Sertifikasi Postel merupakan persyaratan wajib bagi perangkat telekomunikasi yang akan diedarkan, dijual, atau digunakan secara komersial di Indonesia. Sertifikasi ini diterbitkan oleh SDPPI (Postel) di bawah Kominfo/Komdigi untuk memastikan perangkat memenuhi standar teknis, keselamatan, dan tidak mengganggu spektrum frekuensi radio nasional.
Memahami cara mengurus Sertifikasi Postel sangat penting bagi produsen, importir, maupun distributor agar proses berjalan lancar dan sesuai regulasi.
Apa Itu Sertifikasi Postel?
Sertifikasi Postel adalah proses evaluasi teknis dan administratif terhadap perangkat telekomunikasi, seperti:
-
Perangkat radio dan nirkabel
-
Perangkat Wi-Fi, Bluetooth, dan seluler
-
Perangkat IoT, M2M, dan jaringan
-
CCTV nirkabel dan sistem komunikasi lainnya
Perangkat tanpa Sertifikat Postel dinyatakan tidak legal untuk diedarkan di Indonesia.
Langkah-Langkah Mengurus Sertifikasi Postel
Secara umum, proses pengurusan Sertifikasi Postel meliputi:
1. Identifikasi Jenis dan Spesifikasi Perangkat
Menentukan kategori perangkat dan standar teknis yang berlaku sesuai regulasi Kominfo/Komdigi.
2. Pengujian di Laboratorium Terverifikasi
Perangkat harus diuji di laboratorium uji terverifikasi SDPPI, meliputi pengujian:
-
RF (Radio Frequency)
-
EMC (Electromagnetic Compatibility)
-
Keselamatan listrik (jika diperlukan)
3. Persiapan Dokumen Teknis dan Administratif
Dokumen yang umumnya dibutuhkan antara lain:
-
Laporan hasil uji
-
Datasheet dan manual perangkat
-
Surat pernyataan kesesuaian
-
Dokumen legal perusahaan
4. Pengajuan Sertifikasi ke SDPPI
Pengajuan dilakukan melalui sistem resmi Kominfo/Komdigi dengan melampirkan seluruh dokumen pendukung.
5. Evaluasi dan Penerbitan Sertifikat
SDPPI akan melakukan evaluasi sebelum menerbitkan Sertifikat Postel resmi.
Berapa Lama Proses Sertifikasi Postel?
Waktu proses bervariasi tergantung:
-
Jenis perangkat
-
Kelengkapan dokumen
-
Kebutuhan pengujian ulang
Rata-rata proses memakan waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan.
Kendala Umum dalam Pengurusan Sertifikasi Postel
Beberapa kendala yang sering terjadi:
-
Hasil uji dari laboratorium tidak terverifikasi
-
Spesifikasi perangkat tidak sesuai regulasi
-
Dokumen teknis tidak lengkap
-
Kesalahan klasifikasi perangkat
Pendampingan profesional dapat membantu menghindari kendala ini.
Kesimpulan
Mengurus Sertifikasi Postel memerlukan pemahaman regulasi, pengujian teknis yang tepat, dan dokumen yang lengkap. Kesalahan kecil dapat menyebabkan penundaan atau penolakan sertifikasi.
Biruni Consulting menyediakan layanan pendampingan pengurusan Sertifikasi Postel secara end-to-end, mulai dari analisis perangkat, pemilihan laboratorium uji terverifikasi, pengelolaan dokumen, hingga penerbitan sertifikat. Bersama Biruni Consulting, proses Sertifikasi Postel menjadi lebih cepat, tepat, dan minim risiko.
