tahap pengujian, Sertifikat SNI, dan SPPT SNI. BSPJI Pontianak
Apakah Proses SIINas Sama untuk Semua Produk?
Tidak.
Interface SIINas dapat menjadi satu platform, tetapi regulatory requirement tetap berbeda untuk setiap produk.
Produk ban dapat mempunyai skema berbeda dari elektronika rumah tangga. Produk baja berbeda dari pangan. Meter air berbeda dari pupuk atau bahan kimia.
Permenperin Nomor 18 Tahun 2025, misalnya, memperbarui SNI wajib meter air dan mencabut regulasi meter air lama, sementara Permenperin Nomor 9 Tahun 2025 mengganti regulasi ban sebelumnya. Database Peraturan | JDIH BPK
Karena itu, pengalaman satu application SIINas tidak boleh digunakan sebagai template tanpa pengecekan untuk produk lain.
Regulasi Dapat Berubah
Regulasi SNI wajib Kemenperin terus diperbarui.
Bahkan regulasi yang baru diterbitkan dapat diubah dalam waktu relatif singkat apabila terdapat kebutuhan penyesuaian.
Contohnya, Permenperin Nomor 14 Tahun 2026 mengubah Permenperin Nomor 3 Tahun 2025 mengenai SNI wajib minyak goreng sawit, termasuk beberapa ketentuan yang berkaitan dengan perusahaan industri, SIINas, dan lampiran regulasi. Perubahan tersebut berlaku sejak 23 Juni 2026. Database Peraturan | JDIH BPK
Karena itu, perusahaan sebaiknya memeriksa regulasi pada saat new application, renewal, model addition, factory change, maupun certificate transfer.
Tracking Permohonan
Salah satu manfaat penggunaan sistem elektronik adalah proses administrasi dan status application dapat lebih terstruktur.
Namun, status di sistem tidak menggantikan komunikasi teknis dengan LSPro ketika terdapat pertanyaan mengenai sample, testing, audit, nonconformity, atau model family.
Perusahaan sebaiknya mempunyai PIC yang mengendalikan SIINas sekaligus memahami product certification project.
Jangan memberikan akses kepada pihak yang tidak memahami struktur perusahaan karena kesalahan data dapat memengaruhi application.
Corrective Action
Apabila audit atau testing menemukan nonconformity, perusahaan perlu melakukan corrective action.
Correction dapat melibatkan dokumen, quality procedure, manufacturing process, component, material, atau produk itu sendiri.
Perubahan desain yang dilakukan untuk menutup nonconformity sebaiknya dikendalikan agar mass production nantinya menggunakan configuration yang sama.
Jangan membuat sample khusus untuk retesting kemudian kembali menggunakan construction lama setelah certificate diterbitkan.
Masa Berlaku Sertifikat
Masa berlaku Sertifikat SNI tidak sebaiknya digeneralisasi.
Setiap product-specific scheme dapat menentukan certification cycle, surveillance, renewal, atau recertification.
SPPT SNI juga dapat mempunyai masa berlaku yang berbeda dari Sertifikat SNI pada skema tertentu.
Karena itu, perusahaan perlu membuat compliance calendar berdasarkan dokumen dan regulasi produknya sendiri.
Surveillance
Setelah certificate diterbitkan, perusahaan dapat masih mempunyai kewajiban surveillance.
Kegiatan dapat berupa factory evaluation, sampling, testing, document review, atau bentuk evaluasi lain sesuai scheme.
Mass-production products harus tetap konsisten dengan certified configuration.
Perusahaan perlu mengendalikan supplier, critical material, component, production process, quality records, model list, serta perubahan factory.
Perubahan Produk Setelah Sertifikasi
Supplier sering melakukan perubahan karena cost reduction atau availability.
Motor, compressor, PCB, cable, plug, heater, material, resin, steel grade, formula, safety device, packaging, atau supplier dapat berubah.
Perubahan tersebut tidak sebaiknya langsung dimasukkan ke production tanpa assessment.
