Sertifikasi perangkat impor merupakan kewajiban bagi setiap produk elektronik dan telekomunikasi yang masuk dan diperdagangkan di Indonesia. Sertifikasi ini bertujuan memastikan perangkat impor memenuhi standar teknis, keselamatan, dan regulasi nasional, sebelum beredar di pasar.
Untuk perangkat telekomunikasi, sertifikasi diterbitkan oleh Kominfo/Komdigi melalui DJID (SDPPI). Tanpa sertifikasi yang sah, perangkat impor dapat dianggap ilegal dan berisiko ditolak dalam proses kepabeanan.
Perangkat Impor yang Wajib Disertifikasi
Beberapa kategori perangkat impor yang umumnya wajib sertifikasi antara lain:
-
Smartphone, tablet, dan wearable device
-
Perangkat Wi-Fi, Bluetooth, dan IoT
-
Router, modem, dan gateway
-
CCTV nirkabel dan smart home device
-
Perangkat telematika dan otomotif
-
Perangkat radio dan komunikasi data
Kewajiban sertifikasi berlaku baik untuk impor komersial maupun distribusi resmi.
Dasar Hukum Sertifikasi Perangkat Impor
Sertifikasi perangkat impor diatur dalam berbagai regulasi, antara lain:
-
Peraturan Menteri Kominfo tentang sertifikasi perangkat telekomunikasi
-
Ketentuan teknis DJID/SDPPI
-
Regulasi kepabeanan dan perizinan impor
Sertifikat menjadi salah satu dokumen pendukung utama dalam proses impor dan distribusi.
Tahapan Sertifikasi Perangkat Impor
Proses sertifikasi perangkat impor umumnya meliputi:
1. Identifikasi Jenis dan Teknologi Perangkat
Penentuan apakah perangkat termasuk kategori wajib sertifikasi serta standar teknis yang berlaku.
2. Pengujian di Laboratorium Terverifikasi
Perangkat diuji untuk memastikan kesesuaian terhadap standar RF, EMC, dan keselamatan, sesuai ketentuan Kominfo/Komdigi.
3. Penyusunan Dokumen Teknis
Dokumen yang disiapkan antara lain laporan uji, datasheet, manual pengguna, foto produk, dan dokumen perusahaan.
4. Pengajuan Sertifikasi ke DJID/SDPPI
Permohonan sertifikasi diajukan melalui sistem resmi hingga sertifikat diterbitkan.
Risiko Mengimpor Tanpa Sertifikasi
Mengimpor perangkat tanpa sertifikasi dapat menyebabkan:
-
Penahanan barang di Bea Cukai
-
Penolakan izin edar
-
Kewajiban re-ekspor atau pemusnahan barang
-
Denda administratif dan sanksi hukum
-
Kerugian finansial dan reputasi
Oleh karena itu, sertifikasi sebaiknya dilakukan sebelum atau selama proses impor.
Manfaat Sertifikasi bagi Importir
Dengan sertifikasi resmi, importir memperoleh:
-
Legalitas distribusi di Indonesia
-
Kelancaran proses impor
-
Kepercayaan distributor dan konsumen
-
Perlindungan hukum
-
Akses ke marketplace dan proyek resmi
Sertifikasi menjadi fondasi utama bagi bisnis impor yang berkelanjutan.
Kesimpulan
Sertifikasi perangkat impor di Indonesia merupakan persyaratan wajib yang tidak dapat diabaikan. Proses ini memastikan perangkat aman, patuh regulasi, dan siap dipasarkan secara legal.
Biruni Consulting menyediakan layanan pendampingan sertifikasi perangkat impor secara menyeluruh, mulai dari analisis regulasi, koordinasi pengujian laboratorium, hingga pengurusan sertifikat resmi Kominfo/Komdigi. Bersama Biruni Consulting, proses sertifikasi perangkat impor menjadi lebih efisien, terstruktur, dan minim risiko.
