Panduan memahami DJID, perubahan dari SDPPI, dan perannya dalam Sertifikasi Postel perangkat telekomunikasi di Indonesia
DJID adalah singkatan dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, salah satu unit Eselon I di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. DJID mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur digital. Infradigital
Dalam konteks produk wireless dan telekomunikasi, nama DJID semakin sering ditemukan pada Sertifikat perangkat telekomunikasi, portal e-Sertifikasi, layanan spektrum, standardisasi, pengujian, dan pengawasan perangkat. Database e-Sertifikasi bahkan saat ini menampilkan Sertifikat baru dengan format nomor seperti xxxxx/DJID/2026. e-Sertifikasi
Istilah Postel dan SDPPI masih banyak digunakan oleh industri, importer, manufacturer, dan consultant. Namun, secara organisasi, Ditjen SDPPI telah mengalami perubahan nomenklatur menjadi DJID setelah restrukturisasi Kementerian Komunikasi dan Digital. Infradigital
DJID dan Perubahan dari SDPPI
Sebelumnya, fungsi terkait spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi dikenal luas berada di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika atau Ditjen SDPPI.
Setelah restrukturisasi organisasi, Permenkomdigi Nomor 1 Tahun 2025 menetapkan organisasi dan tata kerja baru Kementerian Komunikasi dan Digital. Regulasi tersebut berstatus berlaku dan menggantikan struktur organisasi sebelumnya. jdih.komdigi.go.id
DJID secara resmi menjelaskan bahwa perubahan nomenklatur dan restrukturisasi dilakukan dari Ditjen SDPPI menjadi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID). Infradigital
Karena itu, SDPPI dan DJID tidak sebaiknya dipahami sebagai dua lembaga sertifikasi yang berjalan terpisah untuk produk yang sama.
Apakah DJID Sama dengan Postel?
Dalam praktik bisnis, istilah Postel masih sering digunakan untuk menyebut proses sertifikasi perangkat telekomunikasi di Indonesia.
Karena istilah tersebut sudah lama dikenal importer dan manufacturer, perusahaan masih sering menggunakan frasa seperti:
- Sertifikasi Postel.
- Sertifikasi SDPPI.
- Sertifikasi DJID.
- Postel Indonesia.
Dalam konteks pengurusan perangkat telekomunikasi saat ini, istilah tersebut sering merujuk pada area compliance yang sama, tetapi DJID merupakan nomenklatur kelembagaan yang berlaku saat ini.
Karena itu, penggunaan istilah “Jasa Postel” dalam komunikasi komersial masih dapat ditemukan, sementara dokumen dan Sertifikat baru dapat menggunakan identitas DJID.
DJID Bukan Jenis Sertifikat yang Terpisah
Perubahan SDPPI menjadi DJID tidak berarti perusahaan sekarang perlu memperoleh “Sertifikat SDPPI” dan “Sertifikat DJID” secara terpisah untuk produk yang sama.
Portal resmi e-Sertifikasi sendiri menyebut daftar yang ditampilkan sebagai Sertifikat perangkat telekomunikasi SDPPI/DJID Komdigi yang sah dan berlaku. Sertifikat baru pada November 2026 telah menggunakan format nomor /DJID/2026. e-Sertifikasi
Dengan demikian, istilah yang digunakan dalam dokumen dapat berubah mengikuti nomenklatur organisasi, sementara tujuan utamanya tetap membuktikan pemenuhan persyaratan teknis perangkat telekomunikasi yang berlaku di Indonesia.
Peran DJID dalam Sertifikasi Perangkat
Sertifikasi perangkat merupakan salah satu area kerja di lingkungan DJID.
Secara khusus, Direktorat Layanan Infrastruktur Digital mempunyai tugas di bidang layanan yang mencakup perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, telekomunikasi khusus, serta sertifikasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi dan perangkat digital. Infradigital
DJID pada 2025 juga menjelaskan bahwa Sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi merupakan salah satu layanan publik di bawah Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital setelah restrukturisasi organisasi. Infradigital
Karena itu, DJID mempunyai posisi penting bagi perusahaan yang memproduksi, mengimpor, atau memasarkan perangkat dengan fungsi telekomunikasi di Indonesia.