Change-control procedure perlu digunakan untuk menentukan apakah LSPro perlu diberi informasi dan apakah additional testing diperlukan.
Penambahan Model di SIINas
Penambahan model perlu dilihat berdasarkan certification scheme dan product family.
Model tambahan yang hanya berbeda warna dapat mempunyai perlakuan berbeda dibandingkan model dengan motor, wattage, material, capacity, atau construction baru.
Jangan menganggap memasukkan model ke dalam sistem berarti model otomatis masuk certificate.
Technical assessment tetap diperlukan.
Perubahan Factory
Factory baru merupakan perubahan penting.
Dua factory yang membuat brand dan model sama dapat menggunakan supplier, tooling, equipment, quality system, dan production control berbeda.
Jika certificate terkait dengan manufacturing site, perubahan factory dapat membutuhkan application atau assessment tambahan.
Foreign manufacturer sebaiknya menentukan production site untuk Indonesia sebelum sertifikasi dimulai.
Kesalahan yang Sering Terjadi pada SNI SIINas
Kesalahan pertama adalah langsung membuat permohonan SIINas tanpa memastikan produk benar-benar SNI wajib Kemenperin.
Kesalahan kedua adalah memilih SNI atau LSPro berdasarkan nama produk saja tanpa technical assessment.
Kesalahan berikutnya adalah memasukkan seluruh catalogue sebagai satu product family.
Perusahaan juga sering menganggap hasil test sudah sama dengan Sertifikat SNI atau menganggap Sertifikat SNI otomatis sama dengan SPPT SNI.
Untuk produk impor, risiko lain adalah membuat Letter of Appointment atau menunjuk importer sebelum memahami siapa yang dapat menjadi applicant dan certificate holder.
Kesalahan tersebut sebaiknya diselesaikan pada tahap pre-assessment.
Mengapa Pre-Assessment Sebelum SIINas Penting?
SIINas dapat membuat administrasi lebih digital, tetapi sistem tidak menggantikan kebutuhan untuk menentukan regulatory route yang benar.
Jika perusahaan memasukkan produk pada standar yang salah, memilih family yang salah, menggunakan factory yang salah, atau membuat certificate-holder structure yang tidak tepat, masalah tersebut tetap akan muncul pada tahap conformity assessment.
Pre-assessment membantu menentukan regulator, Permenperin, nomor SNI, HS Code, applicant, Perwakilan Resmi, importer, certificate holder, LSPro, laboratory, product family, representative sample, serta dokumen yang harus disiapkan.
Untuk produk impor, assessment idealnya dilakukan sebelum mass production dan shipment.
Hubungi Kami
Biruni Consulting membantu perusahaan dalam proses pengurusan SNI melalui SIINas, termasuk regulatory assessment, identifikasi SNI wajib Kemenperin, pemeriksaan HS Code, product family assessment, pengujian, dan pendampingan sertifikasi.
Layanan kami meliputi:
- Konsultasi SNI SIINas dan identifikasi regulasi SNI wajib Kemenperin.
- Pemeriksaan Permenperin, HS Code, spesifikasi produk, model list, dan product scope.
- Pemeriksaan akun SIINas, struktur applicant, Perwakilan Resmi, importer, LSPro, dan laboratory scope.
- Pemeriksaan technical document, brand, label, existing test report, manufacturer, factory, dan critical component.
- Product family assessment serta penentuan representative sample dan persiapan audit atau evaluasi pabrik.
- Pendampingan pengajuan SIINas, pengujian, corrective action, Sertifikat SNI, SPPT SNI apabila berlaku, surveillance, dan perubahan sertifikasi.
Hubungi Biruni Consulting untuk mendapatkan informasi mengenai jasa pengurusan SNI SIINas, sertifikasi SNI wajib Kemenperin, pendaftaran SNI melalui SIINas, Sertifikat SNI, SPPT SNI, SNI produk impor, dan konsultasi SIINas Kemenperin sesuai dengan jenis produk, merek, model, spesifikasi, HS Code, factory, dan negara asal produk Anda.
