Di era digital ini, handphone atau telepon seluler telah menjadi perangkat esensial yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Jutaan unit beredar di pasaran, dan untuk memastikan kualitas, keamanan, serta kepatuhan terhadap standar telekomunikasi, pemerintah Indonesia mewajibkan adanya sertifikasi. Sertifikasi HP merupakan proses krusial yang harus dilalui oleh setiap produsen, importir, atau distributor sebelum perangkat seluler dapat diperjualbelikan secara legal di Indonesia.

Mengapa Sertifikasi HP Penting?

Sertifikasi HP bukan sekadar formalitas, melainkan elemen penting yang memberikan banyak manfaat:

• Perlindungan Konsumen: Memastikan perangkat telah memenuhi standar kualitas dan keamanan, melindungi pengguna dari risiko kerusakan atau bahaya.
• Kepatuhan Regulasi: Setiap perangkat telekomunikasi yang beroperasi di Indonesia wajib memenuhi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2024 tentang Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi. Kepatuhan ini menghindarkan pelaku usaha dari sanksi hukum.
• Jaminan Kualitas: Melalui serangkaian pengujian, sertifikasi menjamin bahwa fungsi perangkat berjalan optimal termasuk konektivitas 4G, Wi-Fi, Bluetooth, dan RFID.
• Akses Pasar Legal: Perangkat HP yang telah disertifikasi dapat dengan bebas dipasarkan di Indonesia, membuka peluang bisnis yang lebih luas.

Proses Sertifikasi Handphone di Indonesia

Proses sertifikasi handphone di Indonesia melibatkan beberapa tahapan utama, yang secara umum diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI).

1. Pengajuan Permohonan: Pabrikan atau perwakilan mengajukan permohonan sertifikasi secara daring melalui sistem e-Sertifikasi.
2. Verifikasi Dokumen: Kelengkapan dokumen teknis yang mencakup spesifikasi perangkat, hasil uji teknis, manual penggunaan, dan data pendukung lainnya akan diverifikasi.
3. Pengujian Perangkat: Perangkat akan diuji di laboratorium yang terakreditasi untuk memastikan memenuhi standar teknis yang berlaku, termasuk kompatibilitas elektromagnetik (EMC), keamanan listrik, dan performa radio.
4. Penerbitan Sertifikat: Setelah semua persyaratan terpenuhi dan perangkat dinyatakan lulus uji, Kominfo akan menerbitkan Sertifikat Komitmen Produksi (SKP) atau Sertifikat Produk (SP). Anda dapat memeriksa sertifikat terkini di situs sertifikasi.postel.go.id.

Regulasi terbaru, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2024, menggantikan peraturan sebelumnya (Nomor 16 Tahun 2018) untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pemenuhan standar teknis telekomunikasi.

Standar Khusus untuk Handphone: TKDN

Selain sertifikasi Kominfo, perangkat handphone juga seringkali dihadapkan pada persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Ini adalah kebijakan untuk mendorong penggunaan komponen lokal dalam produksi perangkat telekomunikasi. Pemenuhan TKDN menjadi salah satu syarat penting untuk perangkat ponsel pintar dapat dipasarkan di Indonesia.