Produk yang Perlu Assessment DJID
Kebutuhan Sertifikasi tidak ditentukan hanya berdasarkan nama produk.
Perangkat yang perlu diperhatikan dapat mencakup router, modem, smartphone, Bluetooth headset, WiFi appliance, IoT device, smart tracker, wireless keyboard, radio, smart-home equipment, sensor, module, dan berbagai perangkat lain yang memiliki fungsi telekomunikasi.
Database Sertifikat DJID terbaru juga menunjukkan kategori produk yang sangat beragam, mulai dari CPE, wireless earphones, gaming controller, router, module, smart wall switch, smart plug, printer Bluetooth, hingga smart air purifier. e-Sertifikasi
Artinya, produk tidak harus berbentuk telepon atau router untuk mempunyai aspek compliance DJID.
Sertifikasi Berdasarkan Fungsi Telekomunikasi
Assessment sebaiknya dilakukan terhadap actual technical configuration produk.
Misalnya, sebuah air purifier secara fungsi utama merupakan peralatan rumah tangga. Namun, jika mempunyai WiFi atau Bluetooth, fungsi radio tersebut dapat menjadi bagian dari ruang lingkup Sertifikasi.
Prinsip yang sama dapat berlaku pada smart fan, air fryer, humidifier, drawing tablet, MIDI keyboard, smartwatch, vehicle electronics, toys, dan berbagai perangkat pintar lainnya.
DJID juga menegaskan bahwa kerangka regulasi perangkat telekomunikasi mencakup standardisasi, layanan sertifikasi, spektrum, dan pengawasan secara terintegrasi. Infradigital
e-Sertifikasi NextGen
Pengurusan Sertifikat saat ini menggunakan OSS dan e-Sertifikasi NextGen untuk permohonan pelaku usaha.
Portal resmi e-Sertifikasi mencantumkan NIB dan hak akses OSS sebagai bagian dari persyaratan umum permohonan Sertifikat baru. Dokumen teknis utama antara lain LHU/test report dan spesifikasi teknis perangkat. e-Sertifikasi
Portal yang sama juga menyediakan database Sertifikat terbit sehingga perusahaan dapat memeriksa Sertifikat berdasarkan informasi seperti Certificate Number, applicant, device name, brand, model, dan manufacturing country. e-Sertifikasi
Hal ini penting untuk due diligence sebelum import maupun saat memeriksa status suatu model.
Applicant Sertifikasi DJID
Portal e-Sertifikasi saat ini membagi pemohon menjadi pelaku usaha dan non-pelaku usaha.
Untuk pelaku usaha, kategori yang tersedia antara lain pemegang merek yang terdaftar di Indonesia, perwakilan atau distributor pemegang merek, pembuat/perakit untuk pemegang merek, pembuat/perakit, serta perusahaan yang menggunakan perangkat untuk keperluan sendiri. e-Sertifikasi
Dengan demikian, applicant structure perlu ditentukan sebelum permohonan dibuat.
Importer atau distributor dari foreign brand, misalnya, perlu memastikan hubungan antara applicant Indonesia, brand owner, manufacturer, model, dan dokumen teknis dapat dibuktikan secara konsisten.
LHU dan Test Report
Sertifikasi DJID menggunakan pendekatan berbasis pengujian.
Pada Mei 2026, DJID menjelaskan bahwa Indonesia menggunakan pendekatan pengujian dalam Sertifikasi perangkat telekomunikasi untuk memastikan perangkat memenuhi persyaratan yang berlaku. Infradigital
Portal e-Sertifikasi mensyaratkan LHU/test report dari balai uji dalam negeri yang telah ditetapkan atau balai uji luar negeri yang diakui. e-Sertifikasi
Karena itu, CE, FCC, ETSI, atau international report dari supplier dapat menjadi bahan assessment, tetapi perlu diperiksa terhadap exact model, laboratory eligibility, frequency, transmission power, antenna, serta Standar Teknis Indonesia yang berlaku.
Sertifikat Baru Menggunakan Nomor DJID
Perubahan nomenklatur terlihat jelas dalam database Sertifikat saat ini.
