Sertifikasi perangkat telekomunikasi merupakan kewajiban hukum di Indonesia sebelum suatu produk diproduksi, diimpor, atau diedarkan. Perangkat yang tidak memiliki sertifikasi Kominfo/Komdigi dapat dikenakan sanksi administratif dan tindakan hukum, termasuk denda, meskipun besarannya ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan kasus yang terjadi.
Memahami risiko denda dan konsekuensi hukum ini penting agar pelaku usaha tidak mengalami kerugian operasional maupun reputasi.
Mengapa Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi Wajib?
Sertifikasi bertujuan untuk:
-
Menjamin keamanan dan keselamatan pengguna
-
Melindungi jaringan telekomunikasi nasional
-
Memastikan kepatuhan terhadap standar teknis
-
Memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha
Tanpa sertifikasi, perangkat dianggap tidak sah untuk diedarkan di Indonesia.
Risiko dan Sanksi Akibat Tidak Sertifikasi Perangkat
1. Sanksi Administratif
Perangkat yang tidak disertifikasi dapat dikenakan:
-
Teguran resmi dari otoritas
-
Penghentian sementara peredaran produk
-
Penarikan perangkat dari pasar
2. Denda Administratif
Selain sanksi administratif, pelanggaran kewajiban sertifikasi dapat berujung pada pengenaan denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penolakan Impor dan Distribusi
-
Perangkat dapat ditahan atau ditolak pada proses kepabeanan
-
Distribusi di pasar domestik dapat dihentikan
4. Pembatalan Sertifikat dan Izin Usaha Terkait
Jika pelanggaran berulang atau bersifat serius, otoritas dapat:
-
Membatalkan sertifikat yang telah diterbitkan
-
Memberikan sanksi lanjutan terhadap kegiatan usaha
5. Kerugian Reputasi Bisnis
-
Hilangnya kepercayaan mitra dan konsumen
-
Hambatan mengikuti tender atau kerja sama resmi
Cara Menghindari Denda dan Sanksi Sertifikasi
1. Pastikan Kewajiban Sertifikasi Sejak Awal
-
Identifikasi apakah perangkat termasuk kategori wajib sertifikasi
-
Lakukan klasifikasi perangkat secara tepat
2. Ikuti Prosedur Sertifikasi Resmi
-
Siapkan dokumen dan pengujian sesuai ketentuan Kominfo/Komdigi
-
Gunakan laboratorium uji terverifikasi
3. Perbarui Sertifikat Secara Berkala
-
Perhatikan masa berlaku sertifikat
-
Lakukan sertifikasi ulang jika diperlukan
4. Gunakan Pendampingan Profesional
-
Menghindari kesalahan dokumen dan prosedur
-
Memastikan kepatuhan regulasi terbaru
Kesimpulan
Tidak melakukan sertifikasi perangkat telekomunikasi dapat menimbulkan denda, sanksi administratif, penarikan produk, serta kerugian reputasi bisnis. Risiko ini dapat dihindari dengan pemahaman regulasi dan kepatuhan sejak tahap awal pengembangan atau impor produk.
Biruni Consulting membantu pelaku usaha memastikan seluruh perangkat telekomunikasi memenuhi kewajiban sertifikasi Kominfo/Komdigi, mulai dari analisis kewajiban, persiapan dokumen, koordinasi pengujian, hingga penerbitan sertifikat resmi. Dengan pendampingan Biruni Consulting, bisnis Anda terlindungi dari risiko sanksi dan berjalan sesuai jalur hukum.