Contoh Sertifikat yang terbit pada November 2026 menggunakan format seperti:
128877/DJID/2026
Database yang sama mencatat applicant, nama perangkat, brand, model, marketing name, dan negara pembuatan. e-Sertifikasi
Pada 5–6 November 2026, format /DJID/2026 juga terlihat pada Sertifikat untuk wireless keyboard, label printer Bluetooth, router, smart wall switch, smart plug, dan perangkat wireless lainnya. e-Sertifikasi
Bagi importer, informasi tersebut membantu membedakan nomenklatur Sertifikat baru dari dokumen lama yang masih banyak dikenal dengan istilah SDPPI.
DJID dan Pengawasan Perangkat
Peran DJID tidak berhenti pada penerbitan Sertifikat.
DJID juga mempunyai fungsi yang berkaitan dengan pengendalian dan pengawasan perangkat serta infrastruktur digital. Struktur organisasi DJID saat ini antara lain mencakup Direktorat Penataan, Direktorat Layanan, Direktorat Akselerasi, dan Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital. Infradigital
Pada akhir 2025, DJID juga menegaskan pentingnya memastikan alat/perangkat telekomunikasi yang beredar telah memenuhi Standar Teknis dan mempunyai Sertifikat yang sesuai. Infradigital
Karena itu, Sertifikasi sebaiknya dipandang sebagai bagian dari lifecycle compliance, bukan hanya persyaratan administratif pada saat import pertama.
Mengapa Assessment Sebelum Import Penting?
Satu produk global dapat mempunyai beberapa regional variant, wireless module, manufacturing country, antenna, firmware, dan frequency configuration.
Nama produk yang sama belum tentu berarti seluruh konfigurasi teknis identik.
Assessment sebelum purchase order atau shipment membantu menentukan:
exact model, radio technology, frequency, transmission power, manufacturer, country of manufacture, applicable Technical Standard, serta apakah existing test report dapat digunakan.
Pendekatan ini dapat mengurangi risiko setelah produk sudah diproduksi tetapi dokumen ternyata tidak sesuai dengan configuration yang akan dipasarkan di Indonesia.
Kesimpulan
DJID adalah Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital. DJID merupakan nomenklatur kelembagaan yang berlaku setelah restrukturisasi dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika atau SDPPI berdasarkan struktur organisasi Kementerian Komdigi yang ditetapkan pada 2025. jdih.komdigi.go.id
Dalam bidang perangkat telekomunikasi, DJID menangani layanan yang mencakup Sertifikasi alat/perangkat telekomunikasi melalui Direktorat Layanan Infrastruktur Digital. Infradigital
Portal e-Sertifikasi saat ini tetap menggunakan istilah SDPPI/DJID dalam database, tetapi Sertifikat baru telah menggunakan nomor dengan format /DJID/2026. e-Sertifikasi
Bagi importer, distributor, manufacturer, dan brand owner, hal yang paling penting bukan hanya perubahan nama tersebut, tetapi memastikan exact product, radio specification, applicable Technical Standard, LHU/test report, applicant structure, dan dokumen Sertifikasi telah sesuai sebelum produk dipasarkan di Indonesia.
Hubungi Biruni Consulting
Biruni Consulting membantu assessment dan sertifikasi DJID/SDPPI untuk perangkat telekomunikasi dan berbagai produk wireless yang akan diimpor atau dipasarkan di Indonesia.
Layanan kami meliputi:
- Assessment kebutuhan sertifikasi DJID/SDPPI.
- Assessment transmitter dan receiver.
- Review spesifikasi RF.
- Analisis frekuensi dan daya pancar.
- Review dokumen teknis.
- Persiapan dokumen sertifikasi.
- Koordinasi pengujian apabila diperlukan.
- Pendampingan Sertifikasi DJID/SDPPI.
Jika Anda memiliki perangkat telekomunikasi atau produk wireless, Anda dapat menyiapkan foto produk, merek, model, datasheet, spesifikasi RF, dan datasheet modul wireless untuk dilakukan assessment awal terhadap kebutuhan Sertifikasi Postel.